JAKARTA – Markas Besar (Mabes) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan mendalami dugaan adanya pihak lain di balik penyadapan Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan mantan Kapolri LSP. Polri serius dalam pengusutan kasus penyadapan yang menyeret sejumlah jenderal harus mendekam dalam penjara.
Hal itu dikatakan Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Jakarta, Selasa (17/11/2026). “Terkait berbagai kemungkinan tetap akan didalami,” ujarnya, sebagaimana dikutip media ini.
Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, menurut Irjen Isir, sangat serius dalam menangani kasus tersebut. Kapolri telah membentuk tim khusus dalam pengusutan kasus penyadapan Presiden Prabowo yang dikepalai Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin.
Tim khusus nantinya akan menelusuri setiap bukti ataupun indikasi yang mengarah kepada kemungkinan adanya pihak lain di belakang Jenderal LSP.
Sebelumnya Kapolri Suyudi menyatakan, mantan Kapolri LSP diduga sebagai sosok yang memerintahkan penyadapan secara ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Saat ini mantan Kapolri LSP bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya, yakni Irjen ASN, Irjen EHS, dan Irjen SU telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan penyadapan ilegal dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik.
Jenderal LSP semasa menjabat sebagai Kapolri pada periode 2025 hingga 2026 diduga memberikan perintah penyadapan. LSP juga menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Irjen ASN yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri.
Selain itu, Jenderal LSP juga diduga menjadi penerima hasil akhir atau end user hasil penyadapan. “Dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” ujar Kapolri Suyudi, beberapa waktu lalu.
Tersangka lainnya, yakni Irjen SU yang menjabat sebagai Kepala Divisi TIK Polri diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Bareskrim Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan. Tersangka Irjen SU diduga berperan meneruskan laporan hasil penyadapan dari tersangka Irjen ASN berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP.
Sementara tersangka Irjen EHS diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari tersangka Irjen SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP. Irjen SU juga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
Sedangkan tersangka Irjen ASN diduga menerima perintah dari Jenderal LSP dan meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik. Hasil sadapan diduga dilaporkan Irjen ASN kepada LSP dan memerintahkan Brigjen TK untuk melakukan surveillance. (*/omi)







Komentar