oleh

Boyamin MAKI Kawal Gugatan Lahan Cengkareng Era Gubernur Ahok

POSKOTA.CO – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman, terus mengawal sidang gugatan praperadilan penghentian penyidikan perkara pembelian lahan Cengkareng oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semasa dipimpin Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) senilai Rp 668 milyar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Materi permohonan dibacakan kuasa hukum kami, Kurniawan Adi Nugroho dari Lembaga Pengawas dan Pengawal Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI),” ujarnya, mendampingi kuasa hukumnya, kepada media usai mengikuti digelarnya sidang dengan Hakim Tunggal, Yusdhi SH.

Sidang bernomor perkara 128/Pid.Pra/2020/Pn.Jaksel tertanggal 13 Oktober 2020 itu sempat ditunda pada Selasa (3/11/2020)  dan Jumat (6/11/2020) karena ketidakhadiran Termohon II (Bareskrim Polri). Sementara dua sidang berikutnya Senin (30/11) & Selasa (1/12) lengkap dihadiri ke-4 termohon yaitu Polda Metro Jaya (Termohon I), Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Termohon III), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, Termohon IV).

Menurut Boyamin, ada 16 poin materi permohonan di antaranya Tidak Ditetapkannya Tersangka oleh Termohon II serta Tidak Segera Mengajukan Berkas Perkara untuk dilakukan Penuntutan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta oleh Termohon III, hingga permohonan praperadilan aquo diajukan ke PN Jaksel. Sementara KPK (Termohon IV) juga melakukan hal sama sebagai lembaga antirasuah setelah berlarut-larutnya atas perkara pokok pembelian lahan seluas 4,6 hektare senilai Rp 668 milyar di Cengkareng itu.

“Bahwa permohonan tidak sahnya penghentian penyidikan dalam permohonan aquo adalah permohonan pemeriksaan tidak sahnya penghentian penyidikan secara materiil atau diam-diam atau tidak adanya kemajuan perkembangan penanganan perkara berdasar parameter obyektif atau perkara ditelantarkan atau aparat penegak hukum tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip dasar Permohonan aquo adalah berdasar ketentuan Pasal 80 KUHAP,” tutur Boyamin.

ERA GUBENUR AHOK
Kasus tersebut telah bergulir sejak 2015 semasa Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berduet dengan Wakilnya Djarot Syaiful. Dugaan penyimpangan itu diketahui hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dimana lahan yang dibeli oleh Dinas Perumahan dan Gedung Perkantoran Provinsi DKI Jakarta bersumber dana APBD DKI tersebut diduga kuat telah terjadi tindak pidana korupsi. “Ternyata tanah yang dibelanjakan sudah milik Pemprov DKI, sudah jadi aset. Jadi, sama dengan membeli barangnya sendiri,” ujar Boyamin kepada media.

Klarifikasi BPK menilai ada dugaan pembelian menyimpang & berpotensi merugikan negara. “Potensi ada di laporan itu. Yang harus dibuktikan, apakah benar ada pengadaan tanah Cengkareng itu menyimpang, tidak sesuai dengan ketentuan dan menimbulkan kerugian negara. Nah, tim akan mencari siapa yang melakukan apa dan seberapa besar kerugian itu,” jelas Kabiro Humas BPK, Yudi Ramdan Budiman, kepada media waktu itu, Senin (27/6/2016).

Gubernur Basuki (Ahok) pun pernah menyoroti dengan menuding ada mafia dalam pembelian tanah Cengkareng itu  dan meminta BPK melakukan audit. “Ada penghilangan surat yang menyatakan itu sewa, bukan punya DKI. Aslinya, ternyata tanah itu punya DKI,” ucapnya kepada media waktu itu, Senin (27/6/2016).

Namun, majelis hakim PN Jakarta Barat memutus lahan Cengkareng bakal rumah susun itu milik Pemprov DKI yang mengalahkan Toeti Noezlar Sukarno selaku penggugat mengaku pemilik sertifikat dilanjut minta dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

“Pencatatannya biar tidak ganda, itu tetap dicatat aset DKPKP (Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan,  dan Pertanian sesuai hasil belanja tahun 1957 dan 1967. Jadi, dokumen yang kami pegang adalah yang dibeli oleh Dinas Pertanian,” ujar Sekretaris Daerah DKI, Saefullah, waktu itu, Jumat (22/2/2019). (dk)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *