POSKOTA.CO – Setahun sudah konsep Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparasi dan Berkeadilan) Kapolri digaungkan. Tentunya, dengan sudah disosialisasikan konsep ini apalagi kemudian Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo merevitalisasi aplikasi Polisiku menjadi aplikasi Presisi Polri, masyarakat merasakan layanan kepolisian lebih cepat dan mudah didapat.
Aplikasi ini merupakan aplikasi tunggal yang menggabungkan seluruh aplikasi layanan kepolisian dalam satu platform, termasuk layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan layanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).
Masyarakatpun menyambut baik karena kini lebih mudah dalam kepengurusan pembuatan dan perpanjang SIM dalam negeri maupun internasional dan pengesahan STNK yang seluruhnya melalui online.
Melihat kerberhasilan Polri dalam memudahkan pelayanan terhadap masyarakat, pengamat hukum Rene Putra Tantrajaya, SH, M.Hum, sangat mengapresisasi, bahkan advokat muda jebolan Strata 2 Leeds Beckett University United Kingdom (Inggris), jurusan International Business Law (2014-2015) ini menyatakan, manfaatnya sudah banyak dirasakan masyarakat secara luas.
“Konsep ini bukan sekedar pencitraan atau literature Listyo Sigit agar diloloskan menjadi Kapolri oleh Komisi III DPR ketika uji kelayakan dan kepatuan. Apalagi, setelah Irjen Pol. Drs. Mohammad Fadil Imran sebagai pimpinan polisi daerah (Kapolda Metrojaya) melaksanakan visi Presisi tersebut, warga DKI Jakarta telah merasakannya. Khususnya layanan polisi, mulai dari laporan hingga kepengurusan surat-surat kendaraan,” kata putra advokat senior Alexius Tantrajaya, SH, M. Hum tersebut.
Penuhi Harapan Masyarakat
Rene berharap, apa yang diapresiasi Kapolda Metrojaya bisa dicontoh oleh pimpinan polisi lainnya. Mulai dari Kapolsek, Kapolres hingga Kapolda. Sebab, untuk menjadi leadership itu penting, sebagaimana komitmen yang disampaikan Kapolri.
“Tentunya untuk menjadi pimpinan yang baik, bukan terletak pencapaian pelaksanaan program secara kuantitas, tapi juga kualitas harus dijaga secara profesional. Agar pencapaian tersebut dirasakan oleh masyarakat luas, Kapolda harus menerapkan konsep Presisi tersebut kepada Kapolres. Dan kemudian Kapolres kepada Kapolsek, bawahannya,” tegasnya.
Terkait hal ini, ia menilai, kosep Presisi Kapolri dengan komitmennya menjaga dan memperbaiki nama baik instansi Kepolisian sangat luar biasa. Sebagai pimpinan polisi, Listyo dalam memberikan sanksi, tidak segan-segan menindak Kapolda, Kapolres, Kapolsek dan kalangan pejabat di kedinasan polisi lainnya jika terbukti tak sanggup menjadi contoh teladan bagi bawahannya.
“Ini contoh yang luar biasa, dan harus diapresiasi oleh jajaran Kepolisian. Termasuk juga yang harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah,” ucapnya.
Menurutnya, sebagaimana dirasakan dan diperhatikan selama beberapa bulan belakangan ini, atau sejak konsep Presisi digaungkan, tak sedikit kantor pengacara melapor kepada Propam Mabes Polri atau Kepolisian tentang aduan masyarakat yang diterimanya.
“Selaku kuasa hukum masyarakat, kantor hukum advokat, akan selalu siap melapor perihal pengaduan atas layanan maupun perbuatan kurang etis serta tindakan pidana yang dilakukan oknum polisi ke Propam Kepolisian. Dan pengaduan tentang itu, sejak Presisi Kapolri disosialisasikan, jumlahnya meningkat,” paparnya.
Dan setiap pengaduan masyarakat, katanya, perlu ketegasan terhadap masalah yang muncul dari lingkungan kepolisian. Kalau ada seorang pimpinan yang dianggap tidak layak memimpin, merupakan hal penting untuk dikenakan sanksi. Ya, semacam efek jera, baik bagi yang bersangkutan maupun pimpinan polisi yang lain.
“Nah, dengan demikian, saya berharap, Polri sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat dibawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ini bisa memenuhi harapan masyarakat,” pungkasnya. (Hr. Budhi W)
Komentar