oleh

Tempat Usaha Mereka Digembok, ‎Ratusan Penghuni Ruko Marinatama Gelar Demo di Gedung Dirjen Kekayaan Negara

‎JAKARTA – Ratusan penghuni dan karyawan Ruko Marinatama Mangga Dua, Jakarta Utara, menggelar demo di gedung Dirjen Kekayaan Negara, Kemenkeu kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (6/2). Mereka meminta kepada lembaga pengelola Kekayaan negara agar ruko mereka yang ditutup sebulan lalu bisa dibuka lagi.

Massa menggelar orasi sambil membentangkan sejumlah spanduk menyuarakan tuntutannya. Pengacara warga Subali menyatakan penutupan sejak sebulan lalu itu membuat ruko di Jalan Gunung Sahari Raya, tepat di seberang WTC Mangga Dua, terbengkalai dan berdampak luas terhadap ribuan karyawan.
‎
‎”Penutupan tersebut menyebabkan para pengguna ruko tidak dapat menjalankan usaha. Padahal, terdapat sekitar 190 unit ruko yang selama ini aktif digunakan warga untuk berusaha sejak 25 tahun lalu. Praktis para penghuni atau pengguna ruko yang jumlahnya sekitar 12 ribu orang tidak bisa berusaha sama sekali,” ujar Subali didampingi perwakilan warga, Wishnu.
‎
‎Menurut Subali, persoalan Ruko Marina Tama melibatkan sejumlah pihak karena berdiri di atas tanah berstatus Barang Milik Negara (BMN) milik Kementerian Pertahanan. Dalam pengelolaannya, tanah tersebut juga melibatkan TNI Angkatan Laut sebagai kuasa pengguna barang negara.
‎
‎”Di sini ada beberapa pihak, yakni warga penghuni atau pengguna ruko, kemudian Kementerian Pertahanan sebagai pengguna barang milik negara, TNI AL sebagai kuasa pengguna, dan di lapangan terjadi polemik antara warga dengan INKOPAL,” jelasnya.


‎
‎Ia menegaskan, warga yang diwakilinya merupakan pembeli ruko sejak 1997 dari pengembang Wisma Benhil. Namun, dalam perjalanannya, terjadi persoalan hukum dan administratif yang hingga kini belum menemukan titik temu. Sehubungan dengan diadakan pemeriksaan setempat (PS) atas objek ruko ini oleh majelis hakim pemeriksa perkara nomor 236 PTUN, sudah disepakati untuk menjaga situasi yang kondusif.
‎
‎Subali menyebut, kondisi ruko yang terus terbengkalai berpotensi merugikan keuangan negara. Pasalnya, aset negara tersebut seharusnya dapat menghasilkan pemasukan melalui skema pemanfaatan yang sah. “Kalau ini terus dibiarkan, negara justru dirugikan. Seharusnya ada pemasukan dari pemanfaatan aset negara, tapi sekarang terhenti karena ketidakpastian,” bebernya.
‎
‎Untuk itu, pihaknya mendesak agar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) segera memfasilitasi skema pemanfaatan sementara antara warga pengguna ruko dengan pemilik atau pengguna barang milik negara. “Kami meminta pemanfaatan sementara ini difasilitasi secara resmi oleh DJKN, supaya warga bisa berusaha kembali dengan kontribusi yang sah dan ada kepastian hukum,” tegas Subali, praktisi hukum alumni Fakultas Hukum Universitas Gajahmada yang berkantor pusat di kota Pati, Jawa Tengah.
‎
‎Ia telah diterima oleh perwakilan DJKN, Danardi, selaku penanggung jawab kebijakan umum. Subali mengapresiasi sikap terbuka DJKN, namun menekankan perlunya keputusan cepat. “Tanpa basa-basi, yang terpenting adalah secepatnya. Para pengusaha di sini sudah dihadapkan pada dilema, apakah karyawan bisa bekerja kembali atau tidak,” tuturnya.
‎
Subali menegaskan warga tidak ingin bertransaksi di luar mekanisme resmi karena berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. “Bukan soal nominal, tapi kehati-hatian. Kami ingin semuanya sah, resmi, dan tidak menimbulkan persoalan hukum baru,” pungkasnya. (jo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *