POSKOTA.CO-Dinasti politik jadi salah satu pemicu terjadinya tindak pidana korupsi. Sebab, mereka yang menduduki jabatan dari kerabatnya akan melakukan kebiasaan yang sama, salah satunya korupsi.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata terkait kasus korupsi yang terjadi belakarangan ini. “Dinasti-dinasti politik di beberapa daerah menjadi salah satu pintu masuk terjadinya korupsi,” kata Alexander Marwata, Minggu (17/10/2021).
Ketika kepala daerah dipimpin selama beberapa periode oleh kerabat, keluarga atau dinasti maka evaluasi terhadap pemerintahan sebelumnya dipastikan tidak berjalan. “Pasti dia akan menutupi kekurangan, kelemahan yang dilakukan pemerintah. Bahkan mereka cenderung meneruskan kebiasaan kebiasaan yang dilakukan pimpinan sebelumnya. itulah yang terjadi,” tegasnya.
Menurut Alexander, adanya dinasti politik karena juga kebutuhan pendanaan dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan anggota legislatif. Alasannya, biaya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah cukup mahal.
Bahkan, menjelang pemilihan atau hari pencoblosan biasanya ditemukan adanya pemberian atau istilah umum, serangan fajar. “Pemberian itu yang menyebabkan biaya politik menjadi sangat mahal,” ujarnya.
Belum lagi lanjut Alexander, ada tuntutan yang dikenal dengan istilah uang mahar untuk mencari kendaraan politik di parpol-parpol. “Itu sesuatu yang meskipun tidak terungkap secara terbuka, pasti kita semuanya mendengar dan sudah sering disampaikan oleh calon-calon kepala daerah,” tuturnya.
Kondisi ini menjadi perhatian serius KPK secara serius. KPK telah melakukan kajian bersama LIPI agar ada alokasi dana yang cukup dari APBN kepada parpol. Tijuannya agar ke depan supaya partai politik itu dikelola dengan profesional, dikelola dengan benar.(Omi/fs)
Komentar