JAKARTA-Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/MA dan SMK/MAK Tahun 2026 mencatat partisipasi lebih dari 3,8 juta pendaftar. Selain tingkat kehadiran yang mencapai lebih dari 97 persen pada gelombang kedua, evaluasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga menunjukkan penurunan dugaan pelanggaran tata tertib sebesar 78 persen dibandingkan gelombang pertama. Hasil evaluasi ini menjadi dasar perbaikan sistem, pengawasan, dan penyelenggaraan TKA pada jenjang berikutnya.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM), Toni Toharudin, menyampaikan bahwa pelaksanaan TKA 2026 masih menyisakan sejumlah hal yang perlu ditindaklanjuti. Evaluasi dilakukan terhadap partisipasi peserta, penanganan gangguan teknis, dan pengawasan integritas.
“Secara umum, partisipasi tahun ini memang berada di sekitar 3,8 juta peserta, dibandingkan sekitar 3,4 juta pada tahun sebelumnya. Kami juga melihat bagaimana penanganan gangguan teknis dan pengawasan integritas selama pelaksanaan TKA,” ujar Toni dalam Temu Media Pelaksanaan TKA SMA/MA/Sederajat dan SMK/MAK Tahun 2026 di Kantor Kemendikdasmen, Senin (9/11).
TKA 2026 diselenggarakan melalui dua gelombang utama dan satu gelombang khusus. Gelombang pertama pada 26–29 Oktober 2026 diikuti 2.118.746 pendaftar, terdiri atas 1.813.155 peserta moda daring dan 305.591 peserta moda semi daring. Tingkat kehadiran harian tercatat antara 84,67 hingga 96,98 persen.
Sementara itu, gelombang kedua pada 2–5 November 2026 diikuti 1.643.553 pendaftar. Sebanyak 1.416.281 peserta menggunakan moda daring dan 227.272 peserta menggunakan moda semi daring. Tingkat kehadiran pada empat hari pelaksanaan relatif stabil, yakni 96,74 persen pada hari pertama, 97,15 persen pada hari kedua, 97,07 persen pada hari ketiga, dan 97,04 persen pada hari keempat.
Gelombang Khusus
Adapun gelombang khusus mencatat 103.362 pendaftar, termasuk peserta pendidikan kesetaraan Paket C. Hasil TKA bagi peserta Paket C digunakan untuk keperluan penyetaraan capaian pembelajaran dengan pendidikan formal.
Dalam pelaksanaan gelombang pertama, gangguan teknis terjadi pada 27 Oktober 2026. Untuk memberikan kesempatan kepada peserta terdampak, Kemendikdasmen menerbitkan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 022 Tahun 2026 yang mengatur pelaksanaan sesi khusus pada 30 Oktober 2026. Dari peserta yang dijadwalkan mengikuti sesi khusus tersebut, sebanyak 76,7 persen hadir.
“Jadi, ketika ada gangguan di sesi pertama, hari kedua, kita langsung selesaikan, tidak menunggu waktu lama,” tegas Toni.
Sebagai bagian dari evaluasi teknis, Kemendikdasmen melakukan sejumlah penyesuaian pada sistem. Kapasitas layanan basis data bank soal dan layanan manajemen koneksi masing-masing ditingkatkan dari dua menjadi sepuluh unit layanan. Penyesuaian juga dilakukan pada konfigurasi sistem dan aplikasi, termasuk pembatasan permintaan serta akses dari wilayah yang diizinkan.
Pada aspek integritas, jumlah dugaan pelanggaran tata tertib turun dari 308 temuan pada gelombang pertama menjadi 68 temuan pada gelombang kedua. Angka tersebut menunjukkan penurunan sekitar 78 persen.
Toni menjelaskan, salah satu bentuk dugaan pelanggaran yang ditemukan pada Gelombang I adalah siaran langsung (_live_) dan unggahan foto dari ruang ujian. Meskipun tidak seluruh unggahan menampilkan substansi soal, tindakan tersebut tetap melanggar ketentuan pelaksanaan TKA.
Kepala Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik), Rahmawati, menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran dapat melibatkan peserta didik maupun pelaksana di sekolah, termasuk pengawas dan teknisi. Penentuan sanksi dilakukan setelah melalui proses konfirmasi dan verifikasi oleh Inspektorat Jenderal.
“Kami cukup berhati-hati ketika menjatuhkan sanksi. Ini tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan bukti yang ada di media sosial, tetapi juga melalui proses pendalaman,” jelas Rahmawati.
Temuan 14 Pelanggaran Berat
Dalam rekapitulasi awal gelombang pertama, terdapat 14 temuan yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat. BKPDM telah mengoordinasikan temuan tersebut dengan Inspektorat Jenderal untuk ditindaklanjuti. Toni juga mengingatkan satuan pendidikan agar memastikan seluruh unsur sekolah memahami tata tertib sebelum pelaksanaan TKA.
Untuk mendukung pengawasan, BKPDM berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikdasmen. Pengawasan bersama Ombudsman RI juga dilakukan di 34 provinsi.
Pada 2 November 2026, BKPDM menerbitkan Surat Edaran Nomor 001 Tahun 2026 yang mengingatkan dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama, dan satuan pendidikan untuk mematuhi tata tertib TKA. Klarifikasi bersama dinas pendidikan dan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal terhadap sejumlah dugaan pelanggaran masih berlangsung. Setiap temuan ditindaklanjuti berdasarkan bukti yang diperoleh. (fs)
Komentar