oleh

Uang Korupsi Edhy Prabowo Diduga buat Beli Barang Mewah di Amerika

POSKOTA.CO – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo diduga menggunakan uang suap hingga Rp3,4 miliar untuk berbelanja barang-barang mewah di Honolulu, Amerika Serikat. Barang dibeli di antaranya, jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV, baju Old Navy.

Tas mewah yang harganya selangit diduga untuk sang istri, sedang jam Rolex buat dipakai Edhy sendiri.

“Belanja barang barang mewah dilakukan pada 21 sampai dengan 23 November 2020 di Amerika Serikat, jumlahnya sekitar Rp750 juta,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Gedung KPK Jakarta, Kamis (26/11/2020).

Menurutnya, pada 5 November 2020, diduga terdapat transfer dari rekening ABT ke rekening di salah satu bank atas nama AF sebesar Rp3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan Edhy Prabowo, IRW, SAF dan APM. Uang itu diduga untuk belanja barang mewah oleh Edhy dan IRW di Honolulu AS.

Selain itu, pada Mei 2020, Edhy juga diduga telah menerima uang sebesar 100 ribu dolar dari Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito melalui SAF dan AM.

Selain itu SAF dan APM pada sekitar bulan Agustus 2020 menerima uang dengan total sebesar Rp436 juta dari AF. Dalam kasus dugaan korupsi ekspor benur lobster yang mengantar Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ke dalam penjara, KPK telah menetapkan tujuh orang tersangka masing masing.

  1. EP (Edhy Prabowo), menteri Kelautan dan Perikanan.
  2. SAF sebagai staf khusus menteri KKP.
  3. APM sebagai staf khusus menteri juga selaku ketua pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence).
  4. SWD pengurus PT Aero Citra Kargo.
  5. AF staf istri menteri KKP.
  6. AM sekretaris pribadi Menteri KKP
  7. SJT selaku direktur PT Dua Putra Perkasa.

Enam orang tersangka penerima suap dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (omi)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *