POSKOTA.CO-Sebanyak 127.186 guru yang lulus passing grade (PG) pada seleksi PPPK 2021 posisinya sudah aman. Mereka tinggal menunggu pemberkasan NIP PPPK guru yang rencananya dilaksanakan Februari – Maret 2023.
“Dari 193.954 guru yang lulus PG PPPK, sebanyak 127.186 posisinya sudah aman, karena telah mendapatkan formasi PPPK 2022,” kata Pelaksana tugas (Plt.) Dirjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nunuk Suryani dalam temu media di Jakarta, Senin (07/11/2022).
Menurut Nunuk, ada sekitar 55 ribu guru lulus PG tidak bisa diangkat PPPK tahun ini. Mereka tidak bisa diangkat karena dua alasan. Pertama, pemdanya tidak mengusulkan formasi. Kedua, jumlah guru untuk mata pelajaran (mapel) tertentu berlebih, sehingga tidak seimbang dengan kebutuhan.
Selain itu ada potensi 11.349 formasi yang bisa diisi guru lulus PG sebagai prioritas satu (P1) ketika dia turun prioritas dan melamar pada formasi mapel jabatan lainnya.
Diharapkan P1 turun prioritas ini bisa mengikuti seleksi kembali dengan menggunakan mapel jabatan lainnya seusai linieritas. Jika seluruh Pemda yang memiliki guru lulus PG mengajukan formasi PPPK 2022 secara maksimal, maka semuanya akan bisa tertampung.
“Pasalnya usulan formasi PPPK 2022 dari pemda hanya 40,9 persen dari total kebutuhan 781.844,” ujarnya.
Ditambah lagi dua daerah saat last minute tiba-tiba mengundurkan diri, yaitu Kabupaten Brebes dan Jayawijaya. Dua kabupaten itu sebenarnya memiliki guru lulus PG dan mengusulkan formasi PPPK 2022.
Sayangnya per 2 November malah membatalkan membuka rekrutmen. Dia mencontohkan, Kabupaten Brebes memiliki pelamar P1 atau guru PG sebanyak 587. Dari jumlah tersebut yang tersedia formasi sebanyak 538 dan yang tidak tersedia formasi 14. “Sebenarnya guru lulus PG yang tidak mendapatkan formasi PPPK guru 2022 di Kabupaten Brebes hanya 35,” tegas Nunuk.
Namun, dengan ditariknya seluruh formasi maka 538 formasi pelamar P1 jadi kehilangan kesempatan penempatan PPPK 2022. Selain dua kabupaten itu, cukup banyak pemda yang tidak membuka formasi sesuai dengan kebutuhan.
Contohnya Provinsi Jawa Barat yang memiliki pelamar P1 sebanyak 10.397. Namun, yang tersedia formasi 3.800, tidak tersedia formasi 3 813. Dengan demikian terdapat 2.784 pelamar P1 tidak terdapat kebutuhan sebanyak 2.784.
Provinsi Jawa Tengah memiliki pelamar P1 sebanyak 10.099, yang mendapatkan formasi 4.351. P1 yang tidak tersedia formasi 2.542. P1 yang tidak terdapat kebutuhan sebanyak 3.206. Begitu juga Provinsi Jawa Timur yang memiliki pelamar prioritas 8.588. Sebanyak 2.450 P1 yang tersedia formasi, 4.676 tidak tersedia formasi. Dengan demikian sebanyak 1.462 pelamar P1 tidak terdapat kebutuhan. (*/fs)
Komentar