POSKOTA.CO– Keberadaan Jasa Kontruksi National Managemen Consultant (NMC) di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri diharapkan dapat menjadi akselerator sekaligus katalisator agar berbagai program atau mekanisme diskusi yang selama ini tersendat dapat menjadi lancar tanpa adanya hambatan.
“Saya berharap penandatanganan Kontrak National Managemen Consultant
Dirjen – Dirjen Bina Pemdes, Kemendagri dapat menuntaskan berbagai misi atau masalah khususnya terkait berbagai diskusi yang tersendat dalam berbagai program pemerintah sesuai dengan ketentuan yang ada di NMC dan Ditjen Bina Pemdes sehingga semua dapat berjalan sesuai yang diharapkan,” kata Dirjen Bina Pemdes Kemdagri, Yusharto Huntoyungo usai menyaksikan penandatanganan kerjasama jasa Konsultan NMC dengan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), Kamis (20/10).
Penandatanganan kontrak dilakukan oleh dua belah pihak yaitu Pejabat Pembuat Komitmen Ditjen Bina Pemdes kementerian Dalam Negeri, Latief Maulana dan Presiden Direktur PT Amythas (JO PT Cakrabuana Konsultan), Erie Heryadi.
Dalam amanatnya Dirjen Bina Pemdes, Yusharto Huntoyungo, mengatakan ada
beberapa catatan yang harus diperhatikan antara lain terkait dapat penandatanganan ini dapat menjadi akselerator sehingga program diskusi yang selama ini sempat tersendat dapat berlangsung lancar, berbagai macam output harus direvisi kali sehingga menjadi dokumen yang implementatif sehingga program dapat terlaksana sesuai misi P3PD.
Menurut dia, kegiatan P3PD tidak hanya Kementerian Dalam Negeri tetapi ada Kementerian Desa, Bappenas dan Menko PMK sehingga dibutuhkan kerja cepat dari NMC yang tentunya mendapat dukungan dari pihak konsultan dalam pelaksanaan P3PD.
Selanjutnya, kambuh dia, sesuai arahan Mendagri untuk kita fokus di tahun 2023 yang dimaksudkan semua instrumen yang telah masuk dan dihasilkan NMC harus didukung semua pekerjaan mulai dari peningkatan kapasitas, perbaikan SDM kelembagaan dan sistem.
Selain itu kegiatan NMC tidak banyak ditingkat kementerian tetapi akan bekerja hingga ke pemerjntah daerah yang salah satu misinya adalah menginstitusionalisasi kegiatan kapasitas kelembagaan di pemerintah desa sampai pemerintah kabupaten.
Berdasarkan ketentuan perundang undangan No 06 tahun 2014 Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan intuk melakukan pembinaaan kepada pemerintah desa agar kapasitas desa turut ditingkatkan dan menjadi bagian dari sistem untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan desa.
Untuk yang terakhir, tambah dia, komponen komponen yang ada sudah lengkap dan siap bekerja. “Kita akan bekerja di hitungan sementara 380 Kabupaten, dengan jumlah desa sekitar 58 ribu. Masing masing desa sebanyak 4 orang,” katanya. (anton/fs)







Komentar