oleh

DPRD Depok Siap Panggil KPU Depok Dana Rp73 Miliar Besar Namun Kurangnya Sosialisasi

DEPOK – Jajaran DPRD Komisi A Kota Depok dalam waktu dekat akan memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok terkait banyak keluhan kurangnya sosialisasi ke masyarakat pelaksanaan Pilkada tahun 2024 walaupun memiliki anggaran hingga Rp 73 miliar.
“Insya Allah.. Secepatnya kami akan memanggil untuk mendengarkan secara langsung pihak KPU Depok terkait keluhan masyarakat akan sosialisasi yang dirasakan kurang dalam bentuk media rhang dan lainnya,” kata Babai Suhaimi, Komisi A DPRD Kita Depok, Sabtu (12/10).
Dengan dana mencapai Rp 73 miliar tentunya cukup besar bila diambil 10 persen atau Rp 7 miliar saja untuk sosialisasi tentunya juga cukup tapi kenapa masih dikeluhkan masyarakat terkait kurangnya sosialisasi di masyarakat.
Menurut dia, jika dana sekitar 10 persen dibuat untuk sosialisasi melalui spanduk atau media luar ruang berapa ratus ribu spanduk ini tentuhya ada kejanggalan dalam menggunakan anggaran dan akan kami pertanyakan.
“Kebetulan masalah Anggota Kelengkapan Dewan (AKD) dan Fraksi sudah terbentuk. Namun tetap akan kami rapatkan dulu ke anggota DPRD lainnya dan paling tidak pekan depan sudah bisa kami panggil KPU Depok,” tuturnya.
Sementara itu, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardika, sempat juga melontorkan keherannya terkait keluhan masyarakat Kota Depok untuk sosialisasi Pilkada tahun 2024. “Sosialisasi Pilkada tahun 2024 sangat penting agar masyarakat paham dan mengenal siapa calon wali kota maupun wakil wali kota untuk lima tahun mendatang di Depok,” ujarnya.
Jika masyarakat belum atau kirang memiliki informasi terkait siapa calon pemimpin daerah tentunya sangat disayangkan, imbuhnya yang menambahkan karena nantinya calon yang terpilih merupakan representasi dari kebutuhan khalayak umum, untuk kemajuan wilayahnya.
Terkait masalah anggaran Pilkada tahun 2024 oleh KPU Depok diharapkan pemerintah daerah juga aktif memantau penggunaan anggaran tersebut. Karena uang yang dipergunakan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), katanya. (anton)

teks foto:
Gedung DPRD Kota Depok di kawasan perkantoran Grand Depok City, Sukmajaya. (istimewa)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *