JAKARTA – Pihak Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa pelantikan 305 pejabat pada beberapa hari lalu tidak ada kaitannya dengan upaya memuluskan distribusi bantuan sosial (bansos) untuk mendukung paslon Cagub-Cawagub tertentu. Justru pelantikan massal tingkat eselon tiga dan empat tersebut untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
Hal itu ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta Suharini Eliawati menanggapi isu miring tersebut. “Pergantian 305 pejabat tingkat Administrator, Pengawas, dan Ketua Subkelompok tersebut sama sekali tidak ada keterkaitannya dengan rencana pembagian bansos untuk mendukung salah satu calon gubernur,” kata Eliawati kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (16/11).
Menurutnya perombakan jabatan besar-besaran yang dilakukan Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi sebagai kebutuhan alami di setiap lembaga. Mutasi jabatan lebih berorientasi pada proses regenerasi, pengembangan karir, tour of duty, sekaligus untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
“Dalam memberikan bansos, Pemprov DKI Jakarta selalu berkoordinasi dan mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat. Pemprov DKI memiliki program jaring pengaman sosial khusus melalui Dinas Sosial DKI Jakarta,” tuturnya.
Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2022 tentang Kriteria Bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar pada Pemprov DKI Jakarta, Dinas Sosial DKI Jakarta melaksanakan tiga program bansos, yakni: Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).
“Untuk distribusi triwulan ke-4 bahwa ketiga bansos tersebut akan dicairkan pada minggu kedua bulan Desember 2024 untuk pembayaran bulan Oktober, November, dan Desember pada tahun berjalan. Jadi, dilakukan pasca-Pilkada 2024 yang berlangsung pada tanggal 27 November,” bebernya. Hal ini lantaran perlu dilakukan verifikasi dan validasi kembali terhadap para penerima bansos triwulan 3 yang akan menerima bansos triwulan 4,” papar Suharini.
Suharini juga menyampaikan, selama ini, tidak ada bansos yang diberikan langsung oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI Jakarta. Program sinergi BUMD yang telah dilakukan berupa Sembako Murah, dengan melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pihak swasta. (jo)
Komentar