POSKOTA.CO – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan perkara gugatan anggota Forkabi terhadap DPP FORKABI versi H. Abdul Ghoni pada Selasa, lalu.
Sidang dihadiri dari pihak penggugat, yakni Minan Effendi didampingi kuasa hukumnya Mohammad Aqil Ali SH., MH. Sedangkan dari Tergugat hanya terlihat para Kuasa Hukum H. Abdul Ghoni dan Kuasa Hukum Suwanda, SH., Notaris di Kab. Bogor yang ikut digugat dalam perkara tersebut.
“Pengacaranya H. Abdul Ghoni masih belum lengkap syarat administratifnya, apanya tadi itu yang ditanya pengacara kami, saya menyimak saja”, ujar Minan kepada wartawan saat ditemui seusai sidang.
Kelengkapan yang masih kurang ternyata Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dari anggota Tim Kuasa Hukum H. Abdul Ghoni yang memang sejak minggu lalu diminta untuk ditunjukkan kepada Majelis Hakim.
“Jadi yang diperkenankan bicara cuma 1 orang saja yaitu Pak Tasrif karena dia sudah lengkap,” tambah Minan Effendi.
Kuasa Hukum Minan Effendi dkk meminta Majelis Hakim tidak lagi menunda persidangan dengan alasan pihak Menkum HAM belum hadir juga walau sudah dipanggil secara resmi oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
“Makanya alhamdulillah kita langsung masuk tahap mediasi, sudah ditunjuk tadi nama Mediatornya,” jelas Minan yang juga terlihat didampingi oleh H. Djuanda, H. Aziz dan H. Mustofa Murtadho serta beberapa anggota Forkabi lainnya.
Minan Effendi berharap forum mediasi dapat membuahkan hasil yang dapat menentramkan seluruh Anggota Forkabi di tingkat bawah.
“Kita sebagai Anggota mau FORKABI sebagai rumah besar tempat bernaungnya Kaum Betawi kembali baiti-jannati, rumah-ku surga-ku, bukan panas dan saling bermusuhan sesama Kaum Betawi gara-gara ego segelintir elite Forkabi yang memaksakan diri berkuasa menabrak aturan organisasi dalam AD/ART,” ucap Minan bersemangat.
Diketahui perkara gugatan diajukan pada awal Januari 2023 antara Anggota Forkabi terhadap H. Iwan, H. Abdul Ghoni dan H. Purwanto perihal pembentukan Presidium Penyelamat FORKABI yang dideklarasikan di Ceger, Jakarta Timur. Lembaga ini yang selanjutnya menerbitkan SK Pelaksana Tugas di 12 DPD Forkabi dan terakhir menyelenggarakan Musyawarah Besar V di Hotel Lorin, Sentul, Jawa Barat.
“Forkabi ini milik semua anggotanya bukan milik orang perorangan, tidak boleh membuat organisasi di dalam organisasi. Sah tidaknya organisasi bukan soal pengakuan tetapi harus sesuai aturan organisasi yaitu AD/ART yang berlaku. Kami menunggu H. Iwan dkk bertemu langsung dengan kami dalam forum mediasi di pengadilan ini untuk mencari solusi bersama demi sebesar-besarnya kepentingan Kaum Betawi di Ibukota tercinta,” pungkas Minan. (rihadin)
Komentar