oleh

Keamanan Rasa Aman dan Pola Pengamanan

-Komunitas-135 views

POSKOTA.CO – Keamanan akan berkaitan dengan rasa aman dan rasa aman berkaitan dengan cara pengamanan. Tatkala upaya upaya mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup bagi warga masyarakat maka hal paling mendasar adalah keamanan rasa aman dan pengamanan.

Bisa saja aman ttp tidak ada rasa aman dan cara pengamanan dengan ala preman ya sama saja bohong. Karena preman akan memalak memeras dan membuat kucing kucingan tidak mendukung produktifitas. Membuat tidak ada kepastian dan potensi konfliknya sangat besar.

Proses produktifitas bagi warga masyarakat untuk dapat bertahan hidup tumbuh dan berkembang bagaikan antara hidup dan mati. Apalagi biaya bagi priduksi harus hutang atau dikaitkan dengan adanya tanggungan investasibatau babtuan investor.

Tidak ada masyarakat tanpa kejahatan atau kejahatan itu bayangan dari masyarakatnya. Bisa saja demikian, karena pada sumber daya akan ada upaya pendominasian dan perebutan pengeksploitasian maupun untuk mendisitribusikan. Di sini memerlukan kekuatan atau prewangan yg memiliki kekuatan bagi bertahan atau dpat memenangkan perebutan perebutan tadi.

Pada situasi spt itu tatkala aparat bermain mata dengan penyimpangan atau permisif atau takut atau malah ikut memberdayakan maka akan muncul makelar dan preman. Secara mudah makelar dikatakan sbg broker atau penghubung atau sebagai penyambung lidah antara kekuasaan sektor bisnis.

Selain makelar atau broker muncul juga preman atau mafia. Preman atau mafia merupakan sesorang atau sekelompok orang yang hidup dari keringat atau kerja orang lain dengan ancaman paksaan atau tindakkan kekerasan fisik maupun non fisik. Apa yang dilakukan membuat adanya ketakutan keterpaksaan dan mau tidak mau mengikuti apa yang dikehendakinya.

Para preman ini juga memiliki suatu wadah yang terstruktur formal maupun non formal. Dampak broker dan preman ini membuat tidak adanya kepastian. Bisa juga para preman ini ditunggangi kaum kaum kepentingan dengan mengatas namakan. Atau membawa label primordial atau sara. Cara preman bisa dikatakan menggerudug turun ke jalan merusak hingga anarkis.

Menabur teror di mana mana demi melanggengkanbatau meningkatkan jatah preman nya atau demi menguasai sumber sumber daya. Para makelar dan preman ini tidak sendiri mereka memiliki soft power atau backing atau prewangan yang biasanya dilakuan kaum yang memiki power and authority.

Preman dan broker sangat mengganggu produktivitas terutama para investor. Mereka akan takut atau bahkan enggan dan mengalihkan ke tempat lain atau bahkan negara lain. Para oknum pun mencari kesempatan dalam kesempitan. Ketidaknyamanan dan ketidak yakinan adanya perlindungan berdampak sistem dan pola pengamanan berbeda satu dengan lainnya.

Belum lagi dengan atas nama demokrasi kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat seolah asosiasi atau dewan atau forum bis menggerakkan tanpa mampu bertanggungjawab atas dampak perbuatannya. Kerusakan infrastruktur dan sistem2 sosial bahkan social cost seolah olah lepas bebas merdeka negara bertanggung jawab. Lagi lagi rakyat yang diatasnamakan trs saja menjadi kuda tunggangan kambing hitam bahkan dikorbankan dan dibodohkan.

Iklim investasi akan meredup dan seolah broker dan preman yang menang. Senyatanya remuk semua termasuk broker dan premannya hal ini dpt dianalogikan dg konteks balung kere. Kelasnya mlarat sekarat mau makan harus merusak hrs memaksa sana sini dsb. Bukan itu saja dampak lain pada perijinanbseakan menemui hantu belm usaha sdh mati dulu dipalak sana sini.

Palak memalak setor sungkem memberi buluh bekti glondong pangareng areng nuansa wani piro oleh piro akan trs merajalela dan bahkan dikatakan mjd tradisi. Bagi2 di muka maka apapun yg dibuat tidak akan beres karena lemah kecanduan depe ( uang muka : wani piro oleh piro)

Di dalam memenuhi keamanan dan rasa aman pilihan cara instan memggunakan kekuatan yang memiliki senjata sampai massa dipilih. Karena mau tidak mau merekalah yang akan menghadapi cara cara fisik dianggap paling mutakir shg sisi yang tak benda atau tangible terabaikan.

Pola pengamanan swakarsa pun bergaya preman ala oligarki dan banyak cara fisik yg diutamakan. Pd saat aman mereka bisa menjawab kebutuhan pengamanan internal atau lokal. Namun ketika afa sesuatu yang bersifat emergensi dan kontijensi mereka seolah lumpuh total tak berdaya.

Pola pengamanan swakarsa memerlukan suatu sistem terpadu untuk menjadi suatu soft power maupun hard power pd saat terjadi sesuatu yg bersifat emergensi maupun kontijensi. Kalau dirunut akar masalahnya bisa dilihat dari triple helix ( pemerintah sektor bisnis dan akademisi) yg bisa mengurai dan menemukan solusi setidaknya mampu memberikan resep cerdas bagi pewujudan keamanan rasa aman dan pola pengamanan.

Keamanan dan rasa aman adalah dua konsep yang berbeda walaupun ada benang merah mempersamakannya dan ada bagian-bagian yang saling bersinggungan. Keamanan adalah suatu kondisi yang terbebas dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan berbagai hal yang menyebabkan tidak aman. Keamanan tidak berada di awang awang tetapi berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian keamanan berkaitan erat dengan kehidupan sosial.

Pada hakikatnya keamanan berkaitan dengan produktifitas. Produktifitas merupakan kebutuhan yang hakiki dari sebuah masyarakat atau untuk dapat tumbuh dan berkembang. Ancaman, hambatan, dan gangguan pada proses produktifitas ini dapat menghambat, merusak, bahkan mematikan produktifitas.

Bentuk-bentuk gangguan terhadap produktifitas ini bukan sebatas gangguan fisik saja tetapi juga gangguan yang bersifat ideologis, politis, bahkan kekuatan-kekuatan magis yang digunakan.

Gangguan yang bersifat politis ataupun ideologis bisa saja berupa hasutan atau ajakan untuk melakukan pembangkangan atau perlawanan terhadap sistem yang ada. Gangguan ini berupa konflik sosial atau berbagai bentuk gangguan lain terhadap rasa aman masyarakat. Rasa aman adalah situasi dan kondisi suasana hati seseorang atau sekelompok orang yang merasa nyaman, damai, dan tenteram.

