oleh

Kecam Kekerasan Seksual pada Kerusuhan Mei 1998, Fadli Zon: Korban Berhak atas Keadilan dan Pelaku Harus Bertanggungjawab

JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan dalam Kerusuhan Mei 1998 harus dikutuk dan dikecam. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @fadlizon, ia menyatakan bahwa korban berhak memperoleh keadilan dan para pelaku harus ditelusuri serta dimintai pertanggungjawaban.

“Seluruh kekerasan harus dikecam. Korban berhak atas keadilan dan pelaku harus dimintai pertanggungjawaban,” demikian pernyataan dalam unggahan tersebut.

Fadli menyebut Kerusuhan Mei 1998 sebagai peristiwa yang meninggalkan catatan penting dalam sejarah Indonesia. Peristiwa pada masa itu, menurutnya, menyisakan korban jiwa, kerugian harta benda, hingga kekerasan seksual terhadap perempuan.

Dalam penjelasannya, Fadli juga menyoroti penggunaan istilah “perkosaan massal”. Sebagai pandangan pribadinya, lanjut Fadli, bahwa istilah tersebut berkaitan dengan tindakan terstruktur dan sistematis sehingga penggunaannya perlu ditopang fakta serta dokumentasi yang kuat.

“Ketepatan istilah harus didukung oleh fakta dan pendokumentasian yang kuat melalui penelusuran kesaksian, arsip, catatan investigasi, serta data dan fakta hukum. Setiap informasi perlu diuji agar penulisan sejarah dapat dipertanggungjawabkan,” tulisnya.

Fadli menekankan perlunya memeriksa kesesuaian konteks kesaksian, arsip, dan bukti visual yang digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa. Ia juga menyatakan telah membaca dokumen Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan berpandangan bahwa data beserta metode pendataannya perlu ditelaah secara utuh.

Sebagai konteks, Komnas Perempuan sebelumnya menegaskan bahwa laporan resmi TGPF mendokumentasikan 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus perkosaan. Lembaga tersebut juga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan identitas korban demi melindungi mereka dan keluarganya.

Dalam unggahannya, Fadli menyatakan bahwa keberpihakan kepada korban, khususnya perempuan, harus menjadi bagian dari pembahasan sejarah. Ia menekankan pentingnya independensi sejarawan serta keterbukaan terhadap pengujian publik.

“Sejarah harus ditulis secara independen oleh para sejarawan dengan mengedepankan akurasi dan keterbukaan terhadap pengujian publik,” tulis Fadli.

Penjelasan tersebut hadir di tengah perdebatan publik yang turut mengemuka dalam perhelatan Festival Film Indonesia (FFI) 2026.

Di sisi lain, dukungan terhadap karya insan perfilman telah disampaikan Fadli sejak pengumuman nominasi FFI. Dalam pernyataan yang dipublikasikan penyelenggara, ia memberikan selamat kepada para nomine serta mendorong mereka terus berkarya dan menginspirasi melalui film Indonesia.

Melalui penjelasan mengenai Mei 1998 itu, Fadli kembali menekankan pandangannya bahwa akurasi sejarah dan keberpihakan kepada korban perlu berjalan beriringan. “Dengan penuh keberpihakan pada korban, dalam hal ini perempuan, fakta sejarah tetap perlu ditempatkan secara tepat agar menjadi pelajaran bagi bangsa dan generasi pemegang estafet berikut,” tulisnya. (in)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *