POSKOTA. CO – Persoalan konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia hampir mayoritas bermula pada persoalan tanah hutan. Persoalan ini lalu berkembang menjadi areal pertanian pemukiman dan kawasan industri. Sayangnya perkembangan yang terjadi itupun tanpa di dahului oleh penataan agrarian yang baik.
Lahirnya Undang Undang Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 belum dapat di jalankan sepenuhnya. Bahkan 2/3 tanah di Indonesia tidak tunduk pada undang undang tersebut.
Demikian disampaikan guru besar IPB University , Profesor Dr Ir Sudarsono Soedomo dalam pra orasi guru besar IPB University melalui zoom meeting, Kamis (16/9/2021).
Ia menegaskan, ketimpangan kelembagaan dalam ekonomi politik pertanahan di Indonesia, salah satunya adalah pendataan dan pemilahan tanah kampung dan masyarakat di dalam kawasan hutan.
Dampak atau implikasinya, membuat 64 persen tanah di Indonesia di kuasai secara eksklusif oleh sector kehutanan sementara sisanya 36 persen untuk berbagai keperluan.
“Dan tanah masyarakat berada di tengah kepungan tanah hutan yang akibatnya tidak bernilai secara kolateral. Penguasaan tanah hutan yang dominan, sayangnya tidak di imbangi dengan kinerja yang memadai dan tidak memberikan harapan bagi kemakmuran secara menyeluruh,”ujar Prof Sudarsono.
Ia melanjutkan, hutan alam menjadi suplai kayu dan penerimaan keuangan negara yang cukup besar, kini justru menjadi sebuah kutukan. Dalam pemaparannya, Profesor Sudarsono berharap politik reforma agrarian di perluas juga ke dalam sector Industri pertanian primer bagi petani dan mengembalikan fungsi tanah sebagai fungsi lindung dan kawasan budidaya.
Terkait adanya penguasaan tanah dalam skala yang besar dan luas oleh perusahaan, namun sayang lahan tersebut dibiarkan, menurut Prof Sudarsono, harusnya pemerintah mengambil tindakan.
Bagi Profesor Sudarsono, jika terus dibiarkan, maka tidak heran dan akan terus berlangsung impor beras dan jagung serta komoditi lainnya.
“Tiap tahun pasti ada import. Lahan untuk pertanian sudah tidak ada. Yang ada saja tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas. Bahwa di aturan ada sanksi bagi perusahaan pemegang HGU jika tidak menata kelola, namun sayang aturan tinggal aturan,”tegasnya. (yopi/sir)
Komentar