Perasaan ini lebih pada situasi psikologis akibat adanya keyakinan yang didukung oleh sistem pengamanan terpadu dan modern. Untuk menciptakan hal ini memang tidak hanya dengan penjagaan atau cara-cara konvensional. Perlu pengamanan baik di lingkungan warga sendiri. Pola pengamanan sekarang ini dikenal dengan model management security.

Keamanan dan rasa aman ini juga bisa menjadi lahan bisnis, juga bisa menjadi bagian dari premanisme di bidang bisnis keamanan. Selama pendekatannya bukan pada upaya-upaya peningktan kualitas hidup dan terwujudnya suasana hati yang mendorong pada meningkatnya produktifitas masyarakat dapat dikatakan keamanan dan rasa aman akan bersifat semu.

Kondisi ini menjadi lahan subur bagi kekuasaan dan massa untuk menguasai suasana dan wilayah sesuai kehendaknya. Bisa saja pengamanan menjadi jasa yang dipaksakan atau diciptakan.

Pengamanan memang bagai pedang bermata dua; di satu sisi memang untuk tugas-tugas mulia, namun di sisi lain akan menjadi alat pemerasan bila jatuh ke tangan orang yang tidak tepat. Kata kunci keamanan, rasa aman, dan tugas-tugas pengamanan adalah untuk kemanusiaan.

Indeks keamanan perspektif ilmu kepolisian

Tatkala iklim investasi berkembang maka indeks keamanan sangat dibutuhkan sbg dasar pengembangan dan pembangunan bisnis mereka termasuk masalah pariwisata. Dari perspektif ilmu kepolisian keamanan merupakan suatu benang merah dalam ilmu kepolisian untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial. Ilmu kepolisian (police science, police studies, atau kajian kepolisian) menurut Profesor Parsudi Suparlan 1999(hal 35-43) didefinisikan : “Sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah sosial dan isyu-isyu penting serta pengelolaan keteraturan sosial dan moral dari masyarakat, mempelajari upaya-upaya peneghakkan hukum dan keadilan, dan mempelajari teknik-teknik penyelidikan dan penyidikan berbagai tindak kejahatan serta cara-cara pencegahannya”. Kegiatan-kegiatan ilmiah ilmu kepolisian, yang biasanya dilaksanakan dalam pranata–pranata pendidikan atau dalam kegiatan penelitian. Kurikulum yang dikembangkan dalam ilmu tersebut adalah sesuai dengan fungsi polisi dalam masyarakat dan tugas-tugasnya. Lebih lanjut Suparlan 1999 menjelaskan : “Ilmu kepolisian sebagai ilmu pengetahuan untuk profesi, menekankan kajiannya pada pengidentifikasian masalah-masalah dan isyu-isyu sosial yang terjadi dalam masyarakat serta pemecahannya secara profesional, karena itu pendekatan metodologinya menekankan pada pendekatan antar bidang (interdisciplinary approach).

Sebuah ilmu pengetahuan ditandai oleh adanya paradigma yang membedakannya dari paradigma yang dipunyai oleh ilmu-ilmu lainnya “.
Ilmu Kepolisian sebagai ilmu pengetahuan semestinya dalam pengembangannya, mampu mengikuti bahkan melampaui perubahan-perubahan zaman, serta dirasakan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Pengakuan-pengakuan akan didapatkan tatkala ada keunggulan dari:
(1) dosen/guru pengajarnya,
(2) hasil didik/alumninya yang unggul dan mampu mengimplementasikan ilmunya dalam masyarakat;
(3) program-program dan produk-produk unggulan yang menjadi kebanggaan bagi institusi pengguna dan masyarakat;
(4) Konsep dan teori-teorinya mampu memperbaiki, cocok dan tepat bagi masa kini, dan mampu memprediksi atau menyiapkan masa depan yang lebih baik. Demikian halnya dengan kepolisian dimana untuk dapat tumbuh dan berkembang diperlukan ilmu kepolisian.

Banyak pakar yang mengeluarkan pendapat tentang ilmu kepolisian. Ilmu kepolisian, mengacu pada pemikiran Profesor Parsudi Suparlan, dinyatakan sebagai ilmu antar bidang yang mempelajari tentang (1) masalah sosial dan penangannya; (2) isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat; (3) keteraturan dan penataannya; (4) penegakan hukum dan keadilan; (5) penyelidikan dan penyidikan kriminalitas dan pencegahanya. Ilmu Kepolisian, sebagai dasar profesi Kepolisian, bersifat mempelajari apa yang dikerjakan atau yang menjadi pekerjaan polisi.

Pengalaman, pekerjaan, alam, permasalahan, berbagai fenomena lainya dapat menjadi ilmu pengetahuan tatkala dipikirkan secara sistematis dan dikembangkan secara ilmiah (mengacu pada standar ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat-syarat sebuah karya ilmiah) dan terus dibangun menjadi konsep-konsep dan teori-teori serta dapat ditunjukan adanya epistimologinya, ontologi, metodologi serta aksiologinya.

Pada awalnya pekerjaan-pekerjaan pengamanan dikerjakan oleh pranata-pranata adat, dalam perkembanganya pekerjaan-pekerjaan pengamanan menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam masyarakat yang modern untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang diperlukan adanya produktifitas.

Produktifitas tersebut dihasilkan dari aktifitas-aktifitas, dan dalam kenyataanya, dalam proses aktifitas untuk menghasilkan produksi-produksi ada tantangan, hambatan, gangguan bahkan ancaman yang dapat menghambat, merusak bahkan mematikan produktifitas. Untuk melindungi harkat dan martabat manusia yang berproduksi diperlukan aturan, norma, etika, hukum.

Untuk menegakkan dan mengajak masyarakat mentaatinya diperlukan institusi yang menangani. Disinilah dapat dipelajari dan ditunjukan bahwa keberadaan polisi adalah kebutuhan dari masyarakan akan adanya pelayanan keamanan dan rasa aman.

Tatkala masyarakat semakin berkembang dan kehidupan semakin kompleks pekerjaan-pekerjaan pengamanan tidak lagi sederhana melainkan memerlukan kompetensi dan keahlian. Polisi yang awalnya sebagai craft saja sekarang telah menjadi profesi. Tatkala polisi menjadi profesi maka polisi diwajibkan untuk menjadi profesional. Pelaksanaan tugas-tugas yang profesional diperlukan kompetensi/ keahlian yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan.

Indeks (sistem pemotretan fakta) sebagai Evident base Policy

Indeks dibuat sebagai sistem untuk memotret, melihat dan memperlakukan sesuatu dengan berbagai pendekatan yang dijabarkan dalam aspek-aspek, indikator-indikator atas sesuatu/gejala fakta sehingga dapat menjelaskan tingkat keakurasiannya.

Pada pembuatan indeks berbasis riset/ pengkajian atau setidaknya ada sistem-sistem filling and recording dan analisnya. Dari data-data yang diperoleh akan menjadi dasar bagi kinerja-kinerja profesional/ bahan-bahan kajian data teknologi dan sistem-sistem analysisnya.

