POSKOTA.CO-Aplikasi lapor.go.id dan wbs.kemdikbud.go.id telah menerima sebuah laporan berupa aduan masyarakat yang menyebutkan telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi berupa kegiatan proyek fiktif yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp2 miliar. Dugaan korupsi berupa pelaksanaan kegiatan proyek fiktif itu dilakukan oleh dua oknum di Kemendikbudristek yang berinisial DT dan SM.
DT yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan SM sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) itu bekerja di Direktorat Sumber Daya, Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi pada Kemendikbudristek Republik Indonesia.
Atas aduan masyarakat tersebut, Inspektur Jenderal pada Kemdikbudristek telah memberikan tugas kepada bagian investigasi untuk melakukan pemeriksaan. Hasilnya, telah ditemukan dugaan tindak pemalsuan data berupa invoice hotel, dan pemalsuan data tim ahli yang berasal dari Universitas Gunadharma, serta penyalahgunaan honor narasumber kegiatan.
“Total kerugian lebih dari 2 miliar rupiah, dugaan korupsi yang dilakukan oleh DT dan SM itu telah berlangsung sepanjang tahun 2021 hingga awal 2022. DT dan SM yang sudah lama menjabat sebagai pengelola keuangan, ditenggarai telah menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri,” ujar sumber di internal Kemendikbudristek yang meminta namanya tidak dipublikasikan, Rabu (7/12).
Menurutnya, Itjen juga sudah melakukan konfirmasi kepada pihak Rektorat Universitas Gunadharma, terkait nama-nama yang dilibatkan sebagai tim ahli yang terdapat pada kuitansi pembayaran honor narasumber, ternyata bukanlah berasal dari civitas Universitas Gunadharma dan pihak universitas sama sekali tidak tahu menahu informasi tentang nama-nama tim ahli tersebut.
Masih dari sumber yang sama, diketahui juga pihak Rektorat Universitas Gunadharma sangat menyayangkan tindakan yang diduga dilakukan secara sengaja tersebut dan telah membawa nama kampusnya, pihak rektorat berharap hal tersebut tidak memberikan dampak buruk bagi nama baik almamater kampusnya.
“Selain itu, dari hasil pemeriksaan Itjen, para pelaku dugaan korupsi itu telah mengakui keuntungan yang didapat sudah dibelikan menjadi dua unit mobil yang dipergunakannya untuk keperluan pribadi,” ujar sumber, melalui pernyataan tertulis yang diterima awak media.
Masih menurut sumber tersebut, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pada pasal 87 ayat (4) UU tersebut, setiap PNS yang melakukan kejahatan dalam jabatan dan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yakni kejahatan luar biasa seperti tindak pidana korupsi, terorisme, dan penggunaan narkotika, maka dapat diberhentikan secara tidak hormat.
“Bukti-bukti terkait dugaan tindak korupsi yang dilakukan oleh DT dan SM serta hasil investigasi Itjen telah dilaporkan kepada Direktur Sumber Daya selaku pimpinan langsung para pelaku, Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, serta Biro Hukum dan Organisasi Kemdikbudristek untuk ditindaklajuti sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan, semenjak kasus dugaan tindak korupsi ini terungkap belum ada tindakan dari Direktorat Sumber Daya pada Kemendikbudristek terhadap para pelaku tersebut. Diketahui DT dan SM sekarang sedang melakukan studi S3 dan masih mejabat hingga saat ini. (*/fs)
Komentar