JAKARTA – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggandeng tujuh mitra strategis untuk memperkuat peningkatan sumber daya manusia (SDM) serta sosialisasi migrasi aman bagi masyarakat. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan enam nota kesepahaman dan tiga perjanjian kerja sama di kantor KP2MI, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan kolaborasi ini dilakukan untuk memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) dari hulu hingga hilir. “Ini dalam rangka memperkuat sinergi antara Kementerian P2MI dengan berbagai stakeholder,” ujar Mukhtarudin.
Adapun mitra yang menandatangani nota kesepahaman antara lain Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Korps HMI-Wati PB HMI, Pemuda Masjid Dunia, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPK Indonesia), serta Garuda TV.
Selain itu, KP2MI juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan Perkumpulan Purna Bakti Kepala Desa Seluruh Indonesia (Perpukadesi) dan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara. Mukhtarudin menjelaskan, kerja sama ini menjadi bagian dari kampanye nasional “PMI Aman” yang dicanangkan pada 2026.
Kampanye ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara bekerja ke luar negeri secara aman.
Menurutnya, sosialisasi penting dilakukan agar masyarakat tidak terjebak dalam penipuan lowongan kerja, perdagangan orang (TPPO), maupun informasi hoaks. “Banyak kasus terjadi karena ketidaktahuan masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, Mukhtarudin memastikan hingga saat ini belum ada permintaan evakuasi dari pekerja migran Indonesia di kawasan Timur Tengah di tengah meningkatnya konflik di wilayah tersebut. Ia menyebut para PMI yang berada di negara-negara Teluk seperti Bahrain, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab masih dalam kondisi aman.
Namun demikian, beberapa pekerja di Kuwait dilaporkan sempat mengalami trauma setelah mendengar dentuman bom di sekitar tempat tinggal mereka. “Sudah dilakukan pendampingan dan pembinaan,” ujarnya. Untuk mengantisipasi eskalasi konflik, KP2MI juga membentuk tim crisis monitoring geopolitik guna memantau kondisi ribuan PMI di kawasan tersebut secara real time.
Mukhtarudin pun mengimbau para pekerja migran Indonesia untuk aktif melapor ke KBRI atau kanal resmi pemerintah jika mengalami kondisi darurat. “Pemerintah bersama KBRI dan KJRI akan terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah,” pungkasnya. (din)
Komentar