JAKARTA – Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pramono Anung telah melakukan rotasi dan pelantikan terhadap 59 pejabat eselon II. Para pejabat baru meliputi walikota, kepala dinas, kepala badan, dan kepala biro berikut para wakil resmi dilantik di gedung Balaikota pada Selasa (6/5).
Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto menjelaskan sebenarnya masih ada dua lagi pejabat yang mau dilantik tapi batal. “Mereka adalah Ika Agustin Ningrum yang mestinya jadi Kadis SDA dan Marulitua Sijabat mestinya jadi Kepala BPBD. Namun pelantikan mereka ditunda karena belum memenuhi persyaratan,” kata Sugiyanto di Jakarta, Jumat (9/5).
Pelantikan 59 pejabat tersebut dinilai Sugiyanto sebagai langkah strategis dari tata kelola pemerintahan yang semakin membaik di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno. “Hubungan antara Pemprov Jakarta dan Pemerintah Pusat terjalin harmonis, menciptakan iklim pemerintahan yang stabil dan produktif,” papar Sugiyanto.
Keharmonisan ini tidak hanya tampak dari aspek komunikasi antarpemerintahan, tetapi juga tercermin dalam keberhasilan pengisian jabatan-jabatan struktural penting yang sebelumnya kosong atau hanya dijabat oleh Plt dalam waktu yang cukup lama, bahkan mencapai dua tahun lebih. “Melalui SDM tersebut, Jakarta makin siap menuju Kota Global,” tegasnya.
Kebijakan pengisian jabatan tinggi pratama yang dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur ini menunjukkan komitmen Gubernur Pramono dalam menata kembali sistem birokrasi di Jakarta. “Dari total 59 pejabat yang dilantik, sebanyak 22 jabatan tinggi pratama yang sebelumnya kosong telah terisi. Ini merupakan kemajuan nyata yang tak lepas dari pengalaman dan kepiawaian Pramono Anung, seorang politisi senior dari PDI Perjuangan yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet selama dua periode,” tandas Sugiyanto.
Langkah ini memperlihatkan bahwa Gubernur Pramono tidak hanya mengandalkan kekuasaan formal, tetapi juga mengedepankan pendekatan koordinatif dan kolaboratif dengan pemerintah pusat. Pendekatan ini penting agar roda pemerintahan di ibu kota negara tetap berjalan optimal, terlebih di tengah kompleksitas tantangan yang dihadapi Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya nasional.
Keberhasilan ini juga menjadi bukti kemampuan manajerial Pramono Anung yang luar biasa dalam mengelola pemerintahan. Ia mampu mengintegrasikan berbagai potensi, mulai dari tim pendukung seperti staf khusus gubernur hingga aparatur sipil negara (ASN) di seluruh tingkatan birokrasi Pemprov Jakarta. “Pendekatan inklusif ini membuat kebijakan yang diambil terasa lebih matang, partisipatif, dan terukur,” pungkasnya. (jo)
Komentar