oleh

Rumah Terjepit Sekolah di Cempaka Baru, Depkeu dan Pemda DKI ‘Main Pingpong’

POSKOTA.CO – Kasus warga yang rumahnya terjepit pembangunan sekolah Pergunas di Cempaka Baru, Jakarta Pusat tidak ditangani oleh petugas Citata Pemda DKI dan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Pengerjaan bangunan sekolah milik Yayasan Perguruan Nasional itu tetap jalan sejak tiga minggu lalu sampai Senin (14/9). Sementara warga korban, Ibu Wiwiek telah melaporkan ke Sudin Citata Wilayah Kecamatan dan Sudin Citata Provinsi DKI Jakarta.
“Rumah saya nempel sama sekolah tapi yayasan tidak minta izin ke saya sebagai syarat mengurus surat IMB,” kata Wiwiek setiap ditemui wartawan.

Pembangunan sekolah Pergunas itu, menurut pengamat pertanahan Boncel Sumiarto, terindikasi ada masalah. “Surat IMB sekolah itu direkomendasikan oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Padahal tak ada mekanisme bagi Departemen Keuangan merekomendasikan IMB untuk yayasan,” kata Boncel Sumiarto.

Menurut dia, berdasarkan data kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) tanah bangunan sekolah Pergunas bukanlah milik Depkeu.
“Terlalu konyol kalau Depkeu merekomendasikan IMB untuk tanah yang bukan miliknya. Kalaupun benar itu tanah milik Depkeu, harus ada proses panjang untuk pelepasan aset. Tidak sembarangan,” jelasnya.

Pembangunan yang bermasalah dalam hal IMB dan lainnya, menurut Boncel tidak perlu diragukan untuk dieksekusi oleh aparat terkait. “Kalau mereka tidak bertindak, pasti ada apa-apanya. Dan itu bisa diarahkan sebagai bentuk manipulasi atau KKN,” jelasnya.

Rekomendasi Depkeu

Pembangunan sekolah Pergunas sempat terhenti (disegel) oleh Dinas Citata Kecamatan Kemayoran ketika dimulai tahun 2018. Namun, awal Agustus 2020 pembangunan berlanjut setelah yayasan memiliki IMB, yang justru kini dipersoalkan proses penerbitannya.

“Silakan warga melaporkan kalau IMB ini bermasalah. Mungkin memang ada kesalahan,” kata Hari Cahyanto dari Yayasan Pergunas ketika ditegur oleh warga di awal pembangunan sekolah.

Surat rekomendasi Depkeu untuk terbitnya IMB Yayasan Pergunas ditandatangani oleh Sekretaris Dirjen Perbendaharaan, RM Wiwieng Handayaningsih dengan nomor surat S-74/PB.1/2019.

Sementara itu, pihak Depkeu telah memanggil pihak Yayasan Pergunas untuk dimintai klarifikasinya soal kerancuan IMB tersebut.
“Nanti kami informasikan lebih lanjut hasilnya pembahasan ini, yang akan kami koordinasikan terlebih dahulu dengan pihak terkait lainnya yakni Dinas Citata, Dinas Pendidikan, PTSP serta perangkat desa setempat,” kata Irvan Manik, staf Kasubag Pengelolaan Aset Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu melalui Whatsapp, Senin (14/9/2020) siang.

Tentang pemanggilan pihak Yayasan Pergunas apakah akan otomatis dilakukan penghentian pembangunan sekolah, dia mengatakan bukan wewenangnya. “Maaf kalau penghentian pembangunan bukan wewenang kami melainkan Pemda,” katanya.

Pihak Dinas Citata baik di tingkat pusat maupun wilayah kecamatan yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan eksekusi bangunan bermasalah, saat ini justru seperti saling melempar tanggungjawab.(tis)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *