oleh

Sepanjang 2021, Polri Menyelesaikan 15.039 Perkara dengan Restorative Justice

POSKOTA.CO – Sepanjang tahun 2021 hingga Maret 2022, Polri telah menyelesaikan 15.039 perkara dengan restorative justice. Jumlah ini meningkat 28,3 persen dari tahun sebelumnya sebesar 9.199 kasus.

Hal itu disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto dalam kegiatan talkshow bertajuk ‘Restorative Justice Harapan Baru Pencarian Keadilan’, Selasa (19/4/2022). Pendekatan restorative justice yang diterapkan oleh Polri saat ini, sebantak 1.052 polsek di 343 polres sudah tidak lagi melakukan proses penyidikan.

Dikatakan Komjen Agus, polsek merupakan ujung tombak Polri dalam hal pelayanan yang paling bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Polsek harus menjadi basis resolusi penyelesaian perkara berkeadilan dengan cara dialog/mediasi/probling solving, dalam menyelesaikan perkara ringan. Salah satu contoh, pertikaian warga ataupun bentuk-bentuk gangguan kamtibmas lainya merupakan upaya dari restorative justice sesuai visi Presisi Kapolri. Restorative justice saat ini menjadi prioritas kepolisian dalam melakukan penyelesaian perkara. Sebab, prinsip utama dalam keadilan restoratif,” paparnya, melalui keterangan tertulis yang diterima POSKOTA.CO, Selasa (19/4/2022).

Sementara penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. “Penekanan Bapak Kapolri, penyidik harus memiliki prinsip bahwa hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimum remidium). Polri harus bisa menempatkan diri sebagai institusi yang memberikan rasa keadilan kepada masyarakat,” ucap Komjen Agus.

Kendati demikian, Agus menekankan, tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan pendekatan restorative justice. Hal itu sebagaimana Pasal 5 Perpol 8 Tahun 2021, di mana kasus-kasus yang dapat diselesaikan melalui restorative justice harus memenuhi persyaratan materiil. Adapun tindak pidana kejahatan yang tidak bisa diselesaikan dengan restorative justice, yakni terorisme, pidana terhadap keamanan negara, korupsi dan perkara terhadap nyawa orang. (*/omi)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.