POSKOTA.CO – Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial, Dr. Andi Samsan Nganro, SH, MH, mengajak para sahabat pers untuk mampu menyajikan berita yang objektif.
Hal ini mengingat karena selama ini banyak putusan perkara yang harus mampu dipertanggung – jawabkan kepada Tuhan dan publik. Untuk itu seharusnya dijadikan dasar kebebasan dan kemerdekaan pers di era demokrasi.
“Jadi semua ini mengingat ada tanggung-jawab tersendiri dari para penegak hukum kepada pers yang berperan sebagai penyambung lidah rakyat,” ucapnya ketika tampil sebagai pembicara dalam acara Penyegaran dan Pelatihan Ahli Pers di Monumen Pers, Surakarta, Jawa Tengah.
Dalam acara yang bertajuk ‘Penyegaran dan Pelatihan Ahli Pers’ yang digelar oleh Dewan Pers, kemarin, Andi meminta jajarannya agar fungsi hubungan masyarakat (humas) di pengadilan dapat benar-benar dimaksimalkan untuk mencegah pemberitaan yang tidak akurat.
“Oleh karenanya saya berharap pihak pengadilan agar jangan menutup diri, handphone dan pintu terhadap wartawan,” tegas Andi Samsan yang merupakan sosok yang sejak awal karirnya hingga kini sangat konsekuen dan terpanggil dalam membela perkara-perkara yang menimpa insan pers.
Selama masih ada hak jawab, tambahnya, maka jangan langsung asal lapor polisi untuk ribut berperkara. Hal ini penting untuk disoroti karena tidak semua kasus yang dianggap sebagai pelanggaran kode etik adalah sama dengan pelanggaran hukum walau sama-sama terhimpun dalam peraturan yang tertulis.
Namun demikian, antara etik dan hukum setidaknya ada sejumlah perbedaan yakni saksi, ruang lingkup, prosedur pembuatan dan formalitas serta sikap batiniah bahwa terhadap perkara pidana yang diadukan oleh orang/pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan pers, sebaiknya tingkat penyidikan sudah perlu didengar keterangan ahli dari dewan pers, guna menentukan apakah kasus a quo murni kasus etik yang in casu merupakan wilayah kewenangan dewan pers atau memang kasus tersebut berpotensi adanya pelanggaran hukum,” katanya.
Menurutnya ketika MA melihat sengketa pers, maka MA harus mampu mencari solusi sekalipun pelanggarannya menyimpang dari Undang-Undang Pers. Sebaliknya, dewan pers diharapkan dapat mengawal MA dengan tanggap membantu menyelesaikan perkara-perkara tersebut.
“Saat menghadapi persoalan terkait pers, maka wajib hukumnya bagi dewan pers untuk mendengarkan ahli. Begitu juga dengan para aparat hukum, mereka harus mendengar keterangan ahli dari dewan pers itu sendiri,” ucapnya.
Ahli tersebut, tambahnya, bisa saja berasal dari luar dewan pers, asal penunjukannya dilakukan melalui dewan pers itu sendiri karena orang tersebut memang memiliki kompentensi dalam bidang jurnalistik dan sudah diakui oleh dewan pers.
“Fungsi dewan pers di dalam menangani sengketa pers ketika diminta sebagai ahli oleh polisi dan pengadilan untuk menyelesaikan persoalan, tidak lain agar pers mampu untuk memberi solusi,” tegasnya. Hal ini penting, agar jangan sampai terjadi lagi kasus dimana medianya ditutup lalu wartawannya sendiri dipenjarakan. Itu sangat salah.
“Ya, karena sesungguhnya pers itu sendiri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pilar demokrasi sebagai mercusuar di republik ini,” pungkas Andi Samsan dalam acara yang juga dihadir oleh sejumlah tokoh pers dan KPT Jateng, KPN Surakarta dan KPN Karanganyar. (bw)
Komentar