DEPOK – Kehadiran Posko Bantuan Hukum Masyarakat Desa (Posbakumdes) tentunya sangat penting untuk menjaga dan menghindari permasalahan hukum bagi perangkat desa dan masyarakat dimasa mendatang bila ada masalah hukum didesanya.
“Untuk itulah Apdesi Kecamatan Jonggol melaksanakan perjanjian atau MoU dengan Posbakumdes sebagai satu langkah memberikan pengetahuan hukum kepada para kepala desa dan masyarakat yang nantinya dilaksanakan secara gratis,” kata Ketua Apdesi Kecamatan Jonggol, Ahmad Yani didampingi Sekretari Apdesi yang juga Kepala Desa Bendungan, Nemi Nuraeni, Senin (9/6).
Kegiatan MoU antara Apdesi Kecamatan Jonggol dengan Posbakumdes diikuti 14 desa tentunya memberikan manfaat besar selain menambah ilmu atau minim pengetahuan masalah hukum di aparatur pemerintahan desa juga dapat membantu warga untuk penyuluhan hukum yang membutuhkan secara gratis.
Menurut dia, semua kepala desa di Jonggol tentunya merasa terbantu dengan adanya MoU dengan Posbakumdes ini, dimana didalamnya terdapat bantuan hukum juga bagi masyarakat desa sehingga jika terjadi permasalahan hukum dapat terbantukan.
“Semoga sinergitas Posbakumdes dengan Apdesi memberikan banyak manfaat dan dapat memberikan pengetahuan lebih tentang hukum. Semoga kedepannya setiap pejabat publik mampu bekerja atas nama hukum,” ujarnya yang juga Kepala Desa Sukanegara.
Sementara, Sekretaris Apdesi Kecamatan Jonggol, Nemi Nuraeni yang juga Kepala Desa Bendungan, mendukung kehadiran Posbakumdes di wilayahnya alasannya masih banyak masuayakat maupun aparat desa belum mengetahui penangganan masalah hukim hingga kerap kesulotan saat berhadapat hukum.
“Alhamdulillah MoU ini memberikan pengalaman dan pemahaman lebih tentang hukum. Saya sebagai Sekretaris Apdesi Kecamatan Jonggol mengapresiasi langkah ini, ini merupakan terobosan yang sangat tepat,” tuturnya. (anton/fs)
Komentar