Kehebatan/ keunggulan dari sebuah institusi/ birokrasi dilihat dari sistem pencataatan dan pendataanya. Data dijadikan dasar untuk membuat keputusan/ kebijakan-kebijakan yang mampu memperbaiki kesalahan masa lalu, menganalisa kebutuhan dan harapan bahkan ancaman di masa kini dan mampu memprediksi untuk menyiapkan masa depan yang baik.

Sistem data akan semakin dibutuhkan di era digital dan untuk mendukung pembangunan sistem-sistem pelayanan prima. Data dengan segala sistem-sistemnya hendaknya diwadahi dalam back office yang bisa terkoneksi satu dengan lainya. Data juga dikelola dan selalu up to date, yang tatkala dianalisa dengan baik dan benar akan mampu mengasilkan produk-produk yang berguna bagi antar fungsi secara internal maupun bagi para pemangku kepentingan lainya.

Sistem-sistem analisa ini akan menunjukan tingkat kepiawaian dan keahliannya dalam mengolah data sehingga mampu untuk belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu, siap di masa kini dan mampu menghasilkan produk-produk yang inovatif dan kreatif bagi penyiapan di masa depan.

Sistem analisa data inilah merupakan cara berpikir secara konseptual maupun teoritikal yang memanfaatkan pola-pola riset ilmiah yang bisa dengan mengkonstruksi maupun mendekonstruksi untuk menemukan makna apa yang ada di balik gejala/fakta secara holistik/sistemik.

Dengan demikian dari pengolahan dan analisa data akan mampu menghasilkan model-model yang merupakan produk bagi pengimplementasian maupun pencegahan, perbaikan, peningkatan bahkan pengembangan serta pembangunan.

Indeks untuk menunjukan potret/ gambaran yang dapat mengindikasikan kondisi real yang ada berdasar dari sistem pengkuruan secara kuantitatif . Indeks bisa dianalisa secara kuantitatif maupun kualitatif sebagai early warning untuk memprediksi, menyiapkan sebagai solusi.

Dengan adanya indeks maka dapat dilakukan OHA (Organization Healt Audit) maupun dari ES (Einvironmental Scaningnya). Dari OHA dan ES maka tatkala dianalisa secara SWOT ( strenght, weakness, opportunity and threat) atau dengan cara-cara lainya akan dapat dilihat atau diprediksi EFAS (Environmental Factor Analysis Scaning) maupun secara IFAS (Internal Factor Analysis Scaning) dari indikator dan ditemukan angka-angka yang dapat menunjukan posisi birokrasi/ institusi maupun dari kondisi masyarakat.

Dalam menentukan analisa ini diperlukan adanya data yang tepat dengan indeks yang terinci dalam berbagai indikatornya. EFAS, IFAS memang bukan riset melainkan sebagai upaya mendapatkan early warning maupun evident base dalam pengambilan policy/ keputusan-keputusan yang diambil sehingga tepat sahih dan mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan, siap memenuhi tuntutan harapan, tantangan bahkan ancaman di masa kini serta mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik.

Di dalam membangun indeks ini tentu kepekaan dan kepiawaian dalam mengkategorikan berbagai indikator ini harus dilatih dan dibuat pedoman/ alat untuk menentukan besaran indeks. Lagi-lagi data ini tanpa kemampuan analisa memang akan menjadi lamban/ tidak bermanfaat karena data mentah yang belum dianalisa dan belum diberi makna akan sama saja dengan sampah. Pembuatan indeks sangat penting sebagai early warning sehingga dapat menjadi evident base bagi pengambilan keputusan.

Indikator keamanan disusun dengan mendasari konsep demokrasi yang berarti keamanan dan didukung adanya rasa aman yang berkaitan dengan produktivitas. Makna produktivitas dikaitkan dengan kehidupan social society maupun political society. Mengapa demikian? Dalam masyarakat yang demokratis untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang diperlukan adanya produktivitas, yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas.

Proses aktivitas tersebut dapat dirasakan adanya keamanan dan rasa aman warga dari berbagai ancaman, hambatan dan gangguan, yang bisa menghambat, merusak bahkan mematikan produktivitas. Indikator Keamanan dilihat dari kondisi rasa aman yaitu aman secara fisik maupun psikis, baik secara pribadi maupun kelompok/ komunitas terbebas dari ancaman, hambatan, gangguan bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, transportasi/ lalu lintas. Indikator-indikator keamanan merupakan tujuan atau sasaran pencapaian suatu kondisi dalam politic society mupun social society yang dapat mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Indikator Keamanan dan rasa aman dalam masyarakat yang modern dan demokratis Keamanan merupakan situasi dan kondisi yang dibutuhkan dalam proses produktivitas agar masyarakat dapat mempertahankan hidup, tumbuh dan berkembang. Keamanan demi manusia/ untuk mengangkat harkat dan martabat manusia adalah keamanan mampu memberi rasa aman. Aman belum tentu merasa aman, sebaliknya tatkala ada rasa aman maka keamanan dapat dipastikan ada.

Aman karena keterpaksaan/ dipaksa harus membayar dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang dipaksakan oleh kelompok-kelompok tertentu rasa aman tidak ada, karena selalu dibayangi rasa was-was/ ketakutan/ di bawah tekanan/ ancaman. Pengaman yang dipegang/ dikuasai oleh preman dan oknum-oknum aparat yang berada di belakang preman sebenarnya mereka tidak mengamankan, melainkan mereka menjadi benalu dengan alasan keamanan/ mengamankan.

Dalam memperingati Hari Santri Nasional, Kapolsek Cibarusah AKP Sukarman dan jajaran mengadakan kunjungan dan memberi bantuan kepada Pondok Pesantren Al-Baqiyatussholihat di Jalan Raya Cikarang, Kampung Cibogo, Desa Sindang Mulya, Cibarusah, Bekasi, Kamis (22/10/2020). Bantuan diterima pimpinan ponpes KH Jamaludin Nawawi.

Apapun alasanya tatkala aman hanya menjadi bungkus pemerasan/penyuapan ini merupakan keamanan semu, karena akan kontra produktif, karena ujung-ujungnya yang hjarus rela menjadi korban adalah rakyatnya. Keamanan dan rasa aman semestinya menjadi satu kesatuan yang dapat dilihat, diukur, dirasakan adanya peningkatan produktivitas warga masyarakat. Selama masih ada palak memalak, permainan-permainan ilegal, preman dan premanisme rasa aman belum sepenuhnya tercapai. Keamanan dan rasa aman dalam masyarakat yang modern dan demokratis tidak boleh lagi menjadi dasar/ alasan siapapun untuk melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum (memeras/ menerima suap).

Keamanan dan rasa aman dapat ditandai adanya : 1. Good governance, aparatur yang profesional dan tidak memeras/ menerima suap; 2. Keamanan yang ditangani secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan; 3. Pelayan kepada publik yang prima; 4. Tingkat keamanan dan rasa aman warga yang cukup tinggi; 5. Penegakkan hukum yang tegas dan berwibawa (tidak KKN/ tidak tebang pilih); 6. Ada board yang merupakan wadah para pemangku kepentingan untuk bekerja sama mencari akar masalah dan menemukan solusi yang tepat dan dapat diterima oleh semua pihak. Indeks Keamanan dapat dilihat dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya:

a. Ideologi : 1) Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, 2) Terwujudnya Kebebasan beragama/ berkeyakinan, 3) Terlindunginya kelompok minoritas, 4) Ketahanan masyarakat dari radikalisme, 5) Kondisi terbebas dari terorisme, 6) Tokoh-tokoh yang berkaitan dengan primordial mampu membuat suasana sejuk dan mencegah terjadinya konflik, 7) Berkembangnya program-program deradikalisme dan 8) Terbebasnya dari ideologi-ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila.
b. Politik : 1) Kebijakan-kebijakan dari political society diterima dan mendapat dukungan dari civil society 2) Pemilu, Pilkada dapat terselenggara pada setiap tahapannya tanpa konflik fisik maupun pertumpahan darah, 3) Pejabat-pejabat politik mampu menjadi ikon dan mampu mencegah terjadinya konflik politik, 4) Masyarakat mempunyai ketahanan terhadap issue- issue politik, 5) Produk-produk politik dirasakan memihak dan bermanfaat bagi peningkatan masyarakat, 6) Terbebas dari berbagai kejahatan-kejahatan terorganisir yang mengganggu bidang perpolitikan (white collar crime).
c. Ekonomi : 1) Tersedianya BBM, gas dan sembako, 2) Kemampuan masyarakat membeli BBM, gas dan sembako, 3) Ketahanan masyarakat dari berbagai potensi-potensi konflik di bidang ekonomi, 4) Meningkatnya perdagangan dalam dan luar negeri (ekspor/ impor), 5) Pelaku-pelaku bisnis mempunyai etika dalam berbisnis (tidak melakukan hal-hal yang kontra produktif), 6) Pelaku-Pelaku bisnis mampu mencegah terjadinya konflik ekonomi, 7) Ketahanan ekonomi dari globalisasi, regionalisasi, 8) Ketahanan moneter dari inflasi, 9) Terbebas dari berbagai kejahatan-kejahatan terorganisir yang mengganggu bidang perekonomian.
d. Sosial Budaya : 1) Terbebas dari konflik antar warga, 2) Terbebas dari premanisme, 3) Kondisi masyarakat yang damai dan kondusif, 4) Terbebas dari issue-issue konflik sosial, 5) Terbebas dari berbagai kejahatan-kejahatan yang menjadi potensi konflik sosial, 6) Ada wadah-wadah kemitraan untuk mencari akar masalah dan menemukan solusi penanganan masalah-masalah konflik sosial, 7) Tertangani berbagai kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat, 8) Tertangani masalah-masalah lalu lintas (kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan), 9) Tingkat Kamseltibcar Lantas yang signifikan pendukung produktifitas masyarakat.
Indikator-indikator kemanan tersebut perlu penjabaran dan pengembangan sampai pada tingkat implementasinya dan ada penilaian sebagai kontrol pencapaian tujuan. Indikator pengaman ini dalam operasionalya dilaksanakan lintas fungsi, lintas stake holder yang secara bersama-sama di implementasikan untuk dapat menemukan akar masalah dan menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
Aspek Indikator Keamanan
Aspek dari Indikator Keamanan Dalam Negeri adalah : a. Good Governance, b. Keamanan berbasis integrated system, c. Public service, d. Keamanan Masyarakat, e. Board (badan /wadah independen untuk penyeimbang/ kontrol sosial).
Variabel :

a. Good governance
1. Produk hukum yang merupakan refleksi kesepakatan bersama untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial untuk melindungi, mengangkat harkat dan martabat manusia yang produktif.
2. Profesionalisme para aparatur penyelenggara negara dari legislatif, eksekutif dan yudikatif.
3. Modernitas (system online yang berbasis IT) sebagai bagian dari implemenyasi dalam birokrasi yang modern di era digital.
4. Kebijakan (Political will) yang berpihak kepada upaya-upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.
5. Sinergitas antara pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan pelayanan kepada publik yang berstandar pelayanan prima (cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses).
6. Etika dan integritas publik

