POSKOTA. CO – Pengelolaan perikanan dihadapkan pada pengelolaan sebuah sistem yang kompleks (complex system) yaitu interaksi antara sistem ekologi perairan dan sistem sosial yang tergantung pada sistem ekologi tersebut.
Demikian kata Prof. Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc, Guru Besar Tetap bidang pengelolaan sumberdaya perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University.
Kepada wartawan Kamis (16/3/2023) Prof Luky mengatakan, pengelolaan perikanan masih belum mempertimbangkan keseimbangan antar keduanya, di mana kepentingan pemanfaatan untuk kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dirasakan lebih besar dibandingkan dengan misalnya kesehatan ekosistemnya, atau sebaliknya.
“Pendekatan yang dilakukan masih parsial dan belum terintegrasi dalam sebuah batasan ekosistem yang menjadi habitat dari sumberdaya ikan sebagai unit tata kelola (ecosystem based governance),” kata Prof Luky di Bogor.
Sistem Ekologi
Menurutnya, Social-Ecological System (SES) adalah konsep yang muncul untuk memahami dinamika keterkaitan yang tidak terpisahkan antara sistem ekologi (ecological system) dengan sistem sosial (social system).
“Keterkaitan antar kedua sistem ini merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dipisahkan (intertwined) dan bersifat tidak dapat sempurna pulih (irreversible),” tegasnya.
Ia menuturkan, dengan menggunakan pendekatan SES, maka pemahaman secara utuh terhadap sistem perikanan sebagai unit SES dapat ditingkatkan untuk menjamin keberlanjutan sistem perikanan tersebut.
Prof Luky mengaku, secara empiris, pendekatan ini juga diuji untuk beberapa kasus unit SES perikanan dan pulau kecil sebagai bentuk dekonstruksi empiris pengelolaan perikanan di Indonesia.
Hasil penelitian pengelolaan perikanan lamun di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau misalnya, menunjukkan bahwa dengan menggunakan analisis keterkaitan deskriptif kualitatif, ekosistem lamun menjadi sumber pendapatan utama bagi nelayan tradisional di empat desa yaitu Desa Teluk Bakau, Desa Malang Rapat, Desa Berakit, dan Desa Pengudang dengan variasi elemen yang berbeda.
Satu Instrumen
Human Appropriation of Natural Primary Productivity (HANPP) adalah salah satu instrumen untuk melihat dinamika kausalitas yang kompleks pada SES perikanan.
“HANPP adalah sebuah kerangka neraca metabolisme SES yang memperhitungkan keseimbangan antara neraca ekologi dan neraca sosial (human),” tegasnya.
Pada kasus SES Perikanan Lamun di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, HANPP ekosistem lamun pada musim Timur dan musim Utara adalah sebesar 8,11×1010 gram (74,67 persen) dan 7,31×1010 gram (83,25 persen) yang menunjukkan terjadi dominasi neraca sosial dalam bentuk pemanfaatan biomassa sumberdaya ikan lamun (seagrass fisheries).
“Kerangka kausalitas yang kuat dalam unit SES dapat ditemukan pada kasus SES pulau-pulau kecil,” paparnya.
Prof Luky menguraikan, kasus SES Gili Matra, Gili Menno dan Gili Aer di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan, hubungan yang erat antar elemen SES yang pada akhirnya akan menentukan tingkat resiliensi sistem pulau kecil tersebut.
Dari analisis kausalitas antar elemen dalam dua sistem tersebut, Prof Luky berkesimpulan bahwa, daya dukung SES
pulau kecil sebagai sebuah sistem lebih kecil dibandingkan daya dukung ekologi atau sosial apabila dianalisis secara parsial.
Dari riset ilmiah dan dalam konteks dekonstruksi kebijakan, Prof Luky mengusulkan tiga kerangka kebijakan yakni,
1. Mewujudkan kepemimpinan global dalam praktek perikanan berkelanjutan.
2. Mememperkuat kerangka tata kelola perikanan nasional (fisheries governance) yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan dengan pendekatan ekosistem
3. Meningkatkan upaya kolektif untuk pencapaian target pembangunan berkelanjutan perikanan dengan pendekatan integrasi sistem sosial dalam sistem ekologi berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). (yopi)
Komentar