JAKARTA – Beras merupakan bahan makanan pokok yang rentan terhadap fluktuasi harga. Perubahan cuaca, suhu politik, hingga pertumbuhan populasi, memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap harga beras di pasaran.
Padahal, beras menjadi jenis makanan pokok utama bagi penduduk Indonesia. Kebutuhan akan beras setiap tahunnya diperkirakan terus meningkat seiring pertumbuhan populasi Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut tahun 2025 total kebutuhan beras nasional mencapai sekitar 31 juta ton.
Karena itu, pemerintah berkepentingan untuk menjaga beras, baik dari segi harga maupun ketersediaannya. Mengingat kenaikan harga beras secara signifikan dapat memicu penurunan daya beli beli masyarakat, meningkatkan kesenjangan ekonomi dan berdampak langsung pada tingkat inflasi nasional.
Data BPS menunjukkan beras menjadi komponen terbesar penyumbang inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau selama kurun waktu 10 tahun hingga 20 tahun terakhir. Kondisi ini terjadi terutama pada periode kenaikan harga beras yang dipicu oleh perubahan cuaca, peningkatan kebutuhan beras pada momen tertentu, hingga tingginya harga beras impor.
Bagaimana besarnya pengaruh beras terhadap inflasi, bisa dilihat dari data bulan Juli 2025 lalu. Pada bulan tersebut, pasokan beras berkurang akibat penurunan volume panen di tingkat petani. Akibatnya, harga beras premium di penggilingan naik rata-rata 1,93 persen menjadi Rp13.524 per kg. Demikian juga beras medium, rata-rata harga di penggilingan naik 3,07 persen menjadi Rp13.264 per kg.
Berdasarkan data BPS, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan naik sebesar 2,71 persen secara bulanan (month-to-month). Kenaikan ini menjadi salah satu penyebab utama inflasi bulanan pada Juli 2025 dengan andil sebesar 0,06 persen (mtm).
Kondisi ini berlanjut pada Agustus 2025, di mana beras masih menjadi penyumbang inflasi pada kelompok yang sama, meskipun dengan andil yang lebih rendah dibandingkan Juli, yakni 0,03 persen. Sejalan dengan itu, inflasi beras (mtm) juga menurun dari 1,35 persen pada Juli menjadi 0,73 persen pada Agustus 2025.
BPS melaporkan kenaikan harga beras eceran yang sempat mencapai Rp15.081 per kilogram pada Januari 2026 menyebabkan beras tetap menjadi komoditas utama penyumbang inflasi, khususnya pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Pada awal 2026, andil inflasi beras secara month-to-month (mtm) tercatat sebesar 0,36% pada kelompok tersebut.
Kondisi tersebut juga terpantau pada Maret 2026, di mana peningkatan permintaan beras menjelang Idulfitri serta pergerakan komponen harga bergejolak (volatile foof) memicu kenaikan harga beras di pasaran. Pada periode tersebut, beras secara konsisten memberikan andil inflasi month-to-month (mtm) bersama sejumlah komoditas lain, seperti daging ayam ras dan minyak goreng.
Dominasi beras sebagai penyebab utama inflasi mulai menurun ketika hasil pendataan BPS, beras hanya menempati urutan ke-28 dari 40 komoditas pemicu inflasi secara keseluruhan pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau berdasarkan tingkat inflasi periode April 2026. Komoditas dengan tingkat inflasi tertinggi pada periode tersebut adalah kol putih/kubis sebesar 25,47 persen dan ikan dencis sebesar 17,09 persen.
Pada periode tersebut BPS mencatat kenaikan harga beras di tingkat eceran sebesar 0,58 persen, memberikan andil inflasi bulanan (month-to-month/mtm) sebesar 0,17 persen dan inflasi beras secara tahunan sebesar 4,36 persen. Tingkat inflasi beras secara bulanan tersebut dinilai masih cukup positif.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan meski masih menjadi komponen inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,17 persen, namun posisi beras tidak lagi menjadi penyumbang utama inflasi bulanan periode April 2026. “Lihat inflasi pangan (bulanan) April, itu kan deflasi. Dulu beras itu penyumbang inflasi utama. Sekarang tidak lagi, beras menempati urusan ke-28 dari 40 komoditas pangan, minuman dan tembakau berdasarkan inflasi April 2026. Ini kita jaga. Harga beras kita stabilkan terus,” kata Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian dalam keterangan persnya di Jakarta (6/5/2026).
Dalam pantauan harga oleh Bapanas, per 5 Mei 2026, rerata harga beras medium berada dalam rentang Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tercatat masih ada penurunan terhadap setahun yang lalu. Rinciannya, untuk Zona I (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi), rerata harga 5 Mei tercatat di Rp13.002 per kilogram (kg). Sedangkan setahun yang lalu pada periode yang sama, harga beras tercatat di Rp13.092 per kg.
Zona II (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan), rerata harga 5 Mei di Rp13.655 per kg. Angka ini menurun dibandingkan setahun lalu yang berada di Rp14.065 per kg. Sementara Zona III (Maluku, Papua), harga per 5 Mei berada di level Rp15.205 per kg. “Ini juga turun dibandingkan setahun lalu yang berada di Rp15.847 per kg,” terang Amran.
SPHP Kendalikan Harga Beras
Menurunnya dominasi beras sebagai penyebab utama inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, tidak terlepas dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan penegakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diluncurkan pemerintah pada Juli 2025. Peluncuran program SPHP oleh pemerintah dan Bulog ini menjadi bagian dari cara untuk menjaga stabilitas harga beras, menahan laju inflasi, dan menjamin ketersediaan beras yang terjangkau bagi masyarakat.
Program SPHP menyediakan beras kualitas baik, dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah senilai Rp12.500/kg untuk semua wilayah di Indonesia sesuai kebijakan satu harga oleh Presiden Prabowo. Program ini kata Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, bertujuan mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga pasar dan memastikan pasokan beras aman. Stabilisasi harga beras ini penting untuk menekan dominasi beras sebagai pemicu inflasi yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
“Program ini direalisasikan dalam bentuk beras SPHP yang harganya sudah ditentukan oleh pemerintah termasuk lini distribusinya,” terang Rizal dalam pernyataannya kepada pers.
Mekanismenya, ketika harga beras di pasaran mengalami potensi kenaikan, pemerintah mengerem laju kenaikan harganya melalui pendistribusian secara besar-besaran dan massif beras SPHP baik ke pasar tradisional, program bantuan pangan murah, penjualan langsung ke masyarakat maupun beras darurat bencana. Melalui sinergi apik antara Kementerian Pertanian, Bapanas, dan Bulog, pemerintah memastikan harga beras nasional tetap terkendali.
“Beras SPHP yang kita gelontorkan secara masif ke pasar, berhasil mengendalikan fluktuasi harga beras secara signifikan, Pun sumbangan beras terhadap laju inflasi semakin menurun menurut data BPS dan Bapanas,” kata Rizal.
Total volume beras SPHP yang berhasil didistribusikan ke masyarakat melalui berbagai program mencapai 1,5 juta ton untuk kurun pertengahan 2025 hingga awal 2026. Pendistribusian secara masif ini berhasil menurunkan harga beras di hampir 150 daerah melalui intervensi pasar dan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Artinya bahwa beras SPHP terbukti efektif mengendalikan inflasi dengan menahan laju kenaikan harga dan menjaga daya beli masyarakat.
Beras SPHP itu sendiri merupakan beras yang diolah dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tersimpan di gudang-gudang Bulog. Meskipun menggunakan CBP, beras SPHP ini lanjut Rizal memiliki kualitas yang terjamin, bersih, sehat, aman dan teruji laboratorium. Karena beras ini diolah dengan menerapkan teknologi berstandar tinggi sejak ada di sentra penggilingan padi (SPP) hingga proses pembersihan, sortasi, pemolesan hingga pengemasan.
“Bulog menerapkan teknologi pengolahan menggunakan pendekatan terintegrasi dari hulu ke hilir, untuk meningkatkan kualitas beras stok Bulog, termasuk beras SPHP, agar lebih bersih, berkualitas baik, dan bermutu. Teknologi ini membersihkan dan memproses ulang beras, dan memastikan patahan minimal dengan tingkat pecahan (broken) sekitar 25 persen dan kadar air 14 persen,” lanjut Rizal.
Ia mengakui selama ini beras Bulog diidentikkan dengan bau apek, kotor, berkutu dan berwarna kusam. Citra negatif ini membuat penerimaan beras Bulog oleh pasaran menjadi tidak optimal. “Sekarang citra negatif itu sudah nggak ada lagi. Makanya beras SPHP diterima di pasar,” katanya.
Tidak hanya dari segi pemrosesan produk, Bulog juga mengawal kualitas dan keamanan beras SPHP dalam hal penyimpanan. “Bulog juga melakukan pemeliharaan rutin terhadap stok beras di gudang dengan pengecekan kualitas secara harian dan berkala,” tegas Rizal.
Bahkan dalam persoalan distribusi, Bulog menjaga mutu SPHP melalui distribusi berbasis digital berupa Klik SPHP dan beberapa kanal penjualan seperti pasar tradisional, ritel modern dan outlet Bulog yang memudahkan monitoring di lapangan. Aplikasi dan kanal penjualan ini dapat meningkatkan pelacakan, memitigasi praktik tidak wajar, dan menjamin akurasi distribusi.
Tahun 2026 ini, Bulog berkomitmen untuk memperluas akses masyarakat terhadap beras SPHP dan beras lain produk dari Bulog. Selain melanjutkan pola distribusi yang sudah ada, Bulog juga mendistribusikan secara massif melalui berbagai chanel pemasaran mulai dari pasar tradisional, ritel modern, e-commerce hingga outlet Bulog. Demikian juga dalam hal kemasan, terdapat pilihan kemasan 5 kg, 2 kg dan curah. Targetnya, tahun 2026 beras SPHP mampu menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Target penyaluran Beras SPHP tahun 2026 ditetapkan sebesar 828 ribu ton. Program ini difokuskan untuk menjaga stabilitas harga di daerah non-sentra produksi dengan dukungan subsidi Rp4,97 triliun,” jelas Rizal.
Adapun realisasi penjualan beras program SPHP sejak awal Januari sampai 5 Mei 2026 telah mencapai total 409,5 ribu ton. Ini terdiri dari realisasi Januari-Februari dengan 221 ribu ton yang merupakan perpanjangan program SPHP beras tahun 2025. Sementara Maret sampai 5 Mei totalnya 188,5 ribu ton yang merupakan SPHP beras tahun 2026.
Rizal memastikan bahwa program SPHP ini akan terus diperluas oleh pemerintah melalui Bulog, guna menstabilkan harga beras di pasaran sekaligus menekan tingkat inflasi nasional. Total cadangan beras pemerintah yang disiapkan untuk mendukung program SPHP ini hingga awal Mei 2026 tercatat 5,2 juta ton dengan realisasi pengadaan setara beras produksi dalam negeri pada angka 2,61 juta ton.
Dengan tercapainya stabilitas harga beras, maka diharapkan ke depan beras tidak lagi memberikan tekanan yang signifikan terhadap inflasi nasional. Inilah peran strategis Bulog dalam mendukung upaya pemerintah mengendalikan inflasi sekaligus mencapai swasembada pangan berkelanjutan. (faisal)
Komentar