POSKOTA.CO – Dipicu oleh kondisi ekonomi Indonesia yang tak kunjung bertumbuh sesuai dengan harapan, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Pemuda Reformasi (KMPR) menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara, kemarin. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki kinerja Kementerian Koordinator Perekonomian.
Dalam aksi tersebut koordinator KMPR Fathur Rizki menegaskan Menko Perekonomian dinilai gagal melakukan langkah penerapan kebijakan terkait stabilitas minyak goreng. “Menko Perekonomian telah membuat kebijakan yang keliru dan harus segera diperbaiki,” tegasnya di lokasi unjuk rasa Jl Medan Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat.
“Berbagai kebijakan yang telah dilakukan, seperti satu harga, merevisi harga eceran tertinggi (HET), hingga domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO), tidak mampu mengondisikan stabilitas stok minyak goreng, yang bergejolak sejak Oktober 2021 hingga sekarang,” lanjutnya di tengah massa demonstran yang membentangkan spanduk dan lainnya.
Selain problem tata niaga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) berdampak terhadap stabilitas minyak goreng di pasaran, kata Fathur, diduga ada indikasi penyalahgunaan dana kelapa sawit. “Selain problem tata kelola niaga kelapa sawit dinilai mengalami problem dan terindikasi melakukan penyalahgunaan kewenangan penanganan pengelolaan dana kelapa sawit, karena Menko Perekonomian juga menjabat sebagai komite pengarah BPDPKS. Kami minta KPK harus segera mengusut hal tersebut,” urai fathur.
Untuk itu Fathur meminta meminta Presiden Joko Widodo memperbaiki jajaran Kemenko tersebut, kalau perlu lakukan reshufle terhadap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang dinilai gagal mengemban amanah Presiden Jokowi dalam peningkatan perekonomian di Indonesia. (eli/sir)
Komentar