POSKOTA.CO – Akhirnya Ferdy Sambo divonis mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan terhadap Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini memang sudah ditunggu-tunggu masyarakat yang geram terhadap kasus penembakan terhadap Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat yang tak kunjung usai.
Atas putusan kasus yang sempat trending di media sosial beberapa waktu terakhir ini, banyak direspon masyarakat. Pada intinya masyarakat angkat jempol terhadap para terdakwa yang pada akhirnya dihukum karena terbukti bersama sama melakukan pembunuhan berencana tersebut.
Seperti Pengamat hukum Alexius Tantrajaya, SH, M.Hum, yang menyatakan kalau hukuman terhadap Ferdy Sambo mencerminkan rasa keadilan bagi keluarga korban.
Ya, dengan putusan hukuman mati yang sudah dipertimbangkan matang-matang berdasarkan fakta yuridis dalam persidangan, ini jelas merupakan bentuk keberanian majelis hakim dalam memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban,” katanya.
Menurut advokat senior ini meskipun masih ada banding, kasasi dan PK (Peninjuan Kembali), tapi vonis mati Ferdy Sambo ini merupakan langkah berani. “Setidaknya keberanian majelis hakim ini mengobati kekecewaan masyarakat atas tuntutan yang hanya seumur hidup,” ujarnya.
Untuk itu pengacara ibukota ini berharap semoga penegakkan hukum ke depannya akan lebih baik memihak si pencari keadilan sesuai perundang – undangan yang berlaku untuk menuju peradaban baru Indonesia dan menjunjung tinggi kebenaran dan Keadilan.
Jabatan Sambo
Alexius mengakui kalau posisi Ferdy Sambo dalam perkara itu cukup berat. Pasalnya, terdakwa sendiri yang melakukan penembakan berulang kali yang sudah direncanakan terlebih dahulu.
Menurut anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini, kemungkinan vonis mati tersebut bisa jadi dilatar-belakangi profesi terdakwa Ferdy Sambo selaku jenderal Polri aktif, yang seharusnya taat hukum, menjadi panutan bagi institusi Polri, dan sebagai penegak hukum. Tapi faktanya, malah melanggar hukum.
“Ya, bisa jadi majelis hakim melihat jabatan terdakwa, sehingga menjadikan status yang memberatkan di dalam pertimbangan hukum. Artinya, majelis hakim menjatuhkan pidana maksimal dari Pasal 340 KUHP,” paparnya.
Adalah suatu kewajiban majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara yang menjerat Ferdy Sambo secara cermat dan teliti. Khususnya peran mantan Kadiv Propram Polri tersebut dalam kasus kematian Brigadir Josua.
“Agar tidak terjadi kesalahan di dalam penerapan hukum saat mengambil keputusan, ketelitian dan kecermatan hakim sangat penting ketika mengadili suatu perkara,” kata Alexius tentang kedudukan seorang hakim pada proses hukum di pengadilan.
Jangan sampai akhirnya terjadi peradilan sesat, sehingga merugikan terdakwa maupun korban. Jangan sampai muncul kasus kesalahan pemidanaan oleh hakim ketika menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Dan jangan pula tidak memberikan keadilan bagi korban.
“Ada dua contoh kasus kesalahan pemidanaan ketika hakim menjatuhkan vonis, yakni perkara Sengkon dan Karta pada 1974, serta putusan Budi Harjono pada 2002,” ungkap Alexius.
Dalam putusan kasus Ferdy Sambo, Majelis Hakim diketua Wahyu Iman Santoso menilai terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan melakukan obstruction of justice atau perintangan penyidikan terhadap kasus Yosua.
“Menjatuhkan hukuman terdakwa dengan pidana mati,” ucapnya saat membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023).
Sementara istri Ferdy Sambo, Putri Candrawati, divonis 20 tahun. Jaksa sebelumnya menuntut delapan tahun penjara. (Hbw)
Komentar