POSKOTA.CO – Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm advokat Alvin Lim SH, MSc, CFP, CLA menyayangkan SA, petinggi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) IS yang ditahan di Mabes Polri tapi ternyata tidak berada dalam tahanan. Kalaupun izin dengan alasan sakit mestinya dirawat di RS Polri.
Kabar penangkapan terhadap tiga bos dari KSP IS sempat membuat klien LQ Indonesia berlega hati setelah dua tahun menunggu keadilan. Namun muncul kabar bahwa salah satu tersangka kasus penipuan investasi SA berada di luar tahanan. “Jumat lalu sudah ditahan. Kalau sakit ya seharusnya dibantar di RS Polri. Ada protapnya, bukan di rumah atau di RS pilihan dia,” ujar Alvin di Jakarta, Rabu (2/3). Dia mengimbau masyarakat agar turut memantau kasus ini.
“Saya sudah dua tahun menangani kasus ini dan meminta agar ketiga tersangka yakni HS, SA, dan JI ditahan. “Namun petugas mengatakan bahwa pihak pelapor tidak perlu khawatir karena paspor ketiga tersangka sudah diamankan,” kata Alvin. Semoga ketidakberadaan SA di tahanan, bukan kabur, tapi benar-benar berobat dan langsung balik lagi.
Kabid Humas LQ Indonesia Sugi menambahkan bahwa pengacara dalam memberikan layanan hukum sangat wajar minta fee kepada klien sebesar Rp 2 juta hingga Rp 3 juta di depan dan 20% di belakang. “Lawyer berbeda dengan Polri yang dibiayai negara. Sesuai UU bahwa advokat berhak meminta biaya. Besaran biaya antara Rp 2 juta dan Rp 3 juta untuk mengurus sita aset pidana di kejaksaan dan pengadilan hingga eksekusi putusan MA adalah biaya wajar,” tandas Sugi. Para korban KSP IS yang nantinya tidak diurus oleh Lawyer dalam memohonkan aset sitaan, jika aset di sita negara dan tidak mendapatkan bagian dari sitaan, silahkan tuntut dan minta tanggung jawab.
Sugi menambahkan bahwa yang mengurus aset sitaan korban dalam KUHAP itu adalah pengacara pelapor pidana. “Jika semua advokat harus menolong korban tanpa biaya, lalu kantor hukum mana bisa berdiri tanpa pemasukan? Apakah dokter juga baiknya dibayar setelah pasien sembuh saja? Padahal pasien juga korban penyakit,” ucap Sugi.
Dia berharap penyidik lebih fokus menangani kasus KSP IS yang telah merugikan ribuan masyarakat. “Maksimalkan penyitaan aset supaya tidak dihilangkan komplotannya karena klien kami sangat berharap dana investasinya bisa kembali lagi,” tegasnya. (eli)
Komentar