JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta secara bertahap telah menggelontorkan dana KJP Plus dan KJMU Tahap II Tahun 2024 untuk 533.622 siswa dan 15.648 mahasiswa. Dana bantuan pendidikan tersebut sudah bisa dicairkan lewat Bank DKI mulai tanggal 6 Desember 2024 ataupun untuk belanja perlengkapan pendidikan di toko-toko tertentu.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko mengatakan penyaluran bansos pendidikan berjalan lancar. “Para penerima manfaat bisa menggunakannya untuk keperluan yang berkaitan langsung dengan pendidikan, seperti biaya pendidikan, pembelian buku pelajaran atau alat tulis, biaya transportasi, dan bahan perlengkapan belajar,” ujar Sarjoko di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/12).
Sesuai regulasi, bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus-menerus, serta harus tepat sasaran dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi keluarga tidak mampu. “Pada Tahap II Tahun 2024 ini, tidak semua pemohon KJP Plus dan KJMU ditetapkan sebagai penerima. Terdapat peserta didik yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial,” ungkap Sarjoko.
Menurutnya ada beberapa pemohon yang tidak memenuhi kriteria antara lain: 1. Tidak termasuk dalam kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu. 2. Mengundurkan diri atas kemauan pribadi. 3. Memiliki kendaraan roda empat atau mobil. 4. Memiliki aset berupa tanah atau bangunan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas Rp 1 miliar. 5. Melanggar larangan sebagai penerima bantuan sosial KJP Plus.
Adapun untuk pemohon KJMU dari kalangan mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria antara lain: 1. Tidak termasuk dalam kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu. 2. Penerima lanjutan lebih dari 10 semester. 3. Memiliki kendaraan roda empat atau mobil. 4. Memiliki aset berupa tanah atau bangunan dengan NJOP di atas Rp 1 miliar. 5. Melanggar larangan sebagai penerima bantuan sosial KJMU. 6. Pendaftar baru lebih dari semester empat. 7. Menerima bantuan lain yang bersumber dari APBN/APBD. 8. Capaian IPK dua semester berturut-turut di bawah standar minimal. 9. Bukan warga DKI Jakarta.
Sarjoko menegaskan bahwa pemerintah tentunya menginginkan bansos di bidang pendidikan ini dapat meningkatkan mutu pendidikan para pelajar di Jakarta yang berasal dari keluarga kurang mampu. “Tujuannya supaya warga Jakarta mendapatkan pendidikan berkualitas untuk menuju Generasi Emas 2045. Jadi, warga yamg sudah tidak lagi tinggal di Jakarta tidak termasuk sasaran program ini,” katanya. (jo)
Komentar