JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi meluncurkan buku berjudul “Etika yang Melembaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie – Warisan Gagasan dan Penguatan DKPP” di Ruang Sidang DKPP, Jumat (17/4/2026).
Acara ini bukan sekadar peluncuran buku biasa. Suasana penuh makna terasa karena momen ini juga jadi ajang refleksi perjalanan panjang pemikiran Prof. Jimly dalam membangun etika bernegara di Indonesia.
Ketua DKPP, Heddy Lugito, bahkan menyematkan julukan istimewa kepada Jimly. “Saya lebih suka menyebut beliau sebagai Begawan Hukum Tata Negara,” tegas Heddy di hadapan para tamu undangan.
Menurutnya, sosok Jimly bukan hanya akademisi, tapi juga tokoh yang berhasil mewujudkan gagasan besar menjadi lembaga nyata, seperti Mahkamah Konstitusi dan DKPP sendiri.
Namun, Heddy juga menyinggung satu gagasan besar Jimly yang belum terwujud: Mahkamah Etik Nasional. “Ini jadi PR bersama. Kita harus dorong, termasuk kolaborasi dengan Komisi Yudisial,” ujarnya.
Sementara itu, Prof. Jimly menegaskan bahwa ulang tahunnya yang ke-70 bukan sekadar perayaan usia. “Ini bukan hanya ulang tahun, tapi memperingati ide,” ucapnya.
Ia pun mendorong para pejabat publik untuk menulis buku sebagai warisan pemikiran.
“Kalau jabatan kita dijadikan buku, bisa jadi lebih hebat dari teori buku teks, bahkan pemikiran Barat,” katanya.
Tak hanya itu, Jimly juga mengajak semua pihak menata ulang sistem etika berbangsa sesuai TAP MPR 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. “Ini memang tidak menarik bagi politisi, tapi sangat penting untuk masa depan demokrasi dan negara hukum,” tambahnya.
Menurut Jimly, hingga kini belum ada negara di dunia yang menjadikan penegakan kode etik sebagai sistem peradilan. Ia berharap Indonesia bisa menjadi pelopor melalui pembentukan Mahkamah Etik yang modern, terbuka, dan independen.
Acara ini dihadiri berbagai tokoh penting, mulai dari perwakilan Komisi Yudisial, Kemenko Polkam, Kemendagri, hingga pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Peluncuran buku ini jadi penegasan bahwa etika dan demokrasi bukan hanya untuk dijalankan, tapi juga harus dipikirkan, ditulis, dan diwariskan demi masa depan Indonesia yang lebih kuat. (din/fs)
Komentar