DEPOK – Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok menegaskan salah satu anggota DPRD Depok yaitu TR telah dijatuhi sanksi putusan melalui kajian yang mandalam.
“Persoalan anggota DPRD Depok yang diduga terlibat jual beli proyek atau pokir sudah dikenakan sanksi yaitu pencopotan atas kedudukan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) namun hanya bersifat merekomendasikan saja,” tegas Ketua BK DPRD Depok, Hj.Qonita Lutfiayah kepada wartawan, Senin (10/11).
Terkait tindak selanjutnya kata Qonita, keputusan akhir apakah TR akan diberikan sanksi atau tidak akan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Partai tempat terlapor berlabuh.
Menurut dia, jajaran BKD hanya bersifat merekomendasikan, tidak bisa memutuskan hasil akhir tentang sanksi apa yang akan diberikan pihak partai yang bersangkutan. “Itu juga dalam paripurna,” ujarnya.
Pihaknya, ujarnya tidak bisa mengambil langkah lebih jauh perihal sanksi apa yang akan diberikan kepada terlapor.
“BKD Depok hanya bersifat menjadi penyambung lidah antara partai dengan anggota dewan. BKD tidak bisa mengambil langkah lebih jauh mengenai sanksi,” ujarnya.
Yang pasti, apa yang diputuskan partai itu hak partai dan tidak ada keterlibatan BKD. “Sekali lagi saya tegaskan, BKD hanya memiliki rekomendasi, sisanya hak partai,” katanya. ((anton/fs)







Komentar