POSKOTA.CO – Penyebab banyaknya kepala daerah yang terlibat korupsi akibat terlalu mahalnya biaya politik saat mencalonkan diri jadi kepala daerah. Politik uang menjadi penyebab banyaknya sosok pemimpin yang tidak memiliki kapasitas dan integritas.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat menghadiri sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang digelar KPK bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan media massa di Jakarta, pada Senin (3/7/2023). “Pertanyaan besar kenapa banyak kepala daerah yang korupsi. Ternyata biaya politik yang mahal akar masalahnya,” ujar Alex panggilan sehari hari Alexander Marwata, melalui siaran pers yang diterima media ini, Selasa (4/7/2023).
Pihaknya mengajak media untuk mengampanyekan tolak politik uang menjelang Pemilu 2024. “Mewakili KPK dan Kemenkominfo, mari kita sukseskan pemilu berintegritas dan menggandeng masyarakat untuk memilih calon yang berintegritas dan memiliki kapasitas. Bersama kita kampanyekan pemilu, hajar serangan fajar,” ujarnya.
Menurut Alex, hasil survei Kemendagri dan KPK, biaya alokasi untuk menjadi calon kepala daerah, wali kota atau bupati biaya yang harus dikeluarkan berkisar Rp20 miliar hingga Rp30 miliar. Namun angka tersebut belum dapat dipastikan yang bersangkutan menang.
Dikatalan Alex lagi, bisa dibayangkan berapa banyak biaya yang harus dilipatndakan jika ingin menang. Diakuinya, dana sponsor atau vendor daerah setempat menjadi salah satu sumber pendanaan bagi biaya politik. Melalui pendanaan tersebut, calon yang didukung diharapkan dapat menang dan akan mempermudah vendor dalam lelang proyek pembangunan nantinya.
Tindakan itu dapat menjadi penyebab para kepala daerah bertindak koruptif. Alex mengingatkan, politik uang termasuk pelanggaran dalam pilkada. Pelanggaran itu diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. (*/omi)
Komentar