b. Keamanan berbasis integrated system
1. Tersedianya back office. Dalam era digital para aparatur penyelenggara negara sudah saatnya membangun sistem back office, aplikasi dan network untuk dapat memberikan pelayanan prima (cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses). Dalam back office ada sistem situpak :1. Situasi (peta/ pemetaan), 2. Tugas-tugas pokok (job description dan job analysis), 3. Pelaksanaan tugas (sistem pengoperasionalan : rutin, khusus dan kontijensi), 4. Sistem administrasi (SDM, perencanaan, sarparas, anggaran), 5. Pelaporan, 6. Komando dan pengendalian. Model Back office adalah sebagai pusat K3i (kodal, koordinasi, komunikasi dan informasi):
1) Kodal (komando dan pengendalian) berisi sistem aplikasi untuk : a. Mengawasi, memantau; b. Struktur komando/perintah; c. Analisa pengoperasionalan sehingga akan cepat dan memudahkan di dalam memberikan response.
2) Koordinasi : berisi sistem aplikasi jejaring/ network baik dalam internal maupun eksternal sebagai soft power.
3) Komunikasi : berisi sistem aplikasi komunikasi secara langsung/melalui media baik dari internal ke eksternal maupun dari eksternal ke internal.
4) Informasi : berisi sistem aplikasi: a. filling and recording (sistem pencatatan dan pendataan), b. searching (cari dan temu), c. filtering (pengkategorian/ pengelompokan), d. ratting (peringkat), e. timming (waktu), f. Emergency (darurat), g. early warning (peringatan dini), h. Kontijensi (faktor alam, faktor kerusakan infrastuktur dan faktor manusia yang berdampak luas), i. rayonisasi.
2. Online sistem antar stake holder. Sistem-sistem online (terhubung) menjadi dunia baru di era digital yang penuh harapan, tantangan bahkan ancaman bagi hidup dan kehidupan manusia. Harapan di dunia terhubung akan banyak hal yang dalam kebutuhan kehidupan manusia menjadi lebih mudah, cepat seakan menembuas ruang dan waktu. Di semua ujung, penjuru dan belahan dunia dapat diketahui dalam waktu yang sama (on time). Sebagai contoh mesin dan aplikasi pencarian, penjawaban berbagai informasi semakin cepat, semakin mudah, semakin akurat. Apa saja ada dalam dunia maya dan bisa menjadi nyata. Segala yang virtual telah menjadi aktual. Harapan hidup menjadi lebih baik akan terhubung dalam komunikasi, informasi dan transformasi.
3. Pemetaan wilayah, masalah dan potensi. Memetakan wilayah, masalah dan potensi sedetail-detailnya perlu dilakukan sehingga dapat dianalisa sumber-sumber daya yang ada dan potensi-potensi konflik yang ada. Termasuk label-label, isu-isu, bahkan kebencian dari satu kelompok dengan kelompok lainya.
4. SOP. Standard Operational Procedure (SOP) bagi institusi yang bekerja secara profesional merupakan pilar untuk mampu bertahan, tumbuh, berkembang bahkan mengalahkan kompetitor-kompetitornya. Bagi birokrasi yang tanpa kompetitor dengan SOP dapat menunjukan kualitas kinerja dan standar mutu atas apa yang dikerjakan/ dibuatnya. SOP menjadi standar-standar yang dapat dijadikan dasar untuk menunjukan tingkat profesionalitas kerjanya.Standard Operational Procedure (SOP) setidaknya mencakup :
1) Job description dan job analysis yang berisi jabaran tugas dan analisa pekerjaan / beban tugas termasuk resiko tugas yang dibuat secara bertingkat-tingkat dan bervariasi disesuaikan dengan fungsi, bagian, bidang tugasnya.
2) Standardisasi keberhasilan tugas yang mengacu dari point 1 yang juga bertingkat-tingkat dan bervariasi. Isi keberhasilan tugas mencakup dengan : a. Kepemimpinan, b. Administrasi ( SDM, perencanaan dan program-program, sarpras/ teknologi dan IT (perorangan, kelompok/unit dan kesatuan), anggaran), c. Operasional (sesuai fungsi bidang tugasnya) yang bersifat rutin, khusus dan kontijensi, d. Capacity building (kreatifitas/inovasi). Point-point tersebut dibuat dalam standar angka/ tingkat keberhasilanya yang menjadi pedoman nilai dari point-point keberhasilanya.
3) Sistem penilaian kinerja berisi sistem penilaian berdasar angka-angka untuk pekerjaan-pekerjaan yang dianggap berhasil pada point 2 bisa menggunakan angka/ huruf. Penilaian kinerja ini sebagai raport penilaian atas hasil kerja para pekerja dan untuk menunjukan tingkat kualitas kinerjanya.
4) Sistem reward dan punishment yang juga dibuat sebagai dasar untuk mengapresiasi yang berprestasi dan menindak bagi yang menyimpang/ melanggar. Ini dibuat juga secara bertingkat-tingkat dan bervariasi.
5) Etika kerja yang berisi apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan (do dan don’t)
Standard Operational Procedure (SOP) tatkala bisa diterapkan dengan baik akan memperkuat institusi/ korporasi, namun tatkala diabaikan sebenarnya tinggal menunggu waktu ambruk / ditinggalkan.
5. Tim transformasi. Tim transformasi sebagai tim kendali mutu, tim backup yang menampung ide-ide dari bawah (bottom up) untuk dijadikan kebijakan maupun penjabaran kebijakan-kebijakan dari atas (top down). Tim ini sebagai dirigen untuk terwujudnya harmonisasi dalam dan di luar birokrasi. Dan melakukan monitoring dan evaluasi atas program-program yang diimplementasikan maupun menghasikan program-program baru.

