POSKOTA.CO–Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri untuk membentuk tim khusus. Tujuannya guna mengusut adanya dugaan pelanggaran dan penyimpangan dalam kekarantinaan bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN).
Hal itu dikatakan Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prastyo terkait perintah Kapolri itu. Polri tidak segan-segan menindak pelaku pelanggaran dan penyimpangan kekarantinaan PPLN.
Menurutnya, tim tengah bekerja dan melakukan komunikasi, koordinasi, verifikasi, dengan berbagai pihak mulai keimigrasian, kekarantinaan kesehatan kemudian satgas covid. “Kordinasi juga dilakukan dengan pengelola bandara dan petugas di bandara sampai ke hulunya adalah pihak PHRI yang mengelola jasa hotel tempat WNA maupun WNI yang karantina,” kata Irjen Dedi, Sabtu (5/2/2022).
Saat ini menurut Dedi, penyidik Polri masih melakukan penyelidikan apakah ada tindak pidana dalam proses kekarantinaan. Jika memang ada dan ditemukan alat bukti, penyidik tak segan menetapkan siapa saja yang melakukan tindakan itu sebagai tersangka. “Siapa saja melakukan pelanggaran kekarantinaan dari hulu hingga hilir akan ditindak tegas,” kata Dedi.
Diakuinya, ada beberapa kasus pelanggaran kekarantinaan terjadi karena adanya blank area dari seseorang baik warga negara asing (WNA) maupun warga negara Indonesia (WNI) saat keluar pesawat hingga menuju Imigrasi. Di sana diduga memungkinkan terjadinya pelanggaran dan penyimpangan kekarantinaan. “Terjadi transaksional sehingga WNA dan WNI yang harusnya karantina di tempat yang sudah disiapkan, namun tidak dilakukan,” tegas Irjen Dedi.
Untuk mencegah kasus itu terjadi, Polri sudah melaunching Aplikasi Monitoring Karantina Presisi. Meski begitu menurut Irjen Dedi Prasetyo tetap diperlukan kerjasama dari stakeholders lainnya seperti Satgas Covid-19 dan TNI melakukan pengawasan secara konvensional.
Sedang Aplikasi Monitoring Karantina Presisi secara digital mengawasi WNA dan WNI yang masuk ke Indonesia dari mulai tiba hingga ke lokasi karantina. Belakangan ini beberapa lokasi pintu masuk ke Indonesia baik Bandara, Pelabuhan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sudah menerapkan aplikasi ini.
Hasilnya pun cukup efektif mengawasi WNA dan WNI yang melakukan karantina. Namun tetap perlu dicover pengawasan manual karena kebijakan dari BNPB setiap periode tertentu petugas menjaga di lokasi karantina harus diganti untuk meminimalisir pelanggaran kekarantinaan terjadi.(Omi)
Komentar