POSKOTA.CO-Tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (RE) diduga berperan penting dalam pengadaan polder untuk Grand Kota Bintang Bekasi, Jawa Barat. Penyidik KPK kini tengah mendalami keikutsertaan Rahmat Effendi dalam proyek tersebut.
Adanya andil Rahmat Effendi untuk pengadaan polder Kota Bintang terendus KPK lewat saksi Bagus Kuncoro Jati alias Dimas yang mantan ajudan Rahmat Effendi. Dimas diduga mengetahui dugaan campur tangan Rahmat Effendi dalam pengadaan polder Kota Bintang.
“Bagus Kuncoro Jati alias Dimas hadir di KPK dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya campur tangan tersangka RE untuk pengadaan polder Kota Bintang, Bekasi,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (25/2/2022).
Namun satu saksi lainnya dari pihak swasta Rachmat Utama Djangkar yang dijadwalkan diperiksa besamaan dengan Dimas, Kamis (24/2/2022) mangkir dari panggilan KPK sehingga dilakukan penjadwalan ulang. “Rachmat Utama Djangkar (Swasta/ PT. Deka Sari Perkasa), tidak hadir dan mengonfirmasi untuk dilakukan penjadwalan ulang,” ujar Ali Fikri.
Sebelumnya KPK telah menetapkan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi sebagai tersangka. Dia ditangkap KPK terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi.
KPK menetapkan Rahmat Effendi sebagai tersangka bersama delapan orang lainnya dalam kasus tersebut. Empat dari delapan tersangka lainnya merupakan tersangka penerima suap bersama-sama Rahmat Effendi. Mereka adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M Buyamin, Lurah Jati Sari Mulyadi, Camat Jatisampurna Wahyudin serta Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi Jumhana Lutfi.
Sedang empat lainnya merupakan pihak pemberi suap, yakni Direktur PT MAM Energindo Ali Amril, pihak swasta Lai Bui Min, Direktur Kota Bintang Rayatri Suryadi dan Camat Rawalumbu Mahfud Saifudin.
KPK menduga Rahmat Effendi menerima uang total Rp7,1 miliar terkait proyek ganti rugi pembebasan lahan di Kota Bekasi. Sejumlah proyek tersebut yakni terkait ganti rugi pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp21,8 miliar.
Pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar. Selanjutnya, proyek pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar; serta proyek pembangunan gedung tekhnis bersama senilai Rp15 miliar. Terdakwa Rahmat Effendi diduga meminta komitmen fee kepada para pihak yang lahannya akan diganti rugi untuk proyek pengadaan barang dan jasa.
Rahmat Effendi disebut meminta uang ke para pemilik lahan dengan menggunakan modus ‘Sumbangan Masjid’. Uang sebesar Rp7,1 miliar tersebut diduga diterimanya melalui berbagai pihak perantara.(omi/sir)
Komentar