c. Public service
1. Penyediaan publik infrastruktur transportasi. Transportasi yang dikelola secara profesional menjadi penting bagi masyarakat karena : 1. Untuk melayani pergerakan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari, 2. Membatasi penggunaan kendaraan pribadi, 3. Ekonomis, biaya murah, dan mudah dijangkau, 4. Menjadi penghubung antar daerah dengan daerah lain, 5. Menjadi ikon/ simbol kota, simbol kemajuan/ simbol pariwisata dan menjadi pilihan utama masyarakat, 6. Aman, nyaman, tepat waktu, 7. Mendukung tingkat produktivitas masyarakat.
2. Penegakkan hukum. Hukum sebagai sarana kontrol sosial untuk menjaga, melindungi, mengatur, mendidik masyarakat agar dalam tata kehidupan sosialnya dapat berjalan saling mendukung dan melengkapi dan mampu mendukung meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Tugas polisi mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial untuk meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Yang salah satunya adalah menegakkan hukum. Agar hukum menjadi hidup dan mampu berfungsi sebagaimana yang seharusnya.
Penegakkan hukum yang diakukan dengan mempertimbangkan dan melihat faktor perbuatanya (tindakanya), pertanggung jawabannya, dan pidananya dengan membuktikan apakah tersangka benar-benar bersalah dan layak dikenai hukuman atau sanksi pidana. Dalam implementasinya, polisi memiliki kewenangan diskresi di luar jalur hukum untuk kepentingan umum, kemanusiaan, keadilan, dan edukasi. Sebaliknya, dalam menangani perkara atau kasus yang kontraproduktif dan bisa merusak, menghambat, bahkan mematikan produktifitas bisa dilakukan penindakan dengan pengenaan pasal berlapis walaupun dalam satu peristiwa atau perkara pidana tidak boleh dijatuhi dengan hukuman yang sama. Pemenuhan rasa keadilan dalam penegakkan hukum memang harus dimiliki dan diyakini oleh para penegak hukum. Terutama para petugas polisi, mereka tidak hanya sekadar menerapkan pasal-pasalnya tetapi memberi efek pencegahan, perlindungan korban dan para pencari keadilan, membangun kepatuhan hukum serta wibawa sebagai sandaran bagi penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Modernitas. Modernitas dalam konteks ini adalah kemajuan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan dukungan teknologi, pekerjaan akan mampu dilakukan dengan cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses.
4. Saluran public complain ( kepekaan, kepedulian dan budaya malu). Merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberdayakan dan meningkatkan kepekaan dan kepedulian dengan melibatkan warga masyarakat dengan memotret dan mengupload foto-foto pelanggaran.
d. Keamanan Masyarakat
1. Tingkat kriminalitas.
2. Tingkat kesadaran dan ketaatan hukum.
3. Tingkat literasi.
4. Tingkat modernitas (kecepatan dan kedekatan pelayanan publik).
5. Tingkat harmonisasi sosial (human security).
e. Board (badan /wadah independen untuk penyeimbang/ kontrol sosial). Peran dan fungsi forum adalah untuk mengendalikan dan mencegah kejahatan dan menyelesaikan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat (khususnya yang berkaitan dengan keamanan). Dalam konteks ini, lebih ditekankan pada tindakan-tindakan pencegahan yang merupakan hasil pemikiran untuk mencari solusi-solusi dan langkah-langkah yang terbaik atau tepat untuk menciptakan dan menjaga rasa aman dan keamanan warga. Forum ini dapat dibuat pada tingkat : 1. Nasional, 2. Provinsi, 3. Kabupaten/ kota.
Indikator-indikator kemanan tersebut perlu penjabaran dan pengembangan sampai pada tingkat implementasinya dan ada penilaian sebagai kontrol pencapaian tujuan. Indikator pengaman ini dalam operasionalya dilaksanakan lintas fungsi, lintas stake holder yang secara bersama-sama mencari akar masalah dan menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
Polisi dan pemolisianya
Polisi bekerja melalui pemolisian. Pemolisian adalah segala usaha dan upaya untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial (Kamtibmas) pada tingkat managerial dan opereasional baik dengan atau tanpa upaya paksa. Pemolisian dapat menjadi suatu karakter bagi institusi kepolisian yang dapat dibangun menjadi model yang bervariasi antara satu tempat dengan yang lainya. Model pemolisian dapat dibangun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Manfaat bagi kemajuan bangsa dan negara, kesejahteraan masyarakat, kemajuan institusi Kepolisian.
b. Wilayah, masalah yang di hadapi, potensi-potensi yang bisa diberdayakan, corak masyarakat dan kebudayaanya, nilai-nilai kearifan lokal dan sebagainya.
c. Fungsi dan tugas pokok polisi baik sebagai institusi, sebagai fungsi maupun sebagai petugas kepolisian. Arah untuk menuju kepolisian sebagai institusi yang profesional (ahli), cerdas (kreatif dan inovatif), bermoral (berbasis pada kesadaran, tanggung jawab dan disiplin) dan modern (berbasis IT).
d. Model-model pembinaan baik untuk kepemimpinan, bidang Administrasi, bidang operasional maupun Capacity Buiding.
Dalam membangun pemolisian di era digital Perlu pemikiran-pemikiran secara konseptual dan bertindak pragmatis yang saling melengkapi dan menjadi suatu sistem. Tatkala kita membangun sistem yang perlu diperhatikan adalah masukan (input), proses (cara mencapainya) maupun keluaranya (output), yang memerlukan adanya standar-standar baku sebagai pedoman Operasionalnya (SOP : a) Job description dan Job analysis, b) Standardisasi keberhasian tugas, c) Sistem penilaian kinerja, d) Sistem Reward dan Punishment, dan e) Etika Kerja).
Model pemolisian dapat dibuat 3 kategori : 1. Berbasis wilayah, 2. Berbasis kepentingan dan 3. Berbasis dampak masalah. Ke tiga kategori tersebut memiliki pendekatan yang berbeda namun ada benang merahnya yang menunjukan adanya saling keterkaitan satu dengan lainya. Model pemolisian ini dapat digunakan sebagai acuan dasar/ pedoman dalam mengimplementasikanya, walaupun berbeda variasinya (berdasarkan corak masyarakat dan kebudayaanya) namun tetap memiliki prinsip-prinsip mendasar yang berlaku umum. ” Satu Prinsip Seribu Gaya”.
a. Pemolisian yang Berbasis Wilayah.
Model ini boleh dikatakan sebagai model struktural dari tingkat Mabes sampai dengan Polpos bahkan bisa jadi pada Babin kamtibmas. Semua tingkatannya di batasi wilayah hukum (bisa mengikuti pola pemerintahan/ ada pola-pola khusus seperti yang diterapkan di Polda Metro Jaya yang wilayahnya ada 3 Propinsi (DKI, Banten dan Jawa Barat). Ada Polres yang membawahi lebih satu wilayah Kota/ Kabupaten. Ada juga wilayah Polsek yang lebih dari 1 Kecamatan. Pada tingkat Polpos dan Babin kamtibmas ini yang perlu dibuat secara konsisten/ ada modelnya. Di dalam pemolisianya akan berkaitan dengan penanganan-penanganan masalah, kepentingan-kepentingan. Di sinilah ada saling keterkaitan antara model yang berbasis wilayah maupun yang berbasis kepentingan maupun yang berbasis wilayah. Pertanyaanya : ” bagaimana membangun sistem terpadu yang saling mengisi dan saling melengkapi serta saling menguatkan dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial (Kamtibmas)?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu dengan membangun back office (sebagai linking pin/ pusat K4Ei (komuniksi, komando dan pengendalian, koordinasi, kontrol dan montoring, evaluasi serta informasi)).

Back office ini merupakan ruang operasi untuk mengharmonikan (kalau analogikan adalah dirigen dalam sebuah orchestra) pekerjaan yang diselenggarakan antar wilayah, fungsi/ bagian, maupun dalam kondisi yang diskenariokan, atau kondisi-kondisi kontijensi baik dari faktor manusia, faktor alam maupun faktor kerusakan infrastruktur.

Back office ini merupakan sistem terpadu yang mampu membangun database, komunikasi, komando dan pengendalian, koordinasi, kontrol dan monitoring, evaluasi serta informasi. Yang mampu memberikan pelayanan prima dengan pemolisian yang profesional, cerdas, bermoral dan modern.

Untuk itu diperlukan keunggulan-keunggulan dalam mengimplementasikannya yaitu: a. Unggul SDM, b. Unggul data, c. Unggul Pemimpin dan Kepemimpinnya, d. Unggul Sarpras (berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, e. Unggul Jejaring, dan f. Unggul Anggaran.
b. Pemolisian yang Berbasis Kepentingan.
Model pemolisian yang berbasis kepentingan tidak dibatasi wilayah, namun dipersatukan oleh kepentingan-kepentingan bersama. Kepentingan-kepentingan tersebut bisa yang berkaitan: dengan pekerjaan/ profesi, hobby, kegiatan, kelompok-kelompok kemasyarakatan.

Model ini dimplementasikan secara variasi oleh fungsi-fungsi kepolisian yang ada pada pemolisian berbasis wilayah (Mabes sd Polsek) sesuai dengan kategori-kategori kepentinganya (internasional, regional, nasional, maupun tingkat lokal).

Melalui keunggulan-keunggulan tersebut di atas yang di harmonisasikan oleh petugas-petugas di back office maka walaupun pemolisiannya pada tingkal lokal sekalipun namun dampaknya dapat menjadi global karena ada sistem-sistem dasar dan pendukungnya yang saling terkait.
c. Pemolisian yang Berbasis Dampak Masalah.

Akar masalah ini bukan tugas polisi namun merupakan potensi konflik dan dampaknya dapat menjadi konflik yang dapat mengganggu, menghambat, merusak bahkan mematikan produktifitas. Yang tentu saja akan menjadi tugas kepolisian tatkala menjadi gangguan terhadap keteraturan sosial.

Pola pemolisiannya akan juga berkaitan dengan yang berbasis wilayah maupun yang berbasis kepentingan namun polanya berbeda karena penanganya dengan pola khusus atau yang tidak bersifat rutin, walaupun dapat memanfaatkan sistem-sistem back office.

Pola penanganan terhadap dampak masalah ini ditangani dengan membentuk satuan-satuan tugas (Satgas) yang juga bervariasi karena juga akan berbeda dampak masalah dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, keselamatan dan sebagainya.

Pemolisian yang berbasis dampak masalah merupakan pemolisian untuk menangani berbagai dampak yang sebenarnya bukan bagian dari urusan kepolisian. Namun ketika menjadi masalah dampaknya akan mengganggu, mengancam, merusak bahkan bisa mematikan produktifitas. Di sinilah core dari model pemolisian yang berbasis dampak masalah yang penangananya diperlukan keterpaduan/ integrasi dari pemangku kepentingan ataupun antar satuan fungsi.

Dengan membangun model pemolisian yang berbasis dampak masalah akan dapat menjadi wadah untuk mensinergikan, mengharmonikan dalam menangani berbagai masalah (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan bahkan pertahanan) sehingga menemukan solusi-solusi tepat yang dapat diterima semua pihak dan dapat digunakan untuk pra, saat maupun pasca. Keterpaduan inilah yang menjadi kecepatan, ketepatan bahkan kekuatan sosial dan akan juga menjadi ketahanan nasional dalam menghadapi berbagai dampak masalah bahkan dampak globalisasi.

Keamanan dan rasa aman menjadi dasar untuk peningkatan kualitas keselamatan. Penyelesaian masalah keamanan dan rasa aman bukan untuk/ dengan kekuasaan, penguasaan namun diawali dengan menemukan dan memahami akar masalah yang dapat terekam dalam indeks keamanan yang dapat menjadi early warning system.

Dari potret situasi keamanan terekam dalamindeks keamanan tersebut dapat dicari akar masalah dan ditemukan solusi-solusi secara tepat dan dapat di implementasikan. Dinamika perubahan yang bergulir dengan cepat muncul berbagai isue yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan keteraturan sosial yang akan berdampak pada semakin kompleksnya tugas-tugas kepolisian.

Di era digital dituntut adanya berbagai pelayanan yang serba : cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses. Di era kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat berdampak terjadinya globalisasi.

Selain segi positif globalisasi juga membawa permasalahan sosial yang berkaitan dengan gangguan keamanan yang terjadi dalam masyarakat akan semakin kompleks dan semakin canggih karena semakin sistematis terorganisir secara profesional dan memanfaatkan teknologi dan peralatan-peralatan modern yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli/ profesional.

Tentu saja akan semakin sulit untuk dicegah, dilacak dan dibuktikan. Selain itu tuntutan dan harapan masyarakat terhadap kinerja polisi dalam menyelenggarakan pemolisiannya dapat memberikan adanya pelayanan prima.

Pelayanan prima kepolisian dalam konteks ini dapat dikaitkan dengan pembangunan sistem-sistem yang diawali dengan sistem filling and recording, analisa data yang dapat menghasilkan indeks, pemetaan masalah melalui solusi-solusi tepat yang didukung dengan sistem-sistem online yang dapat dimasukkan sebagai pemolisian secara elektronik (e-Policing )

Pengamanan melalui program Harmoni. Harmoni Merupakan program dengan sistem-sistem modern sebagai implementasi e-policing (pemolisian di era digital) dalam mewujudkan dan memelhara keteraturan sosial (kamtibmas). Spirit harmoni adalah komunikasi, informasi, melayani, melindungi, memberi solusi Kamtibmas yang humanis dan modern. Standar pelayanan harmoni adalah kecepatan, kedekatan dan menjadi ikon persahabatan.
Pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan dalam Harmoni adalah pelayanan informasi, pelayanan administrasi, pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum dan pelayanan kemanusiaan.
a. Pelayanan administrasi adalah berkaitan dengan pemberian surat keterangan kepolisian sebagai jaminan legitimasi atas keabsahan dan kebenaran atas apa yang disampaikan/ dijelaskan dalam surat tersebut.
b. Pelayanan keamanan adalah Pelayanan yang berkaitan dengan tindakan kepolisian baik dengan/ tanpa upaya paksa baik secara langsung/ melalui media untuk mewujudkan dan memelihara keamanan dan rasa aman masyarakat.
c. Pelayanan keselamatan adalah pelayanan yang berkaitan dengan tindakan kepolisian baik dengan/ tanpa upaya paksa baik secara langsung/ melalui media untuk mewujudkan dan memelihara keselamatan, meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.
d. Pelayanan hukum adalah tindakan kepolisian baik dengan/ tanpa upaya paksa baik secara langsung/ melalui media untuk membangun peradaban. Dalam menegakkan hukum polisi juga sebagai penegak keadilan, aturan dan sistem-sistem yang dibuat untuk mengawasi bukan untuk menakut nakuti.
e. Pelayanan kemanusiaan adalah tindakan-tindakan kepolisian yang dapat dikategorikan sebagai upaya-upaya mengangkat harkat dan martabat manusia/ dapat dikategorikan sebagai pejuang kemanusiaan.
f. Pelayanan informasi adalah pelayanan kepolisian untuk memberikan pencerahan, memotivasi, memberitahu hal baru dan mendorong orang lain berbuat baik.
Pelayanan kepolisian wajib dilakukan dengan prima sehingga secara signifikan dirasakan oleh masyarakat sebagai pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses.
Tahapan dalam membangun Harmoni yaitu :
a. Membangun Back Office sebagai Operation Room. Back office adalah sebagai pusat data, komunikasi, koordinasi, pengendalian, pengawasan dan informasi
b. Aplication, sebagai sistem-sistem Informasi, komunikasi, koordinasi dan kodal. Aplikasi sebagai bentuk model program-program layanan yang bisa di install dalam berbagai model dan sistem baik untuk pendataan, pencarian, pemberian informasi, kecepatan merespon dan sebagainya.
c. Network sebagai pendukung. Jejaring secara elektronik dan scr manual harus terus dibangun sebagai fondasi dasar atas kekuatan dari sistem-sistem pelayanan tersebut.

200 Personel Brimob Polda Maluku berangkat ke Jakarta untuk membantu pengamanan aksi demo penolakan UU Cipta Kerja

Tahapan-tahapan dalam membangun Harmoni yaitu :

a. Tahap I Pemetaan
1) Memetakan wilayah 1 sampai dengan tingkat RT
2) Memetakan masalah-masalah yang dapat memicu terjadinya konflik dan dibuat kategori-kategori aman, sedang/ waspada, bahaya/ rawan
3) Memetakan potensi-potensi yang ada dari sumber daya alam, sumber daya manusia, aktivitas-aktivitas, jaringan-jaringan dan sebagainya.

b. Tahap II
1) Pelayanan informasi: Info apa saja yang berkaitan dengan kamtibmas
2) Pelayanan administrasi : Apa saja yang bisa di onlinekan dengan sistem pelayanan administrasi kepolisian/ pelayanan-pelayanan administrasi dan pemangku kepentingan lainnya.
3) Pelayanan keamanan : pola-pola aplikasi pengamanan wilayah dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten, Provinsi yaitu :
– membuat sistem pengamanan untuk pra, saat dan pasca kejadian
– pola-pola pengamanan saat terjadi situasi kontijensi
– pola-pola pengamanan saat-saat khusus (kegiatan kemasyarakatan, kegiatan Protokoler, kegiatan politik dsb)
4) Pelayanan keselamatan : Membuat aplikasi yang berkaitan dengan pola-pola keselamatan dalam berlalu lintas baik keselamatan jalan, keselamatan kendaraan bermotor, keselamatan manusia, Penanganan kecelakaan dan sebagainya.
5) Pelayanan hukum:
– aplikasi-aplikasi informasi tentang hukum/ peraturan-peraturan dan
– konsultasi huku/ edukasi tentang hukun dan kepatuhan hukum
6) Pelayanan kemanusiaan: Menjembatani, pertolongan (quick respon time)

c. Tahap III
Membuat sistem-sistem aplikasi yang terpadu antara pola pemolisian yang berbasis wilayah, yang berbasis kepentingan dan berbasis dampak masalah.

d. Tahap IV
Menerapkan Asta Siap di era digital mampu sbg cyber cops :
1). Siap pilun ( grand strategy, model2 atau panduan2 dg standar2 dan aturan2nya)
2). Siap pusat K3i ( komunikasi, koordinasi komando pengendalian dan informasi) sbg back office atau sbg operation room dg berbagai sistem untuk call centre, quick response, back up system dan sistem transformasi, big data system, one gate service system, sistem analysis data dan menghasilkan algoritma melalui info grafis, info statistik dan info2 virtual yg real time on time dan anybtime. Semua itu di dukung dg aplikasi yg berbasis artificial intellegence dan jejaring yg berbasis internet of things.
3). Siap model2 simulasi dan implentasi di lapangan scr virtual maupun aktual
4). Siap cipkon dg sistem2 pemetaan wilayah, potensi dan masalah serta jejaring key informan sd lini terdepan.
5). Siap mita yg mampubdiberdayakan sbg soft power.
6). Siap sdm yg menawaki
7). Siap sarpas untuk perorangan, unit atau kelompok dan jg kesatuan
8). Siap anggaran scr budgeter maupun non bugeter

SECURITY TRAINING CENTRE (STC)

Security Training Centre (STC) berkaitan dengan polisi pengemban dan pembina private dan industrial security). Pengamanan yang dilakukan oleh polisi tidak sebatas reaktif tetapi proaktif, serta problem solving yang lebih mengutamakan pencegahan dan kemitraan yang dibangun dengan sistem terpadu dan berkesinambungan. Tentu dilakukan secara profesional, modern, dan juga memberdayakan potensi yang ada untuk memberikan jaminan keamanan dan rasa aman warga, agar aktivitas untuk menghasilkan produksi yang menyejahterakan mereka senantiasa tumbuh dan berkembang. Pola pengamanan atau sekuriti mencakup :
1. Public security
2. Industrial security
3. Ecological security
4. Cyber security
5. Privare security

Model sekuriti di atas saatnya dikembangkan secara profesional agar mampu menjadi pendukung atas upaya mewujudkan dan memelihara keamanan rasa aman dan pengamanannya. Pola pengamanan memerlukan adanya soft power dan hard power yg dikelola oleh Polri yg tdk lagi cara parsial dan menjadi ladang bisnis semata produk adanya aman dan rasa aman dpt dirasakan.

Pola pengamanan yg profesional mampu meminimalisir premanisme dan berbagai hal yg dpt memicu konflik. Selain itu juga dpt membantu pd situasi emergency maupun kontijensi. Posisi sistem pengamanan swakarsa senantiasa dikembangkan tingkat profesionalismenya sbg wujud tg jawab mendukung upaya upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dkm negara yang modern dan demokratis.

Satpam sebagai tenaga pengamanan swakarsa dibangun secara profesional rasional dan mampu mengatasi pengamanan:
1. Pengamanan fisik
2. Pengamanan orang
3. Pengamanan kegiatan
4. Pengamanan lingkungan
5. Pengamanan siber
6. Pengaman saat emerjensi
7. Pengamanan saat kontijensi dll
Satpam merupakan anti premanisme yg kontra produktif. Sistem manajemen sekuriti yang profesional dapat dikembangkan melalui pembangunan security training centre ( STC).

STC merupakan upaya untuk membantu pemerintah memperbaiki pola-pola pengamanan dengan sistem manajemen sekuriti yang tertata secara profesional dan modern akan dapat menjadi bagian dari sistem-sistem yang rasional dan terintegrasi, serta mampu menjadi soft power maupun hard power dalam membangun sistem keamanan dan keteraturan sosial dalam masyarakat. Security training centre akan menjadi standar kompetensi bagi:
1. Penyelenggara pendidikan private, industrial, public, ecological dan cyber securirty.
2. Instruktur-instruktur pada sekolah/pendidikan security.
3. Standar kompetensi bagi petugas-petugas sekuriti/penyadia jasa sekuriti.
4. Standar teknologi sekuriti.
5. Pola-pola peningkatan kompetensi petugas sekuriti.
6. Pengamanan sekuriti yang spesifik, yang memerlukan keahlian khusus baik dalam kondisi aman, maupun darurat.
7. Membangun asosiasi sekuriti secara berjenjang/bertingkat dari level kota/kabupaten, propinsi hingga pusat.

Di dalam pengelolaan STC Permasalahan kontijensi dapat diklasifikasikan mendukung program2 kepolisian sbb :
a. Aman nusa satu untuk menangani masalah bencana. Definisi bencana :
1) Faktor alam
2) Faktor non alam : gagal teknologi/ modernisasi, epidemi/wabah penyakit)
b. Aman nusa dua untuk menangani konflik sosial.
c. Aman nusa tiga untuk menangani teror bom.

Dalam penanganan bencana dapat menerapkan standar sistem manajemen keadaan darurat (ssmkd)/skpl (sistem komando pengendalian lapangan), yang merupakan sistem standar penanggulangan keadaan darurat yang dapat diprediksi/ direncanakan maupun bencana yang disebabkan karena faktor manusia, faktor alam dan faktor non alam (kerusakan infrastruktur).

Sistem standar penanggulangan keadaan darurat yang dapat diprediksi/ direncanakan maupun bencana yang disebabkan karena faktor manusia, faktor alam dan faktor non alam (kerusakan infrastruktur). Dalam menangani keadaan darurat perlu sistem pengorganisasian yang simple dan bisa segera dioperasionalkan dengan komando terpadu bukan komado tunggal.

Yang dilihat dari tingkat kompleksitasnya: (kejadian, korban, maupun wilayahnya). Selain membangun kpl (komando pengendali lapangan) dapat juga dibangun pusat krisis instansi. Kalau bencana itu kompleks dan perlu proses yang cukup lama dalam penangananya.(chryshnanda DL)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *