POSKOTA.CO – Ketua Dewan Pers Dr Ninik Rahayu dicurhati seorang camat di Lamongan, Jawa Timur terkait perilaku oknum wartawan yang tidak memiliki media alias abal-abal.
Hal itu disampaikan kepada Ninik saat menjadi narasumber Sarasehan Jurnalistik bersama Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim yang digelar PWI Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dalam rangka puncak Peringatan HPN 2023 dan HUT Ke-77 PWI di Aula Pemkab Lamongan, Selasa (7/3/2023).
Camat Modo A Kurniawan mengaku sering didatangi oknum yang mengaku wartawan dengan tujuan tidak jelas, dengan alasan silaturahmi. “Sebenarnya saya tidak apa-apa, tetapi kalau seminggu dua kali dan tidak ada berita yang disampaikan di medianya, akhirnya saya bosan juga. Saya kira ini juga dirasakan pak kades dan juga teman camat lain, bagaimana solusinya?” keluhnya.
Menanggapi hal ini, Ninik menjelaslan, jika ada wartawan melakukan investigasi dan mengorek informasi dari narasumber, itu adalah bagian dari usaha pers dan wartawan menjalankan amanat undang-undang. Karena itu jangan terjadi kesalahpahaman dari semua pihak karena kerja jurnalistik.
Menurut Ninik, jika tidak puas atas informasi wartawan, di Kode Etik Jurnalistik (KEJ) diatur tentang klarifikasi dan pemberitaan berimbang (cover both side). “Bapak-ibu kalau merasa dirugikan bisa minta penjelasan wartawan atau media untuk minta hak jawab, bahkan bisa mengadukan ke Dewan Pers untuk dimediasi,” jelasnya.
Lebih lanjut Ninik menegaskan, bahwa kerja jurnalis harus bebas dari kekerasan. Hal ini karena wartawan harus berpikir independen dalam menjalankan tugasnya. Ia mengingatkan, dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Pers, bahwa Dewan Pers mengemban dan melaksanakan tujuh fungsi pokok, salah satunya melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.
Sementara, Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim mengatakan, seorang jurnalis harus memiliki kecerdasan dan peka terhadap lingkungan, di mana dia melakukan tugas jurnalistik.
Selain itu, kata Lutfil Hakim, jurnalis yang kompeten sangat berperan sebagai kontrol sosial dalam sistem pemerintahan. Bahkan lebih dari itu mampu mengedukasi masyarakat. “Jurnalis yang tergabung di PWI, saya yakin sudah berkompeten dan bisa melakukan kontrol sosial terhadap sistem pemerintahan melalui karya jurnalistiknya,” terangnya.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dalam sambutannya sekaligus membuka sarasehan jurnalistik, mengajak Dewan Pers menjadi kontrol atas dinamika pembangunan dan tata kelola di Kabupaten Lamongan. “Insya Allah, Pemkab Lamongan akan terus mendukung atas kerja Jurnalistik teman-teman pers,” ujarnya.
Dalam acara yang juga dilakukan pelantikan Masyarakat Pers Pemantau Pemilu (Mappilu) PWI Lamongan tersebut, Yuhronur berharap kepada seluruh insan pers memegang teguh idealisme dan tidak terdorong polarisasi politik. Apalagi dengan semakin dekatnya agenda besar demokrasi Indonesia yakni Pemilu Serentak 2024 mendatang.
Dengan komitmen kuat untuk menjaga marwah demokrasi tersebut, Yuhronur berkeyakinan situasi politik di Lamongan akan terus terjaga. Ditambah dengan hadirnya Mappilu PWI Lamongan akan menstabilkan kondisi pemilu nantinya. (*/nurqomar)
Komentar