JAKARTA – Ketua Umum DPP Satuan Komando Sapu Bersih (Saber) Korupsi, Hisam Kaimudin secara resmi sudah melaporkan kasus dugaan korupsi pertanahan di Morowali, Sulawesi Tengah, kepada aparat penegak hukum di Jakarta. Dia meminta kepada Satgas Anti Mafia Pertanahan di Kementerian ATR/BPN RI, Kejaksaan Agung RI serta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas.
Hisam meminta agar hasil investigasi pengusutan dugaan korupsi besar yang melibatkan mafia pertanahan di Morowali segera ditindaklanjuti penegak hukum hukum. Lahan berupa tanah dan perkebunan diduga jadi bancakan oleh sejumlah oknum penyelenggara negara dan pengusaha nakal
Hisam Kaimudin menegaskan pihaknya sudah secara resmi melaporkan baik oknum pejabat Desa Bahodopi berinisial ‘B’ maupun pejabat Kecamatan Bahodopi serta sejumlah PNS di Kabupaten Morowali ke Satgas Anti Mafia Pertanahan di Kementerian ATR/BPN RI, Kejaksaan Agung RI serta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Dalam hal itu, jelas perlu ada ketegasan dan keberanian di dalam memberantas tindak pidana korupsi di sektor pertanahan. Apalagi dari hasil investasi kami dari Tim Saber Korupsi yang mengusut dugaan oknum mafia tanah di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, diperkuat oleh keterangan saksi saksi dan data akurat,” tegas Hisam Kaimudin kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/10).
Menurut dia dari hasil temuan di lapangan terkait dugaan korupsi yang diyakini melibatkan mafia tanah, justru menyoroti penguasaan lahan secara ilegal oleh jaringan yang teroganisir. Bahkan praktek itu telah menimbulkan kerugian besar bagi negara serta mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat setempat.
“Patut diduga bahwa sejumlah pengusaha nakal dan oknum pemerintah daerah berkolusi untuk menguasai lahan-lahan penting di Morowali. Salah satu Calon Bupati Morowali periode 2024-2029 mengaku jika dirinya terlibat menjadi calo dalam tindak pidana kejahatan mafia Pertanahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah.
Hisam Kaimudin yang berasal dari Kabupaten Morowali sangat khawatir terhadap tindakan oknum dari pemerintah daerah dan pengusaha hitam yang terindikasi kuat sebagai pelaku mafia tanah, justru bisa jadi pimpinan daerah di Kabupaten Morowali. “Hal tersebut tentu saja harus dicegah. Sebab, Morowali ini merupakan sebuah wilayah kabupaten yang dikenal sebagai pusat industri pertambangan strategis di Tanah Air,” tutur Hisam Kaimudin.
Oleh karenanya, tambah dia, upaya pencegahannya tidak ada cara lain yakni dilakukan pengusutan terhadap hasil investigasi yang didapat oleh Tim Saber Korupsi. Pemerintah Pusat melalui institusi terkait seperti Kejaksaan Agung RI, Kementerian ATR/BPN RI serta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), agar segera bertindak.
“Untuk ketiga institusi di atas, sudah kami kirim berkas laporan. Berkasnya pun diperkuat oleh data akurat dan keterangan saksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Makanya, kami minta agar segera dilakukan pengusutan. Hal ini tidak main-main, agar khususnya masyarakat di Kabupaten Morowali, tidak menjadi korban kehilangan lahan pertanian dan perkebunan sepanjang masa,” papar Hisam Kaimudin.
Disebutkan bahwa DPP Saber Korupsi telah mengirim berkas lengkap dengan data akurat kepada Kepala Kejaksaan Agung (Kejagung RI) pada 25 September 2024 lalu. Begitu pula di tanggal yang sama menyampaikan laporan resmi ke Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk ke Ketua Satgas Anti Mafia Tindak Pidana Pertanahan, Kementerian ATR/BPN RI. (jo)
Komentar