oleh

Aktivis Nofel Akui Perlu Sinergi Total Pemerintah Lindungi Pekerja Migran

POSKOTA.CO – Gencarnya penggerebekan penampungan calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diapresiasi aktivis pekerja migran. Hanya saja disayangkan kinerja aparat BP2MI tidak menampakkan solusi bagi Pahlawan Devisa.

“Kami apresiasi kinerja BP2MI melakukan penggerebekan penampungan calon pekerja non-prosedural, tetapi hal itu menyebabkan hilangnya uang setoran calon TKI serta terus berulang pengiriman TKI non-prosedural yang berakhir pengusiran bahkan korban kekerasan,” ujar Salsa Nofelia, koordinator Departemen Advokasi Serikat Buruh Migran Indonesia, kepada media, Selasa (8/6/2021).

Diisyaratkannya, penggerebekan BP2MI bisa menjadi shock terapi bagi perusahaan nakal yang hanya mencari keuntungan calon pekerja migran. “Tetapi menjadi bumerang sewaktu calok TKI dipulangkan tanpa uang setoran kembali, sementara perusahaan & pelaku dikenai sanksi ringan. Untuk itulah ia menyarankan Pemerintah, baik Kementerian Tenaga Kerja hingga BP2MI dan Kementerian Luar Negeri, perlu bersinergi menelurkan kebijakan melindungi total TKI sebagai penghasil devisa. Mulai pembenahan di dalam negeri, luar negeri (KBRI), hingga diplomasi antara PMI & majikan PMI,” ujar Nofel melalui WhatsApp.

Kinerja BP2MI dimaksud tercatat di antaranya menggerebek sejumlah tempat penampungan calon pekerja migran non-prosedural seperti Pasir Jambu, Sukaraja, Bogor (15/3/2021); Apartemen di Jakarta Pusat & Barat (20/4/2021); dan Ruko di Cikupa Tangerang, Banten (25/2/2021), juga ikut pulangkan 3 TKI luka bakar & sakit dari Taiwan.

Sementara Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Malaysia menyebut program rekalibrasi pulang (RKP) oleh Malaysia ada 41.000 pekerja migran Indonesia sepanjang Januari-april 2021. “Terusirnya” para pejuang devisa, kata Khairuddin selaku anggota Divisi Majelis Pelayanan Sosial dan Kesejahteraan Umat PCIM, lantaran dokumen & non-prosedural.

 

TAMBAH ANGGARAN

Benny Rhamdani pun mengakui BP2MI mencatat kasus-kasus TKI di mancanegara, yang menjadi beban tupoksi sesuai UU nomor 18 tahun 2017. Ke-9 program prioritas di antaranya pemberantasan sindikat penempatan ilegal PMI, menjadikan PMI sebagai VVIP (Very Very Important Person), pembebasan biaya penempatan, dan penguatan skema penempatan PMI yang terampil dan profesional.

“Jujur kami harus mengemis ke CSR (company social Responsibilities) untuk dapat anggaran pemberdayaan. Jadi kami minta kepada DPR RI untuk bisa menyetujui adanya anggaran pemberdayaan itu,” aku Benny saat RDP Komisi IX, Rabu (2/6/2021).

BP2MI hanya Rp 322 milyar APBN 2020-2021, katanya, terkecil di antara BNN yang Rp 1,6 trilyun, BNPB Rp 700 milyar, dan BNPT yang 516 milyar.

Padahal data Lembaga Perlindungan Saksi & Korban, pada 2020 menerima 203 pengaduan Tindak Pidana Penjualan Orang, atau meningkat dari 176 pengaduan pada 2019. Kematian Ruri asal Indramayu (24/10/2020) bahkan menambah panjang kepiluan nasib TKI penghasil devisa dimana ada 105 TKI asal NTT meninggal sepanjang 2018 plus 18 TKI asal Sampang Madura meninggal, seperti dicatat Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Kupang, Siwa.

Sementara Kantor Berita AFP melaporkan sekitar 2,5 juta TKI bekerja di Malaysia, banyak yang merantau dengan cara ilegal di berbagai sektor, mulai dari pertanian hingga konstruksi. Sekitar 400.000 TKI perempuan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. (dk)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *