POSKOTA CO- Jalan buntu negosiasi bersama warga, memaksa Tim Terpadu meratakan sejumlah bangunan rumah toko (ruko) di wilayah kelurahan Sei Nayon Kecamatan Bengkong Batam, Rabu (28/12).
Awal permasalahan muncul, ketika di bulan Juli 2022 lalu, pihak PT Kammy Mitra Indo hendak membangun di atas lahan miliknya, namun oleh warga melakukan perlawanan gegara merasa telah memiliki sebagian luas (kapling) di atas lahan tersebut.
Negoisasi warga dengan pihak perusahaanpun terjadi, di fasilitasi oleh kepolisian dan unsur Muspida Batam. Berulang kali pertemuan tidak membuahkan hasil, walau pihak perusahaan sudah menawarkan ganti rugi kepada warga yang merasa pemilik kapling. Diakhir pertemuan warga meminta ganti rugi kepada pihak perusahaan dengan jumlah cukup besar.
“Bagaimana kita mau bayar, warga minta 14 Miliar rupiah, itu jumlah yang mengada-ada, ” kata Izzy Samsu Marsin SE MM kepada POSKOTA CO – di lokasi penggusuran, Rabu (28/12).
Sambung Izzy, data yang dimiliki perusahaannya hanya ada 5 unit bangunan rumah dan 22 unit ruko di lahan yang hendak dibangun perusahaannya. Lalu kita tawarkan ganti rugi sesuai Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam, untuk bangunan rumah sebesar 25 juta, sedangkan untuk ruko sudah diselesaikan. Lalu muncul lagi warga mengaku memiliki kapling dan minta ganti rugi kapling, jelas Izzy.
“Pihak perusahaan tidak mengganti rugi kapling. Dengan siapa warga membeli kapling, kepadanyalah mereka minta ganti rugi. Misal belinya dari Tiras, ya ke Tiraslah minta ganti rugi,” tegas Izzy.
Beberapa waktu lalu POSKOTA CO- coba mengkonfirmasi hal tersebut kepada Tiras melalui sambungan telepon. Tiras membenarkan menerima sejumlah uang dari warga. “Saya menerima uang dari warga itu adalah uang penimbunan lahan, karena sebagian besar lahan itu saya yang timbun,” kata Tiras menjawab POSKOTA CO-.
Disinggung dasar kepemilikan lahan, Tiras menjelaskan bahwa dirinya hanya memiliki surat kerja dengan pihak PT Harmoni sejak tahun 2016. “Saya juga sudah layangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Batam dengan dasar surat kerjasama, ” terang Tiras.
Diketahui ,legalitas lahan luas nyaris dua hektar berdasarkan surat penunjukan lahan (PL) kepada PT Harmoni Mas yang keluarkan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. Pembayaran Uang Wajib Tahunan (WT) sudah dibayarkan selama 30 tahun terhitung 2001 sampai 2031.Selanjutnya oleh PT Harmoni Mas melakukan kerjasama untuk membangun kepada PT Kammy Mitra Indo.
“Saya berpesan, jika ada warga yang merasa di rugikan, mintalah ke Tiras, atau lapor ke polisi biar lebih jelas, ” harap Izzy.
Dari pantauan POSKOTA CO- di lokasi, Tim Terpadu sempat dihadang oleh warga ketika hendak merubuhkan sejumlah bangunan. Warga sempat histeris melihat kedatangan alat berat ke lokasi. Bahkan demi keselamatan, menghindari keributan, ada dua warga sempat diamankan dari lokasi, lalu dilepas setelah dijelaskan bahwa penggusuran tidak sampai ke rumah warga di belakang lahan.
Petugas sempat kewalahan menghalau warga untuk tidak mendekati bangunan yang dirubuhkan. Warga yang tidak mendengarkan arahan petugas, terlihat berlari mendekati ambulan dengan kepala berdarah kena serpihan bangunan.
Hingga berita ini diturunkan, Tim Terpadu masih melakukan penertiban merubuhkan bangunan. Warga yang sempat termakan issu berangsur membubarkan diri dari lokasi. Aparat TNI – Polri, Dirpam dan Satpol PP masih berjaga-jaga dan melaksanakan pengamanan di sekitar lahan. Warga yang belum sempat mengeluarkan harta bendanya, dibantu langsung oleh Tim Terpadu. (ferry)
Komentar