oleh

Transisi Energi Harus Perkuat Ekonomi Nasional, Rektor Prof Iwa Garniwa: Nilai Ekonomi Jangan Lari ke Luar Negeri

JAKARTA – Rektor Institut Teknologi PLN (ITPLN), Prof. Dr. Ir. Iwa Garniwa M.K., M.T. IPU., ASEAN Eng., APEC Eng., menegaskan transisi energi harus menjadi momentum memperkuat ekonomi nasional. Terlebih, potensi investasi dan dampak ekonomi dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 mencapai Rp3 ribu triliun.

Menurutnya, perputaran ekonomi dalam transisi energi itu jangan sampai mengalir keluar negeri akibat tingginya ketergantungan terhadap teknologi impor. “Kebutuhan investasi sektor ketenagalistrikan dalam satu dekade ke depan mencapai hampir Rp3.000 triliun. Kalau itu demi kemajuan negeri ini, demi masyarakat mendapatkan peluang kerja, dan lain sebagainya. Itu jadi sesuatu yang bagus,” ujar Prof Iwa di Jakarta, Rabu (22/7).

Dalam RUPTL 2025-2034 ini banyak sekali membangun pembangkit energi terbarukan, tapi kalau uang ini banyak keluar (impor), itu jadi persoalan bagi kita,” ujar Iwa. Menurutnya, setiap perputaran ekonomi dalam pembangunan transisi energi ini harus sebanyak mungkin dinikmati di dalam negeri.

Dia menegaskan, transisi energi tidak boleh dipahami sebatas mengganti pembangkit berbasis fosil menjadi energi baru terbarukan. Transformasi tersebut harus mampu membangun rantai industri dari hulu hingga hilir sehingga membuka lapangan kerja, meningkatkan kemampuan teknologi nasional, sekaligus memperkuat daya saing industri.

Ia mencontohkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya yang seharusnya menjadi peluang mengembangkan industri panel surya, komponen pendukung, hingga ekosistem manufaktur nasional. “Kalau seluruh teknologi kita beli dari luar, manfaat ekonominya ikut keluar. Justru program transisi energi harus menjadi kesempatan membesarkan industri nasional,” tegasnya.

Tujuan utama penyediaan energi adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi masyarakat semakin kuat, proses transisi menuju energi bersih juga akan lebih mudah diterima.

Iwa juga mengingatkan bahwa Indonesia tidak dapat disamakan dengan negara-negara maju dalam menentukan kecepatan transisi energi. Setiap negara memiliki kondisi ekonomi, tingkat kesejahteraan, serta struktur kebutuhan energi yang berbeda.

Menurutnya, hilirisasi kelapa sawit menjadi biodiesel tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga menciptakan investasi baru, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri. “Hilirisasi selalu menghasilkan nilai tambah lebih besar dibandingkan menjual bahan mentah. Di situlah manfaat ekonomi yang harus terus diperkuat,” tandas Iwa. (jo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *