MANADO-Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, S.Sos, M.Pol. Admin, Ph.D, menekankan pentingnya pengendalian pertumbuhan penduduk sebagai langkah strategis menghadapi bonus demografi dan pencegahan berbagai dampak negatif seperti kemacetan, banjir, dan tekanan layanan publik.
Hal itu mendapat penekanan Prof. Budi dalam sambutannya pada Workshop Penyusunan Peta Jalan/Road Map serta Pemetaan dan Proyeksi Pembangunan Kependudukan dan Rencana Aksi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), berlangsung di Ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado, Selasa (3/6/2025).
“Pertumbuhan penduduk yang tidak terkelola akan mengubah fungsi lahan hijau menjadi kawasan terbangun, serta meningkatkan tekanan terhadap lahan dan sumber daya alam. Akibatnya, dapat terjadi berbagai persoalan seperti, banjir dan kerusakan infrastruktur, kemacetan lalu lintas, penumpukan sampah, pencemaran sungai dan ketidakmampuan layanan publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Prof. Budi.
Ia juga menyampaikan bahwa kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan UUD 1945 harus diwujudkan melalui jaring pengaman sosial yang kuat, mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Langkah Strategis Siapkan Generasi Unggul
Sementara Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH, mewakili Gubernur, saat membuka workshop menilai bahwa kegiatan ini sangat penting sebagai langkah strategis dalam menyiapkan SDM unggul dan berdaya saing, menghadapi dinamika pembangunan global dan menyambut bonus demografi yang sedang berlangsung.
Wagub Victor menambahkan, isu kependudukan dan perencanaan pembangunan kependudukan memiliki hubungan yang saling terkait satu dengan yang lain. Pertumbuhan penduduk yang cepat, distribusi penduduk yang tidak merata dan struktur penduduk yang tidak seimbang dapat menimbulkan tekanan pada sumber daya alam, Infrastruktur dan pelayanan publik.
“Dokumen Peta Jalan dan Rencana Aksi menjadi panduan strategis kita dalam menyinergikan seluruh sektor pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan tata ruang agar pembangunan di Sulawesi Utara dapat berlangsung secara terencana, terpadu dan berkelanjutan,” ujar Wagub.
Integrasi Program Pembangunan Kependudukan
Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini, seperti disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut, dr. Jeanny Yola Winokan, MAP, adalah untuk mengintegrasikan program Pembangunan Kependudukan ke dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Termasuk menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang disesuaikan dengan 30 indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, serta menyusun rencana aksi yang merupakan penjabaran dari Peta Jalan Pembangunan Kependudukan ke dalam program dan kegiatan yang lebih spesifik dan detail.
Workshop ini juga memaparkan indikator utama GDPK 2025–2029, yakni: – Pengendalian Kuantitas Penduduk – Pembangunan Keluarga – Penataan Persebaran dan Mobilitas – Integrasi Data Kependuduka.
Kegiatan ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor demi pembangunan kependudukan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Kunjungi Kampung KB
Dalam kunjungan dinasnya di Sulawesi Utara, Prof. Budi juga menyempatkan berkunjung ke Kelurahan Pangolombian, Kota Tomohon. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka penguatan program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).
Kampung KB merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Program ini dilaksanakan melalui integrasi berbagai program pembangunan keluarga, kependudukan, serta pembangunan lainnya di tingkat desa atau kelurahan.
Prof. Budi memberikan apresiasi kepada Tim Kerja Kampung KB Kota Tomohon atas pencapaian luar biasa dalam pembentukan Kampung KB. Berdasarkan data resmi dari website Pemerintah Kota Tomohon, tahun 2024 pembentukan Kampung KB telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan.
Dengan transformasi kelembagaan menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, diharapkan Kampung KB dapat menjadi miniatur kebijakan nasional—sebuah wilayah percontohan di mana seluruh intervensi pembangunan keluarga dapat dilaksanakan secara nyata dan terintegrasi.
Di sela kegiatan diserahkan bantuan melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) dari PT. PLN Area Kota Tomohon. Berupa makanan tambahan, beras, susu, telur dan Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) kepada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Kawangunan pembuat cemilan. Bantuan berupa 1 unit kompor listrik dari Perwakilan BKKBN Sulut.(*/fs)
Komentar