KUNINGAN – Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menyelenggarakan pelatihan bagi para pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) se-Kecamatan Luragung. Kegiatan yang bertema “Kebangkitan Ekonomi Indonesia dari Desa” itu berlangsung selama dua hari, Rabu-Kamis (29-30 Oktober 2025), di Hotel Horison, Sangkanhurip, Kuningan.
Selain diikuti pengurus BUMDES, program tersebut juga dihadiri para kepala desa se-Kecamatan Luragung. Sementara pemateri mendatangkan dari unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan, yakni Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM), Rita Yunia Pratidina, S.IP.,M.Pd., serta Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM).
Dalam acara pembukaan, ketua penyelenggara sekaligus Ketua BKAD Kecamatan Luragung, Emnar Maeso Jenar, S.E., mengungkapkan, program pelatihan tersebut merupakan agenda yang diinisiasi serta dilaksanakan pihaknya.
“Tujuan dari kegiatan ini, kami ingin memaksimalkan upaya agar eksistensi lembaga BUMDES khususnya di Kecamatan Luragung dapat berkembang dengan baik berbanding lurus dengan harapan pemerintah,” terangnya.
Melalui pelatihan seperti inilah sambung Emnar, pemahaman para pengurus terhadap penyelenggaraan serta pengelolaan BUMDES bisa berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta secara teknis mengarah terciptanya kebangkitan kegiatan ekonomi masyarakat.”Bimtek ini diikuti oleh 42 peserta yang berasal dari berbagai desa di wilayah Luragung,”ujarnya.
Dalam kesempatan sama, Plt.Camat Luragung, Denny Rosmayadi, S.STP.,M.Si., menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak penyelenggara, yang sudah menggagas kegiatan tersebut. “Kami (pemerintah kecamatan-red) akan terus memberikan support atau dukungan terhadap perkembangan BUMDES ini,” ucap Camat Denny.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kuningan, Dr. H Mohamad Budi Alimudin, M.Si.,M.H., menekankan, hal penting yang perlu dikedepankan para pengurus BUMDES adalah komitmen kepatuhan terhadap regulasi atau peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah. “Ketika peraturan diikuti maka potensi penyelewengan dalam mengelola BUMDES akan dapat dihindari,” ucapnya.
Kadis Budi berharap keberadaan lembaga BUMDES mampu berkontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Selain itu kedepan Bumdes juga bisa berpeluang membuka lapangan kerja, setidaknya bagi warga di lingkungan sekitar. “BUMDES ini harus menjelma menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi desa,”ujarnya memotivasi peserta pelatihan.
Ia juga mengapresiasi kesediaan dari seluruh komponen pengurus BUMDES, yang sudah mau bekerja keras membagi waktu dan kesempatan untuk mengelola lembaga tersebut ditengah-tengah kesibukan masing-masing. (Cep/mk)







Komentar