JAKARTA – Ridwan Tjahjadi didampingi kuasa hukumnya menyayangkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 2507 K/Pdt/2026 tanggal 30 Juli 2026 yang menolak permohonan kasasi dalam sengketa transaksi jual beli enam bidang tanah di wilayah Cikande, Kabupaten Serang, Banten.
Tim kuasa hukum, Ridwan, Andi Ramlan M,SH dan Thinton Al Fattah, SH. menilai bahwa, kasasi MA itu tidak mempertimbangkan fakta hukum penting yang sebelumnya telah terungkap, dan menjadi pertimbangan pengadilan tingkat pertama.
Ridwan Tjahjadi, setelah berkonsultasi ke Komisi Yudisial (KY) selanjutnya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi MA tersebut setelah ditemukan bukti-bukti baru.
Ridwan bersama kedua kuasa hukumnya diterima pejabat KY, M Fikri, di lantai 1 gedung KY, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
“Kami bersyukur KY merespons cukup baik, lembaga ini siap mengawal PK kami yang akan diajukan dalam waktu dekat ini,” ucap Thinton.
Perkara ini bermula dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 21 tanggal 14 Mei 2013 yang dibuat antara Sendjaja Herlina dan Ridwan Tjahjadi selaku pembeli dengan Lie Tjan Hiung dan Wong Se Jun selaku pemilik tanah.
Perkara ini bermula dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 21 tanggal 14 Mei 2013 yang dibuat antara Sendjaja Herlina dan Ridwan Tjahjadi selaku pembeli dengan Lie Tjan Hiung dan Wong Se Jun selaku pemilik tanah. Objek transaksi berupa enam bidang tanah seluas sekitar 11.277 meter persegi yang berlokasi di Kampung Kepondoan, Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang.
Dalam perjalanan transaksi, PPJB tersebut kemudian dibatalkan melalui Akta Pembatalan Nomor 17 tanggal 13 Februari 2014. Namun, menurut pihak pembeli, pembatalan itu dilakukan berdasarkan surat pernyataan yang menyebutkan bahwa proses Akta Jual Beli (AJB) atas enam bidang tanah tersebut akan dialihkan dan dilaksanakan di hadapan Camat Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang.
Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2507 K/Pdt/2026 menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Sendjaja Herlina dan Ridwan Tjahjadi. Menurut pertimbangan MA, pembatalan PPJB Nomor 21 tanggal 14 Mei 2013 dinilai sah karena dilakukan berdasarkan Akta Pembatalan Nomor 17 tanggal 13 Februari 2014 yang telah disetujui dan ditandatangani para pihak di hadapan notaris.
Mahkamah Agung juga menilai pihak penjual telah melaksanakan konsekuensi hukum dari pembatalan tersebut dengan mengembalikan uang muka yang telah diterima, sehingga tidak terdapat pelanggaran terhadap hak-hak penggugat. Oleh karena itu, MA menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menolak gugatan para penggugat telah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum.
Komentar