oleh

BUMD Merugi Bertahun-tahun, Ketua Hasrat Sugiyanto: Warga DKI Bisa Minta Tanggung Jawab Gubernur dan DPRD 

JAKARTA – Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) Pemprov DKI Jakarta hingga kini belum membuka laporan keuangan PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro). Adapun data pada portal resmi BPBUMD  masih menunjukkan laporan keuangan terakhir pada tahun buku 2022.

Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) Sugiyanto berpendapat jika merujuk pada tahun buku 2022, besar kemungkinan pada tahun buku 2023 PT Jakpro kembali mengalami kerugian usaha. “Hal inilah yang mungkin menjadi sebab mengapa BPBUMD DKI Jakarta masih belum membuka laporan keuangan PT Jakpro untuk tahun buku 2023,” kata Sugiyanto kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/6).

Pada  tahun buku 2019, PT Jakpro mengalami rugi usaha sebesar Rp 76,22 miliar. Pada tahun buku 2020, rugi meningkat menjadi Rp 240,89 miliar, dan pada tahun buku 2021 rugi tercatat sebesar Rp 110 miliar. “Pada tahun buku 2022, PT Jakpro kembali mengalami kerugian, dan pada tanggal 16 Oktober 2022,” urai Sugiyanto.

Dengan demikian, perlu minta penjelasan kepada Gubernur   pada tahun buku 2022, di mana PT Jakpro mencatatkan kerugian usaha sebesar Rp 280 miliar.  Sedangkan, total  kerugian PT Jakpro dari tahun 2019 hingga 2022 adalah sebesar Rp 708 miliar. “Jika PT Jakpro juga mengalami kerugian usaha pada tahun buku 2023, misalnya sebesar Rp 300 miliar, maka total kerugian PT Jakpro selama lima tahun bisa mencapai Rp 1 triliun,” ungkapnya.

Menurutnya penting bagi  masyarakat Jakarta untuk meminta pertanggungjawaban atas kerugian besar tersebut. Dalam konteks ini, masyarakat Jakarta bisa meminta pertanggungjawaban kepada Gubernur  serta DPRD DKI Jakarta karena 99,998 persen saham PT Jakpro adalah milik Pemprov DKI Jakarta atau uang rakyat.

Dari sinilah pentingnya masyarakat Jakarta untuk meminta pertanggungjawaban Gubernur  atau Pj Gubernur serta DPRD DKI Jakarta. “Publik harus diberitahu tentang faktor penyebab rugi usaha dari BUMD tersebut. Sebagai dasar rujukan, masyarakat Jakarta bisa berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD,” kata Sugiyanto.

Dalam konteks ini, jika DPRD bersikap kritis kepada kepala daerah, maka Dewan bisa membentuk Pansus Kerugian PT Jakpro. “Dari sini, Pansus dapat mencari faktor penyebab rugi usaha selama bertahun-tahun itu,” pungkasnya. (jo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *