oleh

Kemenkeu Keluarkan Surat Permintaan Penundaan Pelaksanaan Pembangunan sekolah Pergunas di Cempaka Baru

-Megapolitan-165 views

POSKOTA.CO – Kementerian Keuangan cq Ditjen Perbendaharaan menerbitkan surat bernomor S-111/PB.1/2020 tanggal 2 Oktober 2020, tentang Permintaan Penundaan Pelaksanaan Pembangunan (SP4) gedung sekolah Perguruan Nasional di Jalan Cempaka Baru, Jakarta Pusat.

Surat itu merupakan respon Kemenkeu terhadap laporan warga serta kekuatan Yayasan Pergunas yang memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bernomor 106/C.37 b /31.71.03.1006.01.024.R.4/-1.786.51.2020 yang dikeluarkan oleh Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPPM PTSP) tanggal 23 Juni 2020.

Berdasarkan penelusuran POSKOTA.CO proses keluar IMB sekolah Pergunas tidak berdiri sendiri, namun hasil rekomendasi Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu melalui surat Setdirjen Perbendaharaan RM Wiwieng Handayaningsih tanggal 22 April 2019.

IMB tersebut diberikan oleh PTSP tidak hanya untuk Yayasan Pergunas tetapi juga untuk Kementerian Keuangan (Ditjen Perbendaharaan). Pembangunan sekolah Pergunas dikeluhkan oleh beberapa warga di RT 015 RW 003, terutama Ibu Wiwiek Dwiyati yang terdampak, rumahnya terjepit tembok dan akses saluran air terputus.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Ibu Wiwiek mengadukan masalah rumahnya ke aparat desa, Kecamatan, PTSP hingga Dinas Citata Pemprop DKI Jakarta namun tidak mendapat tanggapan sampai bangunan sekolah berdiri.

Namun, laporan itu ditanggapi oleh Kementerian Keuangan cq Ditjen Perbendaharaan selaku pemilik sebagian lahan sekolah swasta tersebut. “Ada sebagian lahan milik Kementerian Keuangan di tempat yang dibangun sekolah Pergunas,” kata Aziz Muthohar, Kepala Bidang Pengelolaan Aset Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu pada poskota.co belum lama ini di kantornya.

Namun, Aziz tidak menunjukkan secara detil lahan Kemenkeu yang dia maksudkan. Dalam surat Permintaan Penundaan Pelaksanaan Pembangunan (SP4) gedung sekolah Pergunas yang ditandatangani oleh Yeni Wibawa dari Bagian Umum Setdirjen Perbendaharaan Kemenkeu, disebutkan saat ini sedang berkordinasi dengan pihak terkait Pemda DKI (Dinas Citata Kota, PTSP, Sudin Pendidikan Kota, dan aparat desa setempat) untuk menghindari potensi konflik lebih lanjut.

Menanggapi keluarnya SP4 Kemenkeu, ibu Wiwiek Dwiyati yang mewakili beberapa warga mengatakan tetap meminta akses jalan seperti semula. “Surat itu belum berarti apa-apa, karena sifatnya teguran untuk menunda pembangunan sekolah yang sudah menutup rumah saya. Saya dan warga tetap minta akses jalan seperti semula,” kata Wiwiek, Selasa (6/10/2020) pagi.

KEMENKEU MAU CUCI TANGAN

Pengamat masalah pertanahan Sumiarto menilai ada sesuatu yang ingin ditutupi oleh Kemenkeu terkait keluarnya Surat Permintaan Penundaan Pelaksanaan Pembangunan gedung sekolah Pergunas.

“Seharusnya Kemenkeu cq Dirjen Perbendaharaan mencabut surat rekomendasi nomor S-74/PB.1/2019, tanggal 22 April 2019 tentang Permohonan Kebijakan untuk diijinkannya Meneruskan Pembangunan Gedung SMP/SMA Perguruan Nasional,” kata Sumiarto di tempat terpisah.

Menurut Sumiarto akrab disapa Boncel, justru surat rekomendasi itu yang menjadi masalah, karena menjadi dasar dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga pihak Pergunas merasa benar,” katanya.

Dalam surat rekomendasi Kemenkeu, kata Sumiarto disebutkan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bersyarat kepada Kementerian Keuangan (Ditjen Perbendaharaan) dan Yayasan Perguruan Nasional. “Nah, ketika masyarakat merasa terganggu dengan dibangunnya gedung sekolah itu maka timbul konflik berkepanjangan dengan pihak Yayasan Pergunas,” jelasnya.

Menjadi aneh ketika Kemenkeu hanya mengeluarkan surat nomor S-111/PB.1/2020 tanggal 2 Oktober 2020, tentang Surat Permintaan Penundaan Pelaksanaan Pembangunan. “Dalam surat itu Kemenkeu seolah ingin menyalahkan masyarakat dan pihak sekolah Pergunas. Padahal, konflik tersebut akibat keluarnya IMB yang direstui oleh Kemenkeu cq Dirjen Perbendaharaan,” kata Sumiarto.

Selain itu, tertulis pada point 3 surat tertulis lahan itu milik Kemenkeu. “Lha dasarnya apa Kemenkeu mengakui bahwa itu lahan miliknya?” katanya.

Jika lahan itu milik Kemenkeu, lanjut Sumiarto, seharusnya ditunjukkan bukti kepemilikan supaya jelas. “Kemenkeu tidak bisa main klaim, nanti semua tanah bisa diklaim miliknya,” ujarnya.

Menurut Sumiarto, jika Kemenkeu tidak menunjukkan data kepemilikan lahan yang dimaksud, maka harus mencabut surat S-74/PB.1/2019 tanggal 22 April 2019.

Kemenkeu seharusnya juga menunjukkan kepada masyarakat bahwa surat rekomendasi untuk Pergunas sudah dirapatkan oleh pihak terkait tentang pemakaian aset negara. “Apalagi Yayasan Pergunas tidak ada hubungannya sama sekali dengan Kemenkeu,” kata Sumiarto. (tis)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *