oleh

Sebuah Rumah di Cipete Jaksel Digeledah Bareskrim Polri Terkait Dugaan Makar terhadap Presiden Prabowo

JAKARTA – Sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan digeledah tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. Penggeledahan yang berlangsung, Selasa (17/11/2026) malam merupakan pengembangan kasus dugaan makar terkait penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Rumah tersebut diduga dijadikan markas penyadapan oleh tersangka EHS. Kasus makar ini telah menyeret sejumlah jenderal polisi termasuk mantan Kapolri Jenderal LSP yang kini harus mendekam dalam Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro kepada awak media di Jakarta, Rabu (18/11/2026) mengatakan, penggelehan ini tindak lanjut pengusutan kasus dugaan makar. “Untuk perkembangan tindak pidana terhadap dugaan makar,” ujar Brigjen Susatyo.

Meski begitu Susatyo belum dapat memaparkan lebih jauh terkait kegiatan penggeledahan tersebut. Kata Brigjen Susatyo, penjelasan secara lengkap akan disampaikan dalam konferensi pers.

Dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya, Bareskrim Polri telah menetapkan Jenderal LSP, EHS, ASN dan Irjen SU sebagai tetsangka. Tiga tersangka, yakni LSP, EHS dan ASN kini ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.  Sementara tersangka Irjen SU dikenakan tahanan rumah dengan pertimbangan kesehatan. Mabes Polri telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dipecat dari anggota Polri terhadap tersangka ASN dan EHS.

Aksi penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya diduga telah berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Selain itu, para tetsangka juga dijerat Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun, serta Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun. (Omi/jo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *