oleh

Program Kartu Prakerja Tidak Melalui Prosedur, MAKI Minta KPK Selidiki Proyek Rp5,6 Triliun

POSKOTA.CO – Ada dugaan korupsi atau penyalah gunaan dalam program kartu prakerja. Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAKI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyelidikan atau setidaknya pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) atas dugaan tersebut.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, program kartu prakerja dananya lumayan besar sekitar Rp5,6 triliun. Saat ini telah ada pembayaran secara lunas program pelatihan peserta kartu prakerja gelombang I dan gelombang II.

Dengan demikian, jika ada dugaan korupsi, seperti mark-up, KPK dapat langsung bekerja melakukan penyelidikan atau Pulbaket. “Program tersebut menelan anggaran yang sangat besar. KPK setidaknya sudah bisa memulai pengumpulan bahan dan keterangan. Hal ini berbeda dengan permintaan kami sebelumnya yang sebatas permintaan pencegahan dikarenakan belum ada pembayaran pelatihan kartu prakerja,” kata Boyamin dalam keterangannya, Selasa (5/5/2020).

Boyamin sendiri kepada analis KPK mengaku telah memberikan keterangan disertai contoh kasus perkara dugaan penunjukan delapan mitra platform digital yang diduga tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam bentuk kerja sama.

Penunjukan delapan mitra kerja sama pelatihan kartu prakerja menurutnya tidak melalui beauty contest, tidak memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi dan teknis.

Karena sebelumnya tidak diumumkan syarat-syarat untuk menjadi mitra, sehingga penunjukan delapan mitra juga diduga melanggar ketentuan dalam bentuk persaingan usaha tidak sehat atau monopoli.

Dengan dana Rp200.000 hingga Rp1.000.000,  Boyamin menilai, pelatihan yang diberikan oleh delapan mitra Kartu Prakerja juga terbilang mahal jika didasarkan pada ongkos produksi materi, apalagi dibandingkan dengan gaji guru atau dosen dalam melakukan proses belajar mengajar di kelas tatap muka.

Mengenai dugaan mark up, Boyamin mengutip pendapat peneliti Indef Nailul Huda yang menyebut, delapan platform digital yang bekerja sama dengan pemerintah menyediakan pelatihan kartu prakerja berpotensi meraup untung sebesar Rp3,7 triliun.

Dengan pendapat tersebut, kata Boyamin, delapan mitra Kartu Prakerja mendapat untung sebesar 66 persen dari jumlah uang yang diterima mitra.

Padahal, BPK atau BPKP hanya memberikan batasan keuntungan 20 persen sehingga terdapat dugaan pemahalan harga sekitar 46 persen.

Indonesian Corruption Watch (ICW) pun mengatakan program Kartu Prakerja berpotensi korupsi. Itu melihat dasar penunjukan delapan platform yang menjadi mitra pemerintah dalam Program Kartu Prakerja.

Peneliti ICW Wanna Alamsyah dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual pada Senin lalu menyebutkan, delapan platform digital yang diberikan mandat oleh pemerintah tidak melalui mekanisme atau prosedur terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

Wanna menjelaskan, potensi korupsi di sektor perencanaan seperti itu sudah sering terjadi. Untuk itu, ICW mendesak pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Program Prakerja tersebut.

Di sisi lain, Wanna menambahkan, program Kartu Prakerja tidak efektif sebagai bantuan program bantuan sosial untuk menangani pandemi Corona atau Covid-19. Hal ini lantaran, pemberi kerja tidak memberi atensi kepada warga yang sedang mencari kerja.

“Prakerja ini rasanya sia-sia diberikan kepada warga, karena ketika mereka lulus, tidak ada wadah atau pemberi kerja karena kan situasinya sekarang sedang kerja di rumah. Dan ini juga menjadi kontra produktif ketika kita lihat dari Rp3,5 juta yang diberikan itu kan Rp1 jutanya masuk ke platform digital itu,” ujarnya. (rel/r)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *