oleh

Sengketa dengan Pertamina, Warga Kirim Surat ke Ahok

-Daerah-79 views

POSKOTA.CO – Kasus sengketa tanah antara pihak Pertamina dan warga, kuasa hukum Van Nasibuan – Hj. Zahrah berkirim surat kepada Basuki Tjahaya Purnama alias ahok memohon agar kiranya dapat memfasilitasi untuk dapat mempertemukan antara kami dengan Direksi PT. Pertamina Gas. Berikut isi suratnya:

Kepada Yang Terhormat,
Bapak BASUKI TJAHAJA PURNAMA
Komisaris Utama PT. PERTAMINA
Di Tempat

Dengan hormat.

Menindak lanjuti surat kami kepada Bapak Menteri ESDM tertanggal 21 September 2020 yang tembusannya juga kami sampaikan kepada Bapak, perkenankan kami UPA LABUHARI, SH. MH. Advokat pada LAW FIRM LABUHARI-LATU yang beralamat di Jl. Villa Permata Gading Blok A5 nomor 48 Kelapa Gading Jakarta Utara, telepon 081291845424 selaku kuasa hukum dari pasangan suami isteri VAN NASIBUAN – Hj. ZAHRAH berkirim surat kepada Bapak untuk memohon agar kiranya Bapak dapat memfasilitasi untuk dapat mempertemukan antara kami dengan Direksi PT. Pertamina Gas agar dapat duduk bersama satu meja untuk menyelesaikan sengketa tanah antara klien kami dengan PT. Pertamina Gas yang sudah berlangsung selama 16 tahun lebih lamanya yang sampai hari ini belum ada tanda-tanda akan terselesaikan.

Klien kami tetap bertahan bahwa tanahnya seluas 20.000 meter persegi atau seluas 2 hektar yang terletak di Dusun Sungai Api-Api Desa Suka Rachmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur adalah tanah hak milik sesuai Surat Hibah Grant Sultan dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martapura dan juga akte jual beli nomor 388/AP-PPAT/KEC. TPDN/III/ 2015 yang dibuat dihadapan seorang notaris pembuat akte tanah yang juga adalah Camat Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur.

Perlu kami informasikan kepada Bapak bahwa berdasarkan surat-surat di bawah ini:
1. Bahwa surat Pertamina Unit IV Nomor 02/WAPU-1a/75 tanggal 5 Pebruari 1975 yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Kutai di Tenggarong yang isinya adalah merupakan permohonan tanah kepada Bupati dengan ukuran lebar 100 meter dan panjang sekitar 43 KM lebih, dimana pada alinea terakhir surat tersebut disebutkan bahwa pihak Pertamina akan membayar ganti rugi terhadap tanah masyarakat yang dilalui jalur pipa gas.

2. Surat jawaban dari Bupati Kepala Daerah Kutai di Tenggarong Nomor Agr.55/PH-3.1/75 tanggal 26 Pebruari 1975 pada alinea terakhir juga disebutkan bahwa pihak Pertamina harus membayar ganti rugi terhadap tanah masyarakat yang dilalui jalur pipa gas sesuai peraturan yang berlaku.

3. Salinan Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor DA. 001 tahun 1974 tanggal 24 September 1974 halaman kedua pada point MEMUTUSKAN/Menetapkan bahwa pada angka romawi II disebutkan “Untuk dapat menguasai bidang tanah dimaksud dengan sesuatu hak kepada yang bersankutan KAMI PERSILAHKAN UNTUK MELAKUKAN PEMBEBASAN HAK MENURUT KETENTUAN YANG BERLAKU DAN SELANJUTNYA MENGAJUKAN PERMOHANAN HAK GUNA BANGUNAN MENURUT PROSEDUR SESUAI KETENTUAN PERATURAN DALAM NEGERI No 5 TAHUN 1973.”

Dari ketiga surat tersebut diatas baik PT. Pertamina maupun PT. Pertamina Gas dengan jelas telah melanggar janjinya sendiri, melanggar arahan Bupati Kepala Daerah Kutai dan juga melanggar SK Gubernur Kaltim.

”Pelanggaran-pelanggaran inilah ASAL MUASAL MUNCULNYA SENGKETA TANAH antara masyarakat dan PT. Pertamina/ PT. Pertamina Gas TERJADI”

Namun yang sangat menjadi aneh bin ajaib adalah bahwa walaupun PT. Pertamina Gas yang hingga saat ini belum pernah menunjukan bukti kepemilikan atas tanah yang diklaim sebagai miliknya, namun Putusan Pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri Bontang, Pengadilan Tinggi Samarinda dan Mahkamah Agung SELALU MEMBERIKAN PUTUSAN MENANG kepada PT. Pertamina Gas.

Pertanyaanya, BAGAIMANA HAL INI BISA TERJADI DAN DIMANA LETAK KEADILAN?

Akhirnya klien kami mengajukan banding untuk Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dengan novum diantaranya berupa:

1. Surat keterangan dari Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim,
2. Surat dari Kepala Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim.
3. Surat dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim, dimana ketiga surat keterangan tersebut dikeluarkan pada bulan Maret 2020 lalu dengan menyebutkan bahwa SK. Gubernur Kaltim nomor DA-001 tahun 1974 yang digunakan oleh PT Pertamina Gas untuk memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Bontang adalah BUKAN PRODUK HUKM yang dikeluarkan oleh Biro Hukum Sedta Prov. Kaltim (terlampir).

Itulah sebabnya SK tersebut TIDAK ADA di filing system Biro Hukum Setda Prov. Kaltim, TIDAK ADA di Biro Pemerintahan Setda Prov. Kaltim dan juga TIDAK ADA di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim.

Untuk itu agar perusahaan milik negara ini tidak kami permalukan secara nasional baik melalui berbagai media sosial, TV dan lainnya dengan dasar bahwa SK atau Izin Prinsip Gubernur Kaltim nomor DA-001 tahun 1974 yang disebut tidak pernah dikeluarkan oleh Biro Hukum Setda Prov. Kaltim tapi digunakan sebagai dasar klaim di Pengadilan Negeri Bontang agar anak perusahaan negara ini dapat memperoleh tanah klien kami.

Dengan kerendahan hati kami kuasa hukum pemilik lahan sengketa memohon kepada Bapak Basuki Tjahaya Purnama selaku Komisaris PT. Pertamina untuk berkenan memfasilitasi kami agar bisa duduk bersama satu meja dengan Direksi PT Pertamina Gas untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan sengketa tanah ini dengan baik sehingga diperoleh hasil win-win solution.

Sebab jika persoalan ini berlangsung lama dan tidak segera diselesaikan, tidak tertutup kemungkinan akan muncul persoalan baru bahwa SK atau Izin Prinsip Gubernur Kaltim nomor DA-001 yang telah dipakai oleh PT Pertamina Gas untuk memenangkan perkara di Pengadilan Negeri Bontang menjadi perkara pidana baru, karena PT. Pertamina Gas kami duga telah membuat dan menggunakan SK. Gub. Palsu.

Demikian surat permohonan ini kami buat atas perhatian dan bantuan Bapak Basuki Tjahaya Purnama untuk dapat mendudukan kami dalam suatu meja pertemuan dengan direksi PT Pertamina Gas, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semuanya dalam menangani sengketa ini. Amien

Hormat kami,
Kuasa Hukum Van Nasibuan dan Hj. Zahrah.

UPA LABUHARI, SH. MH.

Tembusan

1. Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI.
2. Bapak Bapak Direksi PT Pertamina Gas.
3. Bapak Van Nasibuan dan Hj. Zahrah.
4. File

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *