JAKARTA – Toko online kosmetik yang mengimpor produk secara ilegal digerebek petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Jakarta bersama Kepolisian dan TNI. Toko online bernama Kimberlybeauty88 yang bertempat di wilayah Kelurahan Jelambar Baru, Jakarta Barat beroperasi di sejumlah aplikasi marketplace.
Pada penggerebekan itu petugas mengamankan sebanyak 152.744 pieces produk dari 158 item produk kosmetik tanpa izin edar (TIE). Keseluruhan produk tersebut diperkirakan nilainya mencapai Rp 2,2 miliar. Produk yang disita itu mayoritas berjenis rias wajah dan diduga mengandung bahan pewarna yang dilarang yaitu Merah K-3 dan Merah K-10. Saat ini terhadap produk yang disita tersebut telah diambil sampel untuk dilakukan pengujian di laboratorium.
“Seluruh barang bukti telah kami sita dan amankan untuk proses penyidikan lebih lanjut,” kata Kepala BBPOM RI, Taruna Ikrar di Jakarta, Senin (28/10). Penggerebekan meliputi gudang dan toko di Jalan Jelambar Utama serta Taman Duta Mas Blok A3/24, Kelurahan Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. “Dalam melakukan penindakan, kami didampingi personel Korwas PPNS Polda Metro Jaya dan Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia,” sambungnya.
Taruna menambahkan kedua gudang toko online tersebut merupakan ruko yang terdiri dari empat lantai. Selama ini, mereka memanfaatkan lantai satu sebagai tempat pengemasan dan lantai dua hingga lantai empat sebagai gudang penyimpanan serta ruang administrasi.
“Dari keterangan yang dihimpun, pemilik toko online tersebut telah melakukan usaha penjualan kosmetik pada platform Shopee dan Tokopedia selama kurang lebih satu tahun. Setiap harinya, omset dari penjualan melalui toko online sekitar 400 paket kiriman,” beber Taruna.
Produk yang dijual toko online itu berupa kosmetik hasil impor ilegal dengan merek Lameila dan SVMY. Produk itu berasal dari Tiongkok dengan proses impor melalui jasa forwarder. “Seluruh barang bukti telah kami amankan untuk proses penyidikan lebih lanjut,” tukasnya.
Ditegaskan Taruna, penggunaan produk kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan pewarna dilarang sangat berisiko bagi kesehatan, karena bersifat karsinogenik dan dapat menimbulkan gangguan fungsi hati serta kanker hati. Karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelaku pelanggaran terancam pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar.
Dia menambahkan, selama tahun ini pihaknya telah menindaklanjuti penindakan lima perkara bidang sediaan farmasi dan satu perkara bidang pangan. Dari lima perkara bidang farmasi, dua di antaranya adalah perkara kosmetik ilegal dengan nilai ekonomi barang bukti sebesar Rp 5,8 miliar. (jo)
Komentar