POSKOTA.CO–Mabes Polri didesak Indonesia Police Watch (IPW) segera menangkap empat pejabat PT OSO Sekuritas Indonesia. Para petinggi perusahaan milik Raja Sapta Oktohari ini diduga melakukan penggelapan, penipuan dan pencucian uang nasabah sebesar Rp130 miliar.
Pendataan IPW, ketiga pejabat PT OSO Sekuritas Indonesia yang harus segera ditangkap adalah HAM, DI, dan RH. Dengan ditangkapnya ketiga orang itu, kasus investasi bodong yang diduga melibatkan perusahaan putra seorang tokoh politik
akan terang benderang.
“IPW berharap di tengah tengah road shownya ke para ulama dan petinggi militer, Kapolri Listyo Sigit Prabowo hendaknya tetap perlu konsentrasi menuntaskan kasus-kasus yang merugikan rakyat. Kasus investasi bodong dan pencucian uang yang merugikan masyarakat banyak, terutama kasus yang diduga dilakukan oleh orang orang PT OSO Sekuritas Indonesia harus segera ditindaklanjuti,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangan resminya, Rabu (3/2/2021).
Kasus investasi bodong dan pencucian uang itu sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya sejak 13 Juli 2020, dengan LP/4079/VII/Yan 2.5/2020/SPKT PMJ, namun hingga kini kasusnya mandeg. Padahal, pada 16 Oktober 2020, pemilik PT OSO Sekuritas Indonesia, Raja Sapta Oktohari sudah dipanggil Ditipideksus Bareskrim dengan surat No: B/6367/X/Tes.1.11/2020/Ditipideksus, untuk diperiksa dalam kasus penipuan, penggelapan dan pencucian uang di perusahaan investasinya.
IPW lanjut Neta berharap, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perlu segera menunjukkan sikap presisinya dalam menangani sejumlah kasus investasi bodong yang merugikan banyak pihak. “Polri tidak bersikap tebang pilih yang bisa merugikan masyarakat dan menghancurkan perekonomian nasional akibat kasus ini,” tegas Neta.
IPW menilai, dalam menangani Kasus Investasi Bodong, Polri masih bersikap mendua. Misalnya, Polri memberi keistimewaan dalam kasus yang diduga melibatkan PT Mahkota Properti Indo Permata (MPIP) milik Raja Sapta Oktohari.
Terbukti kasus itu jalan di tempat, tidak ada proses lebih lanjut. Sebaliknya, dalam kasus PT Jouska Finansial Indonesia (Jouska), Polri berlari kencang dan hingga kini sudah 23 orang diperiksa.
IPW mendesak Kapolri Sigit bisa bersikap komit dengan Program Presisinya agar Polri tidak tebang pilih dalam menangani kasus dugaan Investasi Bodong, terutama yang melibatkan orang orang PT OSO Sekuritas Indonesia.
Menurut Neta, mereka harus segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mengembalikan uang masyarakat yang sudah “dirampok”. Harta dan aset mereka perlu disita agar uang masyarakat sebesar Rp130 miliar yang mereka tipu, bisa segera dikembalikan.
Selain di Jakarta, di berbagai daerah saat ini juga berkembang luas kasus kasus investasi bodong dengan berbagai modus.
Melihat banyaknya korban sudah saatnya Kapolri Sigit memerintahkan Polda dan Polres mencermati kasus ini dan serius menuntaskannya.
IPW mencontohkan, di Lubuklinggau Sumsel misalnya, saat itu ada sekitar 400 orang tertipu diduga dilakukan PT Buraq Nur Syariah. Modus penipuannya adalah investasi property perumahan syariah di Kota Lubuklinggau yang telah dilakukan sejak awal 2020 lalu.
Sekitar Rp 3,4 miliar uang masyarakat digelapkan. Namun sejauh ini Polres Lubuklinggau maupun Polda Sumsel belum bertindak. IPW berharap, Kapolri Sigit segera mencopot para Kapolres maupun Kapolda yang membiarkan kasus investasi bodong terjadi di daerahnya. Sebab hal ini menunjukkan para Kapolres dan Kapolda itu tidak peka terhadap penderitaan dan gejolak di masyarakat.(Omi)
Komentar