oleh

Direktur Amin Akui Butuh SDM Kemetrologian Demi Layani Masyarakat

POSKOTA. CO — Direktur Metrologi Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan, Rusmin Amin, mengisyaratkan instansinya masih membutuhkan SDM Kemetrologian demi melayani masyarakat secara optimal sesuai UU nomor 2/1981 & UU 23/2014.

“Sebagai pembina Unit Metrologi Legal, Ditmet kekurangan tenaga (SDM) & mutasi SDM keluar Ditmet sehingga seringkali menghentikan operasional layanan yang berdampak kerugian masyarakat terkait alat ukur, takar, timbang & perlengkapannya,” ujar Direktur Rusmin dalam rilis Rakornas Harmonisasi Pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi Dinas Perdagangan sebagai Pembina UML seluruh Indonesia, Rabu (2/6/2021).
Untuk itu, ia mengharapkan adanya penguatan kelembagaan UML dengan dimasukkan urusan Metrologi Legal dalam UU 23/2014 tentang Pemda menjadi indikator kinerja utama daerah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) & Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
“Diharapkan masalah henti layanan, atau tidak terulang kembali layanan belum menjamin & melindungi kebenaran pengukuran bagi masyarakat di seluruh wilayah kabupaten/kota,” tandas Rusmin Amin.
Hal senada diungkap Budiono Subambang. Direktur SUPD III Ditjen Bina Bangda Kemendagri itu mengakui belum semua organisasi perangkat daerah urusan perdagangan memiliki UML dengan keterbatasan SDM bersamaan perubahan eselonisasi menjadi jabatan fungsional. “Masih terdapat isu strategis dalam penyederhanaan birokrasi kegiatan kemetrologian. Yaitu penyelesaian P3D dari provinsi ke kabupaten/kota yang belum tuntas,” ujarnya, Senin (31/5/2021).

EFEKTIFITAS KERJA

Di tempat sama Cheka Vitgowansyah, direktur Fasilitasi Kelembagaan & Kepegawaian Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, menjelaskan pemangkasan eselonisasi sebagai lanjutan penyederhanaan birokrasi untuk efektivitas kinerja pemerintahan.
“Keuntungan bagi pemerintahan daerah adalah lebih cepat dalam pelayanan & pengambilan keputusan, diyakini mampu menghemat anggaran, lebih mengutamakan keahlian & kompetensi PNS, efektif & efisien bagi peningkatan kualitas publik,hingga dinilai mampu mengurangi temuan penyalahgunaan wewenang,” ulas Cheka.
Dijelaskannya, kondisi demikian merupakan program Presiden Joko Widodo & Wapres Ma’ruf Amin periode 2019-2024 bertujuan memprioritaskan investasi dalam penciptaan lapangan kerja melalui pemangkasan birokrasi dalam jabatan. (dk)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *