POSKOTA.CO–Kasus pelapor adanya dugaan korupsi malah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Cirebon, Jawa Barat menarik perhatian banyak pihak. Pihak KPK kini menurutkan tim untuk mencari informasi lengkap dan valid soal kasus pelapor perkara korupsi yang dijadikan tersangka itu.
Tim dari Direktorat Koordinasi Supervisi (Korsup) Wilayah II yang meliputi daerah Jawa Barat kini tengah bekerja. “Kami masih menunggu langkah-langkah koordinasi yang dilakukan tim Korsup dengan APH terkait,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Rabu (23/2/2022).
Menurutnya, KPK saat ini mempunyai kewenangan istimewa berkaitan dengan supervisi dalam setiap kasus pemberantasan korupsi. KPK dapat melakukan telaah dan penelitian terhadap setiap perkara korupsi yang ditangani aparat penegak hukum lain.
“KPK memiliki kewenangan mengkoordinir langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan, bahkan sampai pada supervisi,” ujar Nawawi.
Langkah ini dilakukan KPK agar semangat pemberantasan korupsi tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum. Salah satunya, terkait pemaknaan terhadap whistle blower dan justice collaborator mengacu pada UNCAC 2003 yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 2006.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Nurhayati ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Cirebon berdasarkan petunjuk dari kejaksaan. Nurhayati ditetapkan sebagai tersangka setelah melaporkan kasus dugaan korupsi Kepala Desa (Kades) Citemu, Supriyadi.
Kasus ini bermula ketika Nurhayati mengungkapkan kekecewaannya dalam sebuah video yang viral di media dosial (medsos). Dia merasa kecewa karena melapor adanya dugaan korupsi malah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan APBDes yang dilakukan Supriyadi.
Alasan Kapolres Cirebon Kota AKBP Fahri Siregar bahwa Nurhayati ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai turut terlibat dalam kasus dugaan korupsi penggunaan APBDes yang dilakukan Supriyadi. Korupsi itu menyebabkan kerugian negara sekitar Rp800 juta selama tiga tahun, yaitu 2018, 2019, 2020.
Meski belum ditemukan bukti jika Nurhayati telah ikut menikmati uang hasil korupsi, tapi dia dianggap telah melanggar Pasal 66 Permendagri No 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Menurut AKBP Fahri Siregar, kasus ini berawal dari informasi BPD Citemu dan sumber informasi lainnya. Ada dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Supriyadi terhadap penggunaan anggaran APBDes Tahun anggaran 2018, 2019 dan 2020.
Setelah ada informasi tersebut, lanjut Fahri, penyidik Satreskrim Polres Cirebon Kota mengumpulkan alat bukti, sampai dengan proses penyidikan dan penetapan tersangka Supriyadi. Berkas perkara dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas nama Supriyadi, namun dikemablikan karena tidak lengkap.
Polisi melengkapi berkas sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang dilakukan JPU.
Menurut Fahri, berkas tersebut dikirimkan kembali ke JPU untuk tahapan selanjutnya. “Setelah itu ada petunjuk lagi dari JPU, ada petunjuk lagi dari berita acara koordinasi dan konsultasi, petunjukanya itu agar kepada Nurhayati dilakukan pemeriksaan secara mendalam,” ujarnya.(Omi)
